atas

Sepuluh Negara Bahas Angka Kriminal di ASEAN

Jumat, 12 Apr 2019 | 21:59:47 WIB, Dilihat 154 Kali - Oleh W Asmani

SHARE


Sepuluh Negara Bahas Angka Kriminal di ASEAN Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM, DIY, Krismono, (2 dari kiri dengan baju batik merah), saat memberi keterangan media, di Goeboeg Resto, jalan Wonosari Km 1, Jumat (12/4/2019).(w asmani/koranbernas.id)

Baca Juga : Merugi, Pasar Desa Dikelola Desa


KORANBERNAS.ID -- Angka kriminal di negara-negara ASEAN dewasa ini semakin meningkat. Untuk itu, diperlukan kesepakatan peraturan tindak pidana lintas negara.

ASEAN menaungi 10 negara, akhirnya berusaha membuat kesepakatan yang nantinya tertuang dalam 1 buku. Pembahasan kesepakatan lintas negara ASEAN akan di selenggarakan diYogyakarta pada (23-25/4/2019) di Hotel Ambarukmo dalam acara Meeting of the Senior Officials on the Treaty on Mutual Legal Assitance in Criminal Matters dan pertemuan tingkat menteri ke-6.

Dalam mempersiapkan perhelatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM, DIY, Krismono menuturkan pihaknya telah berkoordinasi dengan dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, karena dalam acara tersebut akan terdapat dua kepanitiaan yang berasal dari pusat dan daerah.

"Ada 10 negara yaitu, Singapura, Malaysia, Viet Nam, Brunei Darussalam, Laos, Indonesia, Filipina, Myanmar, Kamboja dan Thailand, yang akan menyelesaikan ketentuan hukum lintas negara dalam lingkup ASEAN," jelas Krismono, di Goeboeg Resto, Jalan Wonosari Km 1, Jumat (12/4/2019).

Sementara dalam rilis yang dibagikan ke media, Direktur Jendral Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Cahyo Rahardian Muzhar menyampaikan pertemuan rutin tingkat eselon I nantinya akan membahas hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kerjasama di bidang hukum dan bersifat lintas batas negara dalam kerangka Bantuan Hukum Timbal Balik dalam masalah Pidana/ Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA) antar negara-negara dikawasan ASEAN.

"Para penegak hukum menggunakan MLA pada saat mereka bantuan untuk meminta informasi terkait keberadaan orang, memperoleh alat bukti maupun mengeksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada yurisdiksi asing," Kato Cahyo

.Cahyo menjelaskan MLAT awalnya disepakati dan ditandatangani oleh Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura dan Vietnam pada pertemuan Attomeys General di Kuala Lumpur tanggal (29/11/2004) .

Lanjut dia, Thailand dan Myanmar kemudian menandatangani perjanjian tersebut pada 17 Januari 2006 setelah menyelesaikan persyaratan domestiknya.

"Bergabungnya dua negara terakhir membuat semua negara anggota ASEAN menjadi penandatangan perjanjian," kata dia.

Pencapaian tersebut merupakan bukti komitmen negara-negara di kawasan ASEAN untuk bekerja sama, dalam memerangi kejahatan lintas negara. Ini juga menandakan hubungan kerja yang erat diantara penegak hukum di wilayah ASEAN.(yve)



Jumat, 12 Apr 2019, 21:59:47 WIB Oleh : Masal Gurusinga 110 View
Merugi, Pasar Desa Dikelola Desa
Jumat, 12 Apr 2019, 21:59:47 WIB Oleh : Sari Wijaya 229 View
Persiapan Pemilu Sudah Final
Jumat, 12 Apr 2019, 21:59:47 WIB Oleh : Nila Jalasutra 96 View
Berkat Kartini, Anak-Anak Ini Dapat Bantuan

Tuliskan Komentar