atas1

Polisi Aktif Pimpin KPK Apa Ruginya?

Kamis, 20 Jun 2019 | 00:08:34 WIB, Dilihat 704 Kali - Oleh Sholihul Hadi

SHARE


Polisi Aktif Pimpin KPK Apa Ruginya?

Baca Juga : Pakai Pupuk Ini Tanah Lebih Gembur


KORANBERNAS.ID – Kenapa perwira aktif Polri dan pejabat karier sipil tidak boleh menjadi komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Pertanyaan lebih jauh lagi apa ruginya apabila polisi aktif memimpin KPK? Inilah perasaan sekaligus keresahan yang perlu dijawab mengingat sifatnya sangat mendasar.

Sejarah mencatat, sejak Reformasi 1998 mencuat dikotomi yang dianggap menyesatkan, bukan saja soal sipil-militer maupun sipil non-sipil tetapi muncul pula dikotomi dalam struktur dengan mekanisme bebas. Dampaknya adalah penerapan dan persepsi dikotomi tersebut nyaris menjadi tuntutan di semua sektor bahkan terkesan membabi buta.

Lumrah terjadi pos lembaga pemerintah tiba-tiba harus dipimpin oleh orang non-struktural dalam arti jika yang bersangkutan adalah PNS/ASN atau TNI-Polri mengundurkan diri. Kondisi ini menyebabkan kompetensi para pimpinan lembaga menjadi terbatas. Selain itu, efek kemanfaatan pengalaman kerja juga tidak bisa berkembang lebih lanjut.

Misalnya, komisioner KPK seorang perwira Polri dipaksa harus pensiun. Tatkala yang bersangkutan selesai tugas di KPK, pengalaman dan pengetahuannya tidak bisa diimplementasikan di lembaga asal. Bisa juga yang bersangkutan tak bisa memperoleh penugasan aktif meski pengalamannya diperlukan untuk diterapkan di lembaga lain.

Demikian pula pejabat kementerian keuangan tidak leluasa mengabdi di KPK padahal keahlian dan kompetensinya sangat diperlukan. Masih banyak contoh lain berderet-deret termasuk jika melihat lembaga lain yang memakai nama Komisi atau Dewan.

Model dikotomi seperti ini justru memberi ruang terlalu besar bagi para Job Seeker dan Kaum Avounturir, berkuasa dalam tanda kutip, di lembaga antirasuah. Masuknya mereka justru membuka deal-deal tidak sehat yang bisa membaurkan interest pribadi dan kelompok ke dalam lembaga.

Khusus untuk KPK sebaiknya pembatasan perwira aktif dan pejabat karier sipil ditiadakan saja. Alasannya? Agar keberadaan lembaga tersebut mampu berkembang dan berdaya guna karena diisi oleh sosok-sosok yang cemerlang di bidangnya.

Sebab jika pembatasan seperti itu dibiarkan tentu sangat mencemaskan bagi perkembangan peran lembaga-lembaga negara ke depan. Ada baiknya mengikuti ketentuan kepantasan dan jenjang sehingga di KPK inilah tempatnya sosok-sosok mumpuni berkarier menggunakan model rekrutmen terbuka dengan sistem kompetisi yang fair.

Berdasarkan jenjang dan kepantasan, posisi komisioner KPK dari unsur Polri aktif minimal harus perwira bintang dua. Jika lolos seleksi dan terpilih menjadi ketua KPK, maka yang bersangkutan bisa dipromosikan menjadi bintang tiga tanpa harus mundur atau pensiun dini dari lembaga asalnya.

Menimbang kondisi dan faksionalisasi serta kepentingan nasional yang lebih besar, inilah saatnya mempertimbangkan pemberian mandat kepemimpinan tertinggi KPK kepada perwira tinggi Polri yang memahami persoalan KPK.

Dalam situasi terkini menyongsong revitalisasi kelembagaan KPK, dibutuhkan sosok yang mampu menghapus hegemoni kelompok petualang, menumpas gerakan “negara dalam negara” serta ”penguasa-penguasa kecil“ seiring munculnya faksionalisasi dan ketidakpatuhan terhadap protokol lembaga negara.

Sosok itu juga harus mampu melaksanakan tugas baru KPK pasca-revitalisasi. Dengan kata lain, dibutuhkan sosok yang membumi di KPK serta memiliki visi melaksanakan tugas besar yang baru bagi lembaga tersebut.

Memang, proses rekrutmen dengan mekanisme bebas wajib hukumnya. Namun demikian memperjuangkan figur dengan pemikiran mendasar yang diharapkan oleh bangsa ini merupakan sebuah keniscayaan.

Merunut rekam jejak personalia yang ada, Deputi Penindakan yang sekarang, Irjen Pol Firli, patut dipertimbangkan menjadi salah seorang nominator yang memimpin KPK ke depan. Sudah pasti prosedur yang sudah disepakati bersama harus dilalui, tidak boleh menyimpang dari aturan baku, seperti halnya pola rekrutmen BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang memberi ruang perwira tinggi aktif memimpin lembaga tersebut.

Dengan begitu, KPK yang dilengkapi dengan penyidik, penyelidik dan jaksa yang bekerja dalam satu tim, menunjukkan peran signifikan memberantas korupsi di negeri ini.

Kepercayaan publik

Keberadaan KPK tidak perlu diragukan lagi, apalagi publik sudah percaya dengan kiprah lembaga antirasuah ini sejak eksis 2002 silam mengemban amanat UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tak bisa dipungkiri muncul banyak kritik terkait sepak terjang lembaga itu meski pada umumnya lebih bersifat teknis dan psikologis misalnya kritik mengenai tebang pilih, hanya menyasar kelompok tertentu, jadi kepentingan politik dan kritik sejenis.

Toh demikian banyak pihak merasa puas. Memasuki usia ke-17 di tengah persiapan seleksi komisioner KPK masa bakti 2019-2023, kiranya patut direnungkan kembali keberadaan lembaga tersebut agar lebih berdaya guna menjaga wibawa bangsa.

Pertama, menyangkut peran KPK, apakah dipertahankan seperti sekarang atau perlu direvitalisasi? Apa peran besar yang perlu dilakukan KPK sekarang ini? Kasus kerugian negara di sektor apa yang menjadi prioritas kerja KPK?

Kedua, bagaimana dengan sistem penyediaan personel KPK, apakah bisa menjamin terbangunnya penanganan korupsi secara profesional dan adil? Ketiga, masih relevankah pembatasan terhadap aparatur sipil dan non-sipil untuk menjadi komisioner KPK?

Berdasarkan amanat undang-undang, marwah KPK sejatinya bukanlah lembaga yang melakukan aksi rutin berupa penindakan hukum yang tidak tergolong pidana korupsi kategori extra ordinary. Pertanyannya, bagaimana mungkin satu lembaga yang sifatnya tunggal dan hanya ada di Jakarta harus menangani berbagai kasus korupsi di seluruh wilayah NKRI, di 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota?

Optimalisasi peran penindakan korupsi kepada kepolisian dan kejaksaan merupakan langkah realistis dan berdaya guna. Setidaknya dari coverage area organisasinya, Polri memiliki seorang direktur tindak pidana korupsi (Dir Tipikor) yang dijabat bintang satu di Badan Reserse Kriminal Polri dengan jaringan 34 Polda.

Di dalamnya terdapat seorang perwira menengah senior sebagai Direktur Reserse dan Kriminal Khusus, ditambah lagi dukungan satu unit yang khusus menangani tindak pidana korupsi dipimpin perwira berpangkat AKBP, serta memiliki jaringan di 416 Polres dan 98 Polresta yang di dalamnya tersedia organisasi unit tindak pidana korupsi dipimpin Ipda.

Begitu pula Kejaksaaan. Di pusat memiliki Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, terbagi dua Sub Dit yang khusus mengurusi tindak pidana korupsi yaitu Sub Direktorat Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan Sub Direktorat Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian Aspidsus yang di dalamnya ada Kepala Seksi Tindak Pidana Korupsi, tersebar di 34 Kejaksaan Tinggi. Didukung Kasubsi tindak Pidana Korupsi di 514 Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

Dalam organisasi kejaksaan bahkan ada upaya pencegahan korupsi dalam formasi TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah), dipimpin Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi, dan juga Seksi Pidana Khusus dari Kejaksaan Negeri.

Apabila persoalannya menyangkut kemampuan teknis, maka tugas KPK adalah mendorong dan memberdayakan para personel di kepolisian dan kejaksaan. Jika masalahnya adalah tingkat kompetensi dan organisasi, KPK bisa meminta pemerintah mengembangkan dan memperbaiki satuan penindakan tindak pidana korupsi. Sedangkan jika masalahnya adalah kepercayaan, KPK bisa mengambil alih jika proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan secara lamban atau bermasalah.

KPK selayaknya tetap pada format supervisor lembaga lain dan fokus pada kegiatan penindakan korupsi skala besar atau tindak pidana korupsi terstruktur, masif dan sistematis agar bisa menjadi yurisprudensi untuk Polri dan Kejaksanaan dalam implementasi di lapangan. Supervisi lebih efektif untuk gerakan penindakan korupsi secara massal mengingat aspek keterbukaan mudah diakses, begitu juga rekam jejak digital sudah terdokumentasi dengan baik.

Berperan lebih

Pemerintah saat ini didera keterbatasan menghadapi berbagai praktik curang di berbagai sektor. Selain merugikan negara, praktik seperti itu juga mengancam keberlanjutan pendapatan negara yang sah. Semua itu belum banyak ditangani karena kerumitan kerjanya, aturan hukum belum mampu mengaturnya serta perlu keahlian dan sarana yang lebih untuk bisa mengungkapkannya.

Rata-rata kejahatan tersebut berupa pelanggaran dan pidana perpajakan, penjarahan kekayaan laut, kejahatan di sektor pertambangan dan migas, serta kejahatan keuangan yang memakai jaringan sosial media dan siber.

Tanpa mengecilkan peran Polri dan lembaga lain, tindakan yang mengancam keberlangsungan pendapatan negara yang sah memang tidak mudah diungkap dan dipidana. Menimbang tingginya kepercayaan masyarakat terhadap KPK serta dukungan peralatan dan kemampuan personel, sekarang saatnya lembaga antirasuah ini berperan lebih.

Persoalannya adalah, bagaimana KPK ke depan mampu menjaga kepercayaan itu supaya tidak muncul prasangka-prasangka yang bisa saja menghapus kepercayaan itu jika gagal menjawab dan menunjukkan kondisi yang sebenarnya terjadi.

Pertanyaan yang selama ini muncul terkait dengan pelaksanaan tugas operasi penindakan KPK yang terkesan melakukan tebang pilih, ada kecenderungan jadi alat politik serta terdapat faksi-faksi dengan kelompok-kelompok interest tertentu. Pertanyaan yang mungkin dianggap sebagai “pertanyaan bodoh” ini tidak boleh dianggap enteng.

Persoalan yang serius adalah bagaimana menjawab kecurigaan publik kaitannya dengan personel yang menjadi pelaksana di KPK. Sebagai sebuah institusi, KPK membutuhkan petugas untuk sekretariat yang sebagian besar permanen.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal yang ditetapkan oleh Presiden, membawahi Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Umum, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Hukum, dan Biro Hubungan Masyarakat.

Dalam konteks pelaksana, terdapat empat deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Penindakan, Deputi Informasi dan Data serta Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Semua deputi memiliki sekretariat tersendiri yang terpisah dari sekretariat jenderal. Yang lebih banyak dikenal adalah Deputi Penindakan karena bisa dikatakan di sinilah inti semua aksi KPK.

Yang pasti posisi tertinggi yaitu Deputi Penindakan KPK dijabat oleh perwira tinggi Polri bintang dua, masa penugasannya tergantung sepenuhnya pada Polri. Juga posisi Direktur Penyidikan yang diisi perwira tinggi Polri bintang satu. Sementara jabatan Direktur Penuntutan dipastikan berasal dari personel Kejaksaaan yang lolos seleksi dan disetujui Jaksa Agung.

Keberadaan penyidik dan penyelidik di KPK juga menjadi isu krusial terkini. Terdapat dua kelompok yaitu penyidik tetap berstatus pegawai KPK dan penyidik Polri yang sifatnya penugasan dibatasi waktu. Hal itu perlu direnungkan, dipertimbangkan dan dievaluasi supaya muncul pola terbaik dan memberi manfaat serta daya guna maksimal. (sol/dari berbagai sumber)



Rabu, 19 Jun 2019, 00:08:34 WIB Oleh : Redaktur 1479 View
Pakai Pupuk Ini Tanah Lebih Gembur
Rabu, 19 Jun 2019, 00:08:34 WIB Oleh : Sari Wijaya 533 View
Berkat Seni Ukir Buah, Irfan Borong Juara
Rabu, 19 Jun 2019, 00:08:34 WIB Oleh : Sari Wijaya 992 View
Pembangunan di Bantul Harus Merata

Tuliskan Komentar