atas1

Sikap Konstitusional

Selasa, 13 Agu 2019 | 15:17:58 WIB, Dilihat 113 Kali - Oleh Despan Heryansyah

SHARE


Sikap Konstitusional Despan Heryansyah

Baca Juga : Mulai Oktober, 65 Persen Penerbangan Pindah ke YIA


PADA mulanya, permohonan kubu Prabowo tentang Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi, mendapatkan pujian dari banyak pihak. Setidaknya, itu dinilai sebagai langkah konstitusional daripada harus mengerahkan gerakan people power, daulat rakyat, atau dengan nama apapun yang berpotensi memunculkan konflik vertikal sekaligus horizontal. Pada mulanya, semua pihak telah pula mengikrarkan komitmen untuk akan mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi, apapun isi dari putusan kelak. Rakyat pun dengan begitu antusias mengikuti sidang MK, baik langsung maupun tidak langsung melalui siaran televisi. Barangkali, ini adalah sidang MK yang paling banyak disaksikan dan diperbincangkan sepanjang sejarah berdirinya MK sejak tahun 2004 lalu. Banyak pihak, termasuk penulis sendiri, menilai pasca Putusan MK, polemik berkepanjangan antara kubu 01 dan 02 akan selesai.

Sayangnya, pasca Putusan dibacakan oleh hakim MK, polemik tak kunjung selesai. Masih ada pihak yang tidak menerima Putusan MK, sekalipun sifat Putusan MK final dan mengikat. Kini, narasi yang dikembangkan berfokus pada dua hal: Pertama, telah terjadi pemilu curang yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif. Kedua, MK sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi the guardian of democracy tidak mampu mewujudkan keadilan substantif. Hingga pada akhirnya, di masyarakat hari ini berkembang istilah “Presiden Legality” dan “Presiden Legitimacy”, yaitu presiden yang menang karena prosedur legal formal dan presiden yang menjadi pemenang karena dukungan mayoritas masyarakat Indonesia. Intinya adalah, masih ada pihak yang belum bisa menerima kekalahan.

Pemilu, sebagai implementasi demokrasi prosedural, merupakan kontestasi antara para pihak yang sama-sama memperebutkan kemenangan. Demokrasi memiliki aspek filosofis dan sosiologis, namun pada dasarnya pada saat pemilihan umum yang dihitung pada akhirnya adalah jumlah suara, berapa suara masing-masing pihak, dan inilah yang menentukan menang dan kalah. Menang karena dipilih oleh lebih banyak orang. Pihak yang kalah tentu dapat saja mengklaim bahwa kemenangan lawan adalah karena kecurangan, sehingga tidak menerima hasil yang diumumkan. Dalam konteks ini, hukum menyediakan sarana bagi pihak yang tidak menerima hasil pemilu untuk melakukan upaya hukum, yaitu dengan melakukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Pada saat perkara sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi, maka sepenuhnya perbedaan pendapat antara kubu yang berkompetisi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menentukannya. Ada satu kaidah dalam hukum Islam yang kiranya relevan dalam konteks ini, karena sifat dan nilainya yang universal, yaitu “hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf". Kaidah fikih dimaksud mempunyai makna 'keputusan hakim adalah mengikat dan menghilangkan perbedaan. Artinya, boleh saja ada perbedaan pendapat antara kubu yang bersengketa, masing-masing merasa paling benar, namun setelah perselisihan tersebut dibawa ke pengadilan, maka sepenuhnya menjadi kewenangan hakim untuk memutus, dan apapun putusan hakim, itulah yang menyelesaikan perbedaan pendapat. Kalau memang hakim juga memutus kesalahan atau bahkan karena mendapat suap, maka hakim yang bersangkutan akan diadili pada mekanisme tersendiri yang sudah ditentukan. Namun sekali lagi, putusan hakim menyelesaikan perbedaan pendapat. Begitulah kaidah bernegara hukum. Jika kaidah ini tidak dijadikan sebagai pegangan, dapat dibayangkan bagaimana rumitnya suatu perselisihan dapat diselesaikan. Semua pihak merasa benar, sedang apapun yang diputuskan, pihak yang merasa tidak diuntungkan sudah pasti tidak akan menerima. Oleh karena itu, legawa menerima putusan MK, lalu mempersiapkan diri untuk pemilu lima tahun mendatang adalah sikap paling konstitusional. ***

 

Despan Heryansyah

Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK)  dan Kandidat Doktor Fakultas Hukum UII Yogyakarta.

 

(Artikel ini juga dimuat di Koran Bernas versi cetak edisi 20 Juli 2019)



Selasa, 13 Agu 2019, 15:17:58 WIB Oleh : Sholihul Hadi 353 View
Mulai Oktober, 65 Persen Penerbangan Pindah ke YIA
Selasa, 13 Agu 2019, 15:17:58 WIB Oleh : warjono 121 View
Memahami Sejarah, Modal Penting Jaga Keutuhan NKRI
Selasa, 13 Agu 2019, 15:17:58 WIB Oleh : warjono 230 View
GADING dan Bank Difabel Manfaatkan Besek Kelola Daging Kurban

Tuliskan Komentar