atas1

PKPU dan Restu Kemenkumham

Rabu, 29 Jan 2020 | 22:29:24 WIB, Dilihat 220 Kali
Penulis : Despan Heryansyah
Redaktur

SHARE


PKPU dan Restu Kemenkumham Despan Heryansyah

Baca Juga : Manifestasi dari Jiwa yang Rapuh


PADA masa-masa awal reformasi, ada dua persoalan pokok yang muncul mengenai penyelenggaraan pemilu oleh lembaga penyelenggara pemilu; yaitu independensi dan korupsi, kolusi, dan neptisme (KKN). Dua persoalan tersebut merupakan setali mata uang yang saling berkaitan. Penyelenggara pemilu menjadi tidak independen karena secara kelembagaan berada di bawah pemerintah (Kementerian Dalam Negeri). Menyadari posisinya yang demikian, penyelenggara pemilu juga memanfaatkan perannya untuk melakukan transaksi peserta pemilu. Maka tidak heran jika pemilu di Indonesia pada masa-masa itu diistilahkan dengan pemilu yang “unpradictable process and pradictable result”, proses yang tidak terprediksi dengan hasil yang sudah dapat dipastikan siapa pemenangnya.

Berkaca pada sejarah kelam penyelenggaraan pemilu pra reformasi, maka salah satu agenda penting pasca reformasi adalah menegakkan independensi penyelenggara pemilu (termasuk pemilihan kepala daerah), baik dari aspek kelembagaan maupun kewenangan. Tidak main-main, independensi penyelenggara pemilu ini diletakkan di dalam UUD N RI Tahun 1945 pasca amandemen. Dalam Pasal 22E ayat (5) dinyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Kata mandiri, memiliki makna bahwa penyelenggara pemilu (dalam hal ini adalah KPU) dalam menyelenggarakan pemilu lepas dari campur tangan lembaga lain, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dari aspek kelembagaan dan kewenangan.

KPU dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu, diberikan kewenangan untuk mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Keberadaan PKPU sesungguhnya merupakan implementasi nyata dari kemandirian KPU dalam melaksanakan kewenangannya. Oleh karenanya, dalam mengeluarkan PKPU, KPU juga lepas dari campur tangan lembaga lain. Jika pada suatu ketika PKPU yang disahkan melanggar UU, ada mekanisme tersendiri yang ditempuh untuk membatalkan PKPU tersebut. Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan,  Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jadi, kewenangan untuk membatalkan PKPU ada di tangan Mahkamah Agung melalui upaya hukum judicial review. Pada tahun 2016 lalu, Pasal 9 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah pernah menyatakan bahwa dalam membuat PKPU, KPU berkonsultasi dengan DPR, di mana sifat konsultasi tersebut adalah mengikat. Ketentuan ini, kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga mengembalikan marwah pembentukan PKPU di tangan KPU secara mandiri, sebagaimana amanat UUD N RI Tahun 1945.

Peraturan KPU dan Kewenangan Kemenkumham

Beberapa waktu lalu, KPU mengeluarkan PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. PKPU tersebut mendapatkan respon keras dari publik, karena memberikan peluang bagi mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri kembali menjadi kepala daerah. Kali ini, KPU memang terlihat kurang berani, berbeda halnya dengan pemilu bulan April 2019 lalu, saat KPU kokoh dengan pendiriannya melarang pengurus partai politik menjadi calon anggota DPD.

Satu alasan KPU yang cukup menarik untuk dibahas adalah pernyataan KPU yang menyebut apabila KPU melarang mantan terpidana koruptor maju dalam Pemilihan Kepala Daerah, akan ditolak oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pertanyaannya, apa yang ditolak oleh Kemenkumham? Bukankah kewenangan untuk mengeluarkan PKPU adalah kewenangan KPU sepenuhnya? Mengapa harus menunggu “restu” dari Kemenkumham?

Dalam penelusuran penulis, yang dimaksud oleh KPU dalam hal ini adalah penolakan Kemenkumham untuk mengundangkan PKPU tersebut ke dalam berita negara. Sebagaimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa pengundangan peraturan di bawah undang-undang dilakukan oleh Kemenkumham dengan meletakannya pada Berita Negara Republik Indonesia. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah sifat pengundangan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM? Apakah memang dibolehkan untuk menolak mengundangkan suatu peraturan yang telah ditentukan oleh lembaga asalnya?

Menurut penulis, mengundangkan suatu peraturan ke dalam lembaran negara dan berita negara adalah kewajiban Kemenkumham. Kemenkumham sama sekali tidak berwenang untuk menyatakan suatu peraturan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau undang-undang, karena kewenangan untuk membatalkan suatu peraturan harus melalui mekanisme peradilan. Dalam konteks PKPU ini, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, mekanisme pembatalannya adalah melalui Mahkamah Agung, bukan Kemenkumham. Jika logika Kemenkumham yang digunakan, di mana pengesahan suatu PKPU harus melalui screening (telaah) terlebih dahulu oleh Kemenkumham, maka hal itu, sama saja dengan mereduksi kemandirian KPU dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilihan yang substantif dan berkeadilan. Tentu kita semua, sama sekali tidak menghendaki hal ini terjadi. ***

 

Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK)  dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII Yogyakarta



Rabu, 29 Jan 2020, 22:29:24 WIB Oleh : Prof. Dr. Sudjito Atmoredjo, S.H., M.Si. 189 View
Manifestasi dari Jiwa yang Rapuh
Rabu, 29 Jan 2020, 22:29:24 WIB Oleh : W Asmani 189 View
PKK Punya Peran Vital Bangun Bangsa
Rabu, 29 Jan 2020, 22:29:24 WIB Oleh : Rosihan Anwar 208 View
Tegaskan Tak Ada Suspect Corona di DIY

Tuliskan Komentar