atas1

Sultan Tolak Terapkan Aturan Zonasi 15 Persen

Senin, 24 Jun 2019 | 23:51:10 WIB, Dilihat 502 Kali - Oleh Yvesta Putu Sastrosoendjojo

SHARE


Sultan Tolak Terapkan Aturan Zonasi 15 Persen Gubernur DIY, Sri Sultan HB X. (dok. koranbernas.id)

Baca Juga : Ini Kondisi Empat Anak setelah Jadi Yatim Piatu


KORANBERNAS.ID -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (mendikbud) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 3 Tahun 2019 untuk mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang semula paling banyak 5 persen dari daya tampung sekolah, naik menjadi paling banyak 15 persen dari jalur Prestasi. Namun karena PPBD sudah berlangsung, maka DIY tidak akan menerapkannya.

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X di Komplek Kepatihan, Senin (24/6/2019) mengungkapkan bila DIY memaksakan penerapakan perubahan aturan tersebut, maka PPDB harus dimulai dari awal lagi.

"Kita sudah melaksanakan yang lima (5 persen-red), kalau jadi lima belas (15 persen-red) maka harus mulai dari awal lagi. Akan ada perubahaan dan menggeser grafis (PPDB-red) yang sudah ada," paparnya.

Menurut Sultan, bila terjadi pergeseran kuota PPBD akibat SE itu, maka ada kemungkinan siswa yang masuk ke dalam zona, termasuk siswa dari keluarga kurang mampu atau miskin akan tersisihkan dalam PPDB kali ini.

Sebab sesuai Pergub nomor 30 tahun 2019 yang dijadikan dasar petunjuk teknis pelaksanaan Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB dengan sistem zonasi, kuota PPDB sudah dibagi. Yakni 5 persen untuk siswa berprestasi, 5 persen untuk siswa miskin, dan sisanya untuk warga terdekat.

"Nanti pembagian untuk membantu gratis bagi orang miskin jadi problem baru lagi. Karepe wong tuwo yang dianggap favorit, tapi di situ kan kita nyusunnya ada (kuota untuk) yang mampu, ada yang tidak mampu dan sebagainya. Begitu ditambah, yang nggak mampu kan keluar," tandasnya.

Karena itulah Sultan berpesan orang tua menerima kebijakan yang sudah diterapkan saat ini. Tahun depan Sultan berjanji akan mengevaluasi aturan tersebut.

"Apa yang sudah ada, dilakukan. Nanti tahun depan bisa kita lebih dari awal evaluasi. Kasihan nanti mereka yang miskin tersisih semua," ujarnya.

Secara terpisah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (kadisdikpora) DIY, Baskara Aji mengungkapkan, proses tahapan PPDB sudah berjalan saat ini. Karenanya bila aturan diubah ditengah jalan maka sangat beresiko

"Tidak ada waktu lagi untuk sosialisasi. Kalau ada perubahan aturan tidak disosialisasikan, nanti bisa ada masalah di tengah-tengah masyarakat," jelasnya.

Aji menambahkan penerapan Pergub nomor 30 tahun 2019 sama sekali tak melangkahi Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB sistem zonasi. Sebab  dalam surat edaran Mendikbud menyebutkan maksimal kuota siswa berprestasi 15 persen.

"Ini artinya kuota di bawah 15 persen masih diperkenankan dalam aturan tersebut," imbuhnya.(yve)



Senin, 24 Jun 2019, 23:51:10 WIB Oleh : Sari Wijaya 5586 View
Ini Kondisi Empat Anak setelah Jadi Yatim Piatu
Senin, 24 Jun 2019, 23:51:10 WIB Oleh : W Asmani 971 View
Ratusan Warga Purworejo Sakit Demam Akibat Digigit Nyamuk
Senin, 24 Jun 2019, 23:51:10 WIB Oleh : Yvesta Putu Sastrosoendjojo 1285 View
Ratusan Abdi Dalem Sowan ke Sultan

Tuliskan Komentar