atas1

Pemeran Kiai Hasyim Wajib Bisa Baca Kitab Kuning
Di Balik Proses Pembuatan Film Jejak Langkah 2 Ulama

Kamis, 25 Jul 2019 | 00:56:23 WIB, Dilihat 931 Kali - Oleh Sholihul Hadi

SHARE


Pemeran Kiai Hasyim Wajib Bisa Baca Kitab Kuning Konferensi pers Film Jejak Langkah 2 Ulama di Kantor PP Muhammadiyah Cik Ditiro 23 Yogyakarta, Rabu (24/7/2019). (yvesta putu sastrosoendjojo/koranbernas.id)

Baca Juga : Secara Geografis Indonesia Sangat Rentan


KORANBERNAS.ID – Ada beragam cerita di balik pembuatan film Jejak Langkah 2 Ulama. Film hasil kerja bareng Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dengan Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng Jombang Jawa Timur ini tidak hanya penuh liku-liku tetapi juga cukup membuat pusing sang sutradara maupun produser.

Ini karena pemilihan pemeran harus benar-benar merepresentasi dua organisasi besar Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, mengingat film ini mengangkat kisah pendiri organisasi tersebut yaitu KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asya’ari.

“Pemeran Kiai Hasyim wajib bisa membaca kitab kuning dan melafalkan bahasa Arab secara fasih. Lumayan, bikin pusing juga mencari tokoh pemeran Kiai Hasyim sewaktu kecil,” ungkap Sigit Ariansyah selaku sutradara.

Didampingi produser Andika Prabhangkara dan Abdullah Aminudin Aziz, pada konferensi pers Rabu (24/7/2019) di Aula Lantai 3 Kantor PP Muhammadiyah Cik Ditiro 23 Yogyakarta, Sigit menyampaikan dirinya cukup sulit mencari pemeran, termasuk pemeran tokoh-tokoh yang lain, meski akhirnya tahapan itu berhasil dilewati.

Ketua Lembaga Seni Budaya dan Olahraga (LSBO) PP Muhammadiyah, Syukriyanto AR, menambahkan film Jejak Langkah 2 Ulama memang sengaja tidak melibatkan bintang-bintang terkenal.

“Kita tidak menggantungkan bintang terkenal dan sutradara mahal. NU dan Muhammadiyah punya banyak,” ungkapnya.

Syukriyanto bersyukur syuting film sudah dimulai, ditandai penandatangan kesepakatan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr Haedar Nashir MSi dan Pimpinan Ponpes Tebuireng Jombang KH Solahudin Wahid atau Gus Solah.

Sebelumnya berkali-kali dirinya silaturahmi ke Tebuireng sowan Gus Solah. Di luar dugaan, responsnya luar biasa. Kemudian disepakati membentuk tim riset bersama.

Tim Jogja tugasnya meriset KH Ahmad Dahlan sedangkan tim Tebuireng meriset KH Hasyim Asy’ari. “Kita bertemu berkali-kali akhirnya skenarionya jadi. Agustus ini mulai syuting dan dijadwalkan Oktober insyaallah tayang,” ungkap Syukriyanto.

Menariknya, fim ini rencananya tidak akan diputar di XXI.

Kenapa? “Untuk bisa masuk jaringan XXI kita harus bayar dulu. Miliaran rupiah. Kita tidak punya uang tetapi kalau ada yang mau sponsori kita juga mau,” katanya.

Ketua LSBO Syukriyanto AR dan Pimpinan Ponpes Tebuireng KH Solahudin Wahid menunjukkan kesepakatan kerja sama. (yvesta putu sastrosoendjojo/koranbernas.id)

Dekati penonton

Sebagai gantinya, film tersebut akan diputar di wilayah-wilayah pinggiran dengan cara mendekati penonton. Menggunakan konsep layar tancap modern dengan audio yang sempurna, pemutaran film ini tidak gratis.

Artinya, penonton tetap harus bayar namun tidak mahal alias terjangkau. Sebab, apabila pemutaran film yang berkualitas itu digratiskan maka tidak mendidik. “Tetap bayar tetapi tidak mahal,” tambahnya.

Syukriyanto berharap film itu mampu mengedukasi generasi muda bangsa. “Itu lho dua ulama yang mengajarkan Islam yang sejuk, dinamis serta membangun persatuan bangsa. Mudah-mudahan punya makna bagi kehidupan bangsa,” kata dia.

Kepada media, Haedar Nashir maupun Solahudin Wahid menyampaikan KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy’ari merupakan dua orang ulama besar di Indonesia.

Keduanya ibarat mata air dan telaga bening yang menyejukkan, mendamaikan, menyegarkan bangsa.

KH Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah pada 1912. Sedangkan KH Hasyim Asy’ari mendirikan Pondok Pesantren Tebuireng pada 1899 dan Nadhatul Ulama tahun 1926.

Keduanya pernah belajar pada guru yang sama yaitu KH Saleh Darat di Semarang serta sama-sama mengaji kepada KH Cholil Bangkalan dan beberapa ulama di Mekkah yaitu Syeh Ahmad Khatib Al Minagkabauwy, Syeh Al Bantany, Kiai Dimyati asal Tremas Pacitan.

Pada 1903, Raja Keraton Yogyakarta Sultan HB VII menugaskan KHA Dahlan berkonsultasi dengan ulama di Mekkah untuk mencari upaya melindungi kaum pribumi dari pemurtadan penjajah, tapi dengan cara damai tanpa kekerasan.

Oleh Syeh Rasyid Ridha, Kiai Dahlan memperoleh banyak masukan untuk melakukan dakwah yang damai, sejuk, toleran, menggembirakan dan menyejahterakan.

Kegiatan dakwah itu diwujudkan dengan menggiatkan amar makruf nahi munkar dalam bentuk pendidikan, kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat.

KH Hasyim Asy’ari tidak jauh berbeda. “Beliau juga mendapat masukan untuk menyebarkan agama lewat pendidikan pesantren yang damai, sejuk, toleran dan semangat persatuan,” kata Gus Solah.

KH Hasyim Asy’ari ibarat telaga yang airnya jernih, bening dan segar. Orang-orang dari segala penjuru negeri ingin mengambil air itu untuk mendapatkan manfaatnya.

Dengan semangat persatuan dan ketekunan KH Hasyim Asy’ari di Tebuireng terus mendidik para santrinya dan mendorong para alumninya mendirikan pesantren di mana-mana.

Pesantren-pesantren baru itu ibarat telaga-telaga baru yang mengeluarkan air yang sejuk dan bening menyuburkan Indonesia.

KH Hasyim Asy’ari berdasarkan surat Ali Imran 103 mendirikan Nadhatul Ulama, sementara KHA Dahlan bertolak dari Ali Imron 104 dengan semangat memperbaiki masyarakat dakwah ke mana-mana.

“Kiai Ahmad Dahlan ibarat mata air yang jernih, bening, sejuk dan segar mengalir ke segala penjuru menyuburkan dan menghijaukan Indonesia,” sambung Haedar Nashir.

Kedua ulama ini mengajarkan cara dakwah yang menyejukkan, menyegarkan, damai dan penuh toleransi.

Menurut Haedar, Jejak Langkah 2 Ulama perlu terus dikembangkan ke seluruh Indonesia dan dunia. “Dengan semangat itulah film ini dibuat dan diharapkan bisa menjadi kontribusi untuk kedamaian bangsa dan penguat NKRI,” tandasnya.

Gus Solah menambahkan, Tebuireng memiliki banyak anak berbakat dan semangat. “Aktualisasi pemberian Allah SWT berupa bakat ini mudah-mudahan menjadi ibadah, bermanfaat bagi agama dan bangsa,” kata dia.

Penandatanganan kesepakatan PP Muhammadiyah dan Ponpes Tebuireng. (sholihul hadi/koranbernas.id)

Simbolisasi

Menjawab pertanyaan media pada sesi tanya jawab yang juga dihadiri Busyro Muqoddas, Agung Danarto serta Prof Wahab, dalam kesempatan itu Haedar Nashir menyampaikan film ini perlu dijadikan proyeksi simbolisasi bagi generasi ke depan.

Dalam konteks kebangsaan kiprah dua tokoh ini sangat luar biasa. KH Dahlan bahkan ikut membentuk pemikiran-pemikiran Soekarno dan Agus Salim.

“Kita perlu belajar dari tokoh masa lalu. Tidak banyak orang tertarik sejarah. Tjokroaminoto di mana dimakamkan? Di pemakaman Kuncen Yogyakarta. Banyak orang tidak tahu. Termasuk sebagian warga Muhammadiyah tidak tahu di mana kuburan KH Ahmad Dahlan,” ujar Haedar.

Film ini merupakan jembatan bagi generasi baru untuk mengenal sejarah Islam yang moderat, tasamuh, damai serta membawa pikiran pembaruan.

“Bagaimana mengenalkan dua tokoh ini ke generasi milenia. Mungkin lewat film lebih mudah. Kelebihan tokoh lama adalah sifat zuhud dan wara. Rendah hati, tetap cerdas dan jernih, tidak memberi label negatif tokoh lain meski berbeda pemikiran. Ini harus jadi value gerakan Islam sekarang ini agar tetap istikomah,” paparnya.

Tak hanya generasi muda, lanjut dia, sebenarnya para pimpinan partai politik (parpol) harus belajar dari dua ulama besar itu sekaligus mentransfer nilai-nilai kebangsaannya.

Jika parpol berhasil menjalankan tugasnya maka tugas NU dan Muhammadiyah lebih ringan. “Gus Solah dan saya bisa lebih fokus dan ringan, nggak usah bicara jalan, listrik, petani gagal panen, asing. Ini tugas parpol. NU dan Muhammadiyah tinggal bertugas di bidang sosial, visi keagamaan, Pancasila,” kata Haedar.

Selama ini, kebijakan-kebijakan strategis pemerintah semuanya dilimpahkan ke NU dan Muhammadiyah.

“Pelimpahan itu merupakan bentuk tidak bertanggung jawab,  kami keberatan juga bebannya. Ibaratnya, jika ada kebakaran, Muhammadiyah dan NU disuruh memadamkan dan membersihkan,”  tambahnya.

Menurut Haedar, mestinya politik sudah saatnya naik kelas. Begitu pemilu selesai jangan bicara urusan kursi. “Biasanya setelah pemilu urusannya ghanimah, harta rampasan perang. Mudah-mudahan tidak lupa dengan niat awal,” katanya bercanda.

Mestinya pula parpol ikut memperhatikan masalah yang memberatkan masyarakat. Contoh,  pajak di Indonesia saat ini sudah bisa disebut absolutely capitalism, sangat jauh dari nilai-nilai Pancasila yang merupakan hasil pemikiran para ulama.

“TK ABA mempertahankan hidupnya saja susah kena pajak. Bisa-bisa pesantren juga,” kata dia. (sol)



Rabu, 24 Jul 2019, 00:56:23 WIB Oleh : Sholihul Hadi 296 View
Secara Geografis Indonesia Sangat Rentan
Rabu, 24 Jul 2019, 00:56:23 WIB Oleh : Sholihul Hadi 227 View
Kesan Pertama Malioboro Macet
Rabu, 24 Jul 2019, 00:56:23 WIB Oleh : Sari Wijaya 224 View
Dua Ketua Parpol Bertemu Bahas Pilkada Bantul

Tuliskan Komentar