TNI-stipram

Sengkarut Pengelolaan Lapas

Minggu, 07 Okt 2018 | 22:05:22 WIB, Dilihat 107 Kali - Oleh Despan Heryansyah

SHARE


Sengkarut Pengelolaan Lapas Despan Heryansyah

Baca Juga : Tumbuhkan Kesadaran Politik dengan Balon


OPERASI Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Suka Miskin yang melibatkan Kalapas Suka Miskin beberapa waktu lalu, bagi sebagian pihak yang memang konsen terhadap dunia pemasyarakatan, bukanlah hal yang mengejutkan. Suap menyuap di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang melibatkan petugas Lapas bahkan Kalapas dalam bentuk izin keluar Lapas maupun jual beli kamar dengan fasilitas mewah, adalah “lagu lama” yang jika KPK serius menelusurinya, dapat ditemukan di banyak Lapas maupun Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia. Namun, harus dipahami OTT KPK ataupun pencopotan jabatan Kalapas dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) sama sekali tidak akan menyelesaikan tumpukan masalah dalam dunia pemasyarakatan; Karena ada masalah lain yang jauh lebih kompleks yang harus dibenahi, jika ingin mereformasi dunia pemasyarakatan.

Meskipun demikan, kita patut bersyukur atas OTT KPK ini. Setidaknya, peristiwa itu membuka mata kita tentang pengelolaan Lapas Suka Miskin, yang selama ini memang terkenal ekslusif, yang ternyata di dalamnya menyimpan berbagai transaksi haram yang memilukan sekaligus memalukan. Bagaimana tidak, orang yang telah divonis bersalah, memakan uang rakyat untuk kepentingan pribadi, bukannya memperbaiki diri tapi justru kembali melakukan praktek KKN di Lapas. Hal ini sekaligus mengindikasikan, pembinaan Lapas di bawah Kemenkumham juga telah gagal. Ini merupakan momentum tepat bagi pemerintah (sebagai pemangku kebijakan) untuk melakukan reformasi mendasar terhadap dunia pemasyarakatan di Indonesia. Sekali lagi tentu bergantung pada political will pemerintah yang dalam hal ini adalah Presiden dan DPR.

Setumpuk Persoalan

Pertama, secara mendasar terdapat dualisme dalam pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Penunjukan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) dilakukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjend), sedangkan pengelolaan dan pemberdayaan pegawai Lapas dilakukan oleh Direktur Pemasyarakatan (Dirjen) sebagai pimpinan Direktorat Pemasyarakatan (Ditjen) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Realitas ini tentu cukup rumit, karena secara administrasi dan pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan berada di bawah Dirjen Pemasyarakatan, namun justru pengangkatan Kalapas tidak dilakukan oleh Dirjen namun oleh Sekjen, padahal Dirjenlah yang paling mengerti situasi di lapangan dan apa yang dibutuhkan oleh masing-masing Lapas di Indonesia. Pada aspek ini, tentu akan lebih baik jika pengelolaan lembaga pemasyarakatan (termasuk Rutan dan Bapas) berada satu atap di bawah Dirjen Pemasyarakatan, termasuk dalam hal penunjukan Kalapas. Namun demikian, patut diketahui bahwa Dirjen tidak bisa begitu saja lepas tangan atas kasus suap menyuap yang kerap terjadi di dunia pemasyarakatan, hanya karena Kalapas tidak ditunjuk oleh Dirjen. Kenyataannya, suap-menyuap selalu melibatkan petugas Lapas yang notabene dikelola di bawah Dirjen Pemasyarakatan.

Kedua, terbatasnya petugas Lapas dan over kapasitas warga binaan Lapas yang mencapai 150 persen. Bahkan Rumah Tahanan yang sejatinya hanya ditempati oleh tahanan, namun juga diisi oleh narapidana. Ketimpangan rasio antara jumlah petugas dengan jumlah warga binaan ini tentu saja berdampak pada efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap warga binaan. Belum lagi kecilnya anggaran (makan dan kesehatan) bagi para napi, menyebabkan potensi suap-menyuap terbuka dengan lebar. Masalah ini juga sebenarnya adalah masalah klasik dalam dunia pemasyarakatan, namun sepertinya orientasi pemerintahan Jokowi belum menjadikan masalah ini sebagai prioritas yang harus segera diselesaikan. Penanganan tambal sulam atas masalah-masalah yang terjadi dalam dunia pemasyarakatan tidak akan menyentuh ke akar persoalan.

Ketiga, lemahnya sistem pengawasan internal oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bahkan, menurut informasi yang penulis peroleh (Kompas, 24 Juli 2018),  Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tidak memiliki kode etik bagi pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (termasuk Rutan dan Bapas). Padahal keberadaan kode etik sangatlah dibutuhkan, selain sebagai bentuk pengawasan internal juga batasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pejabat dan pegawai Lapas menurut standar etika.

Setidaknya, tiga masalah itu yang ikut mewarnai sekaligus mendasari sengkarut pengelolaan Lapas di Indonesia. Reformasi dunia Pemasyarakatan harus pula disertai dengan pembenahan terhadap tiga masalah itu. Kalau tidak, dua atau tiga tahun ke depan, OTT serupa akan kembali kita jumpai. ***

 

Penulis adalah peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK)  dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII Yogyakarta.

 

Artikel ini juga dimuat di Koran Bernas veri cetak edisi 13 September 2018

 



Minggu, 07 Okt 2018, 22:05:22 WIB Oleh : B Maharani 138 View
Tumbuhkan Kesadaran Politik dengan Balon
Minggu, 07 Okt 2018, 22:05:22 WIB Oleh : Bambang Ruwanto 115 View
Catatan Kebijakan Zonasi
Minggu, 07 Okt 2018, 22:05:22 WIB Oleh : Sari Wijaya 123 View
Jatuh Dari Pohon Kelapa, Arjiman Meninggal

Tuliskan Komentar