atas1

Terjadi Dualisme Penyelesaian Hukum Perkawinan

Senin, 22 Jul 2019 | 22:29:21 WIB, Dilihat 442 Kali - Oleh Yvesta Putu Sastrosoendjojo

SHARE


Terjadi Dualisme Penyelesaian Hukum Perkawinan Halili( kiri) usai mengikuti ujian terbuka promosi doktor di UIN Sunan Kalijaga, Senin (22/7/2019).(istimewa)

Baca Juga : Sultan dan Mendikbud Pukul Kentongan Demi Generasi Muda


KORANBERNAS.ID -- Terjadi dualisme rujukan hukum yang digunakan penghulu KUA DIY dalam menyelesaikan isu-isu hukum perkawinan. Satu bagian merujuk kepada kitab-kitab fikih yang memahami keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tak ubahnya seperti kitab-kitab fikih lainnya yang tidak wajib untuk dijadikan rujukan hukum. Pemahaman seperti ini didasarkan pada argumen yang mengatakan bahwa KHI bukan hukum positif, sehingga penerapannya tidak berlaku mengikat.

"Oleh karenanya, keberadaan KHI hanya menjadi alternatif pilihan hukum bagi penghulu dan masyarakat yang memerlukannya. Bahkan, kalaupun rumusan hukum KHI dihadapkan dengan rumusan hukum dalam kitab-kitab fikih, keduanya memiliki kedudukan sejajar dan penghulu bebas memilih di antara keduanya," papar Halili dalam ujian terbuka promosi doktor di UIN Sunan Kalijaga, Senin (22/7/2019).

Menurut Kepala Seksi Bimas Islam itu, sebagian lainnya merujuk kepada KHI yang memahami bahwa KHI merupakan hukum positif yang pelaksanaannya mengikat bagi masyarakat atau umat Islam Indonesia. Dengan pemahaman bahwa KHI merupakan hukum positif, penghulu yang masuk ke dalam kelompok ini berpandangan bahwa KHI memiliki kedudukan yang lebih kuat daripada kitab-kitab fikih, karena KHI mendapatkan legislasi dari negara.

Sementara aturan-aturan mengenai materi hukum perkawinan yang termuat dalam KHI, belum sepenuhnya dijalankan oleh penghulu. Dalam hal ini negara belum sepenuhnya berperan dalam mengarahkan cara pandang hukum penghulu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum perkawinan di KUA dengan menggunakan satu rujukan KHI.

Masih terjadinya disparitas sumber rujukan dalam penyelesaian satu kasus yang sama di bidang hukum perkawinan di kalangan penghulu DIY, semakin menguatkan kesimpulan belum berperannya negara dalam persoalan itu.

"Namun pengaturan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi penghulu, pengendalian gratifikasi dan menekan praktik pungutan liar, peran negara telah berjalan dengan baik," jelasnya.

Dinamika penyelesaian isu-isu hukum perkawinan di kalangan penghulu DIY dipengaruhi oleh tiga faktor. Yang pertama, pengalaman bekerja dan sumber pengetahuan penghulu.

Kesempatan penghulu untuk mendapatkan pendidikan non formal melalui kegiatan diklat, seminar, workshop, bimbingan teknis, dan kegiatan-kegiatan keilmuan lainnya semakin memperkaya wawasan penghulu untuk menyikapi persoalan-persoalan hukum perkawinan yang dihadapinya.

Yang kedua kultur sosial keagamaan masyarakat. Hal ini bisa dilihat pada terjadinya disparitas rujukan hukum penyelesaian persoalan hukum perkawinan tertentu di daerah yang satu dengan daerah lainnya di DIY.

"Ketiga otoritas kementerian agama dan kebijakan-kebijakan hukum yang bersifat teknis administrasi pelaksanaan hukum perkawinan bisa dilihat pada penerbitan Peraturan Menteri Agama, pedoman, dan surat edaran di lingkungan Kementerian Agama. Kebijakan-kebijakan teknis terkait hal itu sangat berpengaruh pada terjadinya dinamika penyelesaian isu-isu hukum perkawinan yang dihadapi penghulu DIY," imbuhnya.(yve)



Senin, 22 Jul 2019, 22:29:21 WIB Oleh : Sari Wijaya 258 View
Sultan dan Mendikbud Pukul Kentongan Demi Generasi Muda
Senin, 22 Jul 2019, 22:29:21 WIB Oleh : Sari Wijaya 895 View
KPU Bantul Tetapkan 45 Anggota Dewan
Senin, 22 Jul 2019, 22:29:21 WIB Oleh : Nila Jalasutra 269 View
PNS Pemkab Sleman Dites Urine

Tuliskan Komentar