atas1

Pemkab Klaten Ancang-ancang Tak Lagi Kelola Pasar Desa

Rabu, 24 Jul 2019 | 18:41:32 WIB, Dilihat 643 Kali - Oleh Masal Gurusinga

SHARE


Pemkab Klaten Ancang-ancang Tak Lagi Kelola Pasar Desa Pasar Cokro Kembang yang berdiri di atas tanah kas desa Daleman Kecamatan Tulung. (masal gurusinga/koranbernas.id)

Baca Juga : Pemkab Kebumen Lamban Merespon Perkara Pilkades


KORANBERNAS.ID -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten tahun ini ancang-ancang siap melepas pengelolaan pasar desa. Artinya, mulai tahun depan seluruh pasar desa akan dikelola langsung pemerintah desa masing-masing.

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Bambang Sigit Sinugroho, saat dikonfirmasi menyatakan untuk kelancaran proses pelepasan tersebut sudah dilaksanakan koordinasi.

Mantan Kepala Bappeda itu berkoordinasi dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Permasdes) untuk menghitung aset dan pelimpahan ke pemerintah desa.

"Kami sudah koordinasi dengan DPKAD dan Permasdes. Tahun ini harus selesai dan semua pasar desa mau tidak mau harus diserahkan pengelolaannya ke pemerintah desa," kata Bambang Sigit Sinugroho.

Di Kabupaten Klaten terdapat sekitar 40-an pasar desa. Beberapa waktu lalu justru sudah ada yang diminta oleh pemerintah desa.

Di antaranya Pasar Hewan Gadungan Kecamatan Wedi dan Pasar Hewan Bonyokan Kecamatan Jatinom.

Meski kelak pasar desa diserahkan ke pemerintah desa, Bambang Sigit berharap dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sebelum ada dana desa, pasar desa dikelola Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dengan sistem bagi hasil

Sejak tahun 2015 setelah ada dana desa, pasar desa ada yang dikelola BUMDes seperti Pasar Keden Kecamatan Pedan dan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM.

Namun sistem bagi hasil sudah ditiadakan karena seluruh desa menerima kontribusi dari Pemkab Klaten.

Yang menimbulkan pertanyaan mampukah pemerintah desa mengelola pasar desa kelak?

Sebab di lapangan belum seluruh desa memiliki BUMDes dan personel BUMDes belum memiliki pengalaman mengelola pasar.

Sedangkan dampak negatif bagi Dinas Perdagangan adalah mempengaruhi perolehan retribusi setiap tahun.

Namun jika dihitung dampaknya tidak terlalu signifikan karena biaya operasional dan pemeliharaan pasar desa juga tidak sedikit.

Di tempat terpisah Kepala Desa Daleman Kecamatan Tulung, Mursito SH, ketika dikonfirmasi menyatakan siap mengelola Pasar Cokro Kembang jika diserahkan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Klaten ke pemerintah desa.

"Beberapa tahun lalu wacana penyerahan itu sudah ada tapi tidak jadi. Lha ini kalau memang targetnya diserahkan tahun ini ya kami siap saja," kata Mursito, Rabu (24/7/2019).

Saat ini Desa Daleman sudah memiliki BUMDes “Sembada Lestari” yang mengelola tempat wisata dan gedung serba guna di samping Pasar Cokro Kembang.

Pasar Cokro Kembang berdiri di atas tanah kas Desa Daleman. Pada 2011, Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membangun pasar itu.

Meski bangunannya cukup megah karena dijadikan sebagai pasar tradisional percontohan tingkat nasional namun kondisinya tetap saja sepi. Sebab pasar itu hanya ramai saat pasaran Pon dan Legi saja. (sol)



Rabu, 24 Jul 2019, 18:41:32 WIB Oleh : Nanang WH 438 View
Pemkab Kebumen Lamban Merespon Perkara Pilkades
Rabu, 24 Jul 2019, 18:41:32 WIB Oleh : Sholihul Hadi 319 View
Ribuan Linmas Bisa Digerakkan untuk Deteksi Radikalisme
Rabu, 24 Jul 2019, 18:41:32 WIB Oleh : Nila Jalasutra 309 View
Orang-orang Pilihan Ini Mulai Jalani Pelatihan

Tuliskan Komentar