TNI-stipram

Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Belum Sinkron

Kamis, 08 Nov 2018 | 15:59:38 WIB, Dilihat 71 Kali - Oleh Sholihul Hadi

SHARE


Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Belum Sinkron Diskusi Sinkronisasi dan Konsistensi Pelaksanaan RPJMD dengan RPJMN dan RPJPN 2005-2025 di Gedung Sekretariat Daerah DPD RI DIY Jalan Kusumanegara 133, Kamis, (08/11/2018). (sholihul hadi/koranbernas.id)

Baca Juga : Meski Hujan Lebat Penonton Ki Seno Tetap Berjubel


KORANBERNAS.ID -- Pemerintah daerah yakni gubernur, bupati dan walikota yang terpilih dalam pilkada biasanya fokus pada rencana pembangunan di daerahnya. Kenyataannya, sering terjadi fokus dan rencana pembangunan daerah dan pembangunan nasional tidak sinkron.

Ini karena gubernur, bupati dan walikota memiliki visi dan arah pengembangan daerah yang berbeda. Dampaknya, prioritas pembangunan nasional tidak selalu menjadi prioritas daerah.

“Diperlukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan agar apa yang menjadi prioritas nasional dan prioritas daerah terdefinisikan dengan baik,“ ungkap Ir H Cholid Mahmud MT, anggota Komite IV DPD RI.

Pada Diskusi Terbatas: Sinkronisasi dan Konsistensi Pelaksanaan RPJMD dengan RPJMN dan RPJPN 2005-2025 di Gedung Sekretariat Daerah DPD RI DIY Jalan Kusumanegara 133, Kamis, (08/11/2018), dia menyampaikan sejak reformasi, pemerintah Indonesia tidak lagi memiliki dokumen perencanaan pembangunan nasional yang tunggal sebagai acuan bersama perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

“Kita punya problem, tidak setiap presiden yang terpilih mengacu RPJP karena memberikan tawaran yang lebih menarik saat kampanye. Di daerah gubernur juga menawarkan yang berbeda. Walikota juga. Secara sistem, RPJP tidak segaris dengan di daerah, terjadilah pergeseran hingga mengakibatkan distorsi,” ujarnya kepada wartawan.

Melalui diskusi kali ini DPD RI mencoba mencari titik temu supaya dapat minimalisasi distorsi tersebut. “Kita lihat titik kelemahannya lalu kita benahi,” kata dia.

Berbeda dengan era Orde Baru, pemerintah memiliki perencanaan pembangunan nasional yang tertuang dalam dokumen Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang disahkan oleh lembaga negara tertinggi, MPR RI.

Seiring dengan reformasi dan amandemen Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, lembaga negara tertinggi dihapuskan sehingga MPR, DPR, DPD, MPR dan presiden memiliki posisi dan kedudukan sejajar.

MPR berkewenangan mengubah undang-undang dasar, melantik presiden dan menghentikan presiden dalam masa jabatnnya. DPR RI dan DPD RI menjadi lembaga legislatif yang bertugas membuat undang-undang untuk dilaksanakan oleh presiden dengan persetujuannya dan mengawasi pelaksanaannya.

Cholid menambahkan perencanaan pembangunan nasional menjadi tugas presiden dalam masa jabatannya sebagai penjabaran visi dan misi presiden terpilih.

“Penjabaran visi dan misi presiden inilah menjadi salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional, khususnya RPJMN,” kata dia.

Setiap periode, presiden memiliki fokus perhatian yang berbeda. Hal ini juga memungkinkan terjadinya keterputusan fokus pembangunan.

Dari kiri, Tavip Agus Rayanto, Cholid Mahmud dan Purwo Santosa berbincan di sela-sela acara diskusi. (sholihul hadi/koranbernas.id)

Keberadaan Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dimaksudkan sebagai acuan perencanaan pembangunan nasional setiap periode presiden agar terjadi keberlangsungan perencanaan sehinggga target jangka penjang pembangunan nasional bisa tercapai setiap tahapannya.

Diskusi Terbatas yang diinisiasi anggota Komite IV DPD RI dari DIY ini digelar dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Tampil sebagai narasumber Kepala Bappeda DIY Drs H Tavip Rayanto MSi serta akademisi UGM Prof Dr Purwo Santoso. Adapun peserta terdiri Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, anggota DPR dan berbagai tokoh masyarakatdi DIY.

Tavip Agus Rayanto menambahkan, perencanaan dari pusat seharusnya menjadi pedoman di daerah. “Saya beberapa kali diundang elemen masyarakat, ada pemikiran kembali ke GBHN. Memang dulu GBHN itu rigit, jelas dan terstruktur meski dalam tanda kutip ada penyeragaman tetapi terbukti efektivitas waktu itu,” kata dia.

Menurut dia, kembali ke GBHN memang membawa konsekuensi terkait dengan ongkos politik dan transisi dan pada akhirnya tetap dalam situasi suspen.

Cara yang terbaik adalah sedapat mungkin kekurangan RPJP itu ditutup. Misalnya, lebih ke operasional pembangunan lima tahun.

Pada prinsipnya tidak ada kebijakan pemerintah yang tidak bagus. Hanya saja perlu evaluasi. “Karena ingin bagus semua, maka diratakan,” kata dia.

Tavip mencontohkan sektor pendidikan. Di negara tetangga, Malasysia, mata pajaran sekolah sangat sedikit sehingga bisa fokus. “Kita banyak,” kata dia.

Inilah peran DPD RI menggali suara-suara di daerah sebagai bahan masukan untuk diperjuangkan di Jakarta supaya RPJPN lebih kualitatif.

Sependapat, Purwo Santosa menyatakan DPD ketika berbicara RPJP maka posisinya adalah pejabat negara. “Diskusi ini sebagai tanda di gedung DPD RI DIY ada aktivitas nasional,” kata dia.

Purwo mengakui, banyak agenda pembangunan mudah berubah karena pilpres. Karena itu dia menyarankan usulan berupa grand design dari DIY, kemudian dikunci sehingga tidak berubah serta tidak tergantung siapa nanti presiden yang terpilih. (sol)



Kamis, 08 Nov 2018, 15:59:38 WIB Oleh : Sari Wijaya 534 View
Meski Hujan Lebat Penonton Ki Seno Tetap Berjubel
Rabu, 07 Nov 2018, 15:59:38 WIB Oleh : Sholihul Hadi 163 View
Login Kartu Akses KSEI Terbanyak Pecahkan Rekor MURI
Rabu, 07 Nov 2018, 15:59:38 WIB Oleh : Nila Jalasutra 109 View
Pemkab Sleman Miliki Kader Pancasila

Tuliskan Komentar