atas1

Performa APBD Kebumen Menurun

Selasa, 13 Agu 2019 | 23:35:08 WIB, Dilihat 286 Kali - Oleh Nanang WH

SHARE


Performa APBD Kebumen Menurun Wakil  Ketua DPRD Kebumen Bagus Setyawan menyerahkan surat keputusan tentang Penetapan Perda LPj APBD 2018, diterima Bupati KH Yazid Mahfudz. (istimewa)

Baca Juga : Adu Kreativitas Mengolah Bahan Bekas


KORANBERNAS.ID -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen 2014-2019, Senin (12/8/2019), menyelenggarakan Rapat Paripurna terakhir dengan  agenda  penetapan Peraturan Daerah (Perda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kebumen Bagus Setyawan  itu terungkap menurunnya performa APBD kabupaten ini dalam tiga tahun terakhir.

Bupati Kebumen KH Yazid  Mahfudz mengatakan, capaian pendapatan dari retribusi daerah tidak tercapai. Eksekutif akan mengevaluasi lebih cermat lagi penetapan target pendapatan terutama yang bersumber dari retribusi daerah.

Tidak tercapainya realisasi pendapatan tansfer juga akan dikoordinasikan lebih intensif dengan instansi teknis.

Tujuannya untuk efektivitas penganggaran terutama pendapatan transfer dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, sumber daya alam dari pemerintah pusat serta bantuan  keuangan pemerintah  provinsi.

Kemandirian daerah, menurut Yazid, juga mengalami penurunan 2,37 persen dibanding tahun  anggaran 2017 yang mencapai 16,38 persen.

Menurunnya tingkat kemandirian daerah menjadi perhatian  bersama. Indikatornya akan terus ditingkatkan sebagai upaya menunjang keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah.

Mengenai belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial serta belanja modal yang diprediksi tidak optimal, Yazid berjanji melakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik. Di antaranya mengoptimalkan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait  sistem pengendalian internal dan pencatatan aset yang belum lengkap dan mutakhir, sudah ditindaklanjuti Organisasi Perangkat Daerah dan penertiban pencatatan aset tetap.

Pembinaan dan pelatihan pengurus barang telah dijadwalkan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Terkait temuan BPK atas kelebihan membayar volume pekerjaan pada beberapa OPD, telah ditindaklanjuti dengan menyetor ke kas daerah. (sol)



Selasa, 13 Agu 2019, 23:35:08 WIB Oleh : W Asmani 1038 View
Adu Kreativitas Mengolah Bahan Bekas
Selasa, 13 Agu 2019, 23:35:08 WIB Oleh : Sari Wijaya 433 View
Anggota DPRD Bantul 2019-2024 Dilantik
Selasa, 13 Agu 2019, 23:35:08 WIB Oleh : Nanang WH 480 View
Tidak Ada Lagi Uang Ketuk Palu Penetapan APBD

Tuliskan Komentar