atas1

Pembatalan Perda

Senin, 07 Okt 2019 | 20:52:37 WIB, Dilihat 237 Kali - Oleh Despan Heryansyah

SHARE


Pembatalan Perda Despan Heryansyah

Baca Juga : Pustakawan Penggerak Literasi


DALAM ilmu perundang-undangan, hanya ada dua wadah peraturan perundang-undangan yang dapat mengandung unsur norma berisi hak dan kewajiban, yaitu undang-undang dan peraturan daerah (perda). Keduanya memiliki daya ikat dan legitimasi yang sama, hanya saja berbeda cakupan wilayah pemberlakuannya, undang-undang berlaku nasional bagi seluruh wilayah Indonesia, sedangkan peraturan daerah hanya mencakup wilayah tertentu saja, meskipun dalam beberapa hal juga mengikat wilayah lain termasuk pemerintah pusat. Misalnya perda tentang larangan merokok dalam suatu daerah, juga mengikat bagi seluruh warga negara yang sedang berada di daerah tersebut. Legitimasi undang-undang dan perda dalam memuat hak dan kewajiban ini, dikarenakan mekanisme pembuatan kedua peraturan tersebut melibatkan peranan DPR/DPRD sebagai wakil rakyat. Oleh karena dalam konteks negara demokrasi, rakyat hanya boleh diikat oleh peraturan yang disetujui oleh rakyat sendiri, maka keterlibatan wakil rakyat dalam pembuatan peraturan ini dinilai sebagai keterlibatan rakyat.

 

Berangkat dari logika di atas, maka mekanisme pembatalan perda model lama yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk menguji sekaligus membatalkan suatu perda menjadi kurang tepat. Setidaknya, ada dua argumentasi yang dapat menjadi pertimbangan. Pertama, sebagaimana penulis sampaikan di atas, bahwa perda sama halnya dengan undang-undang, dibuat oleh representasi lembaga eksekutif dan legislatif sekaligus, maka perda memiliki kedudukan hukum yang kuat sehingga tidak bisa dibatalkan hanya dengan pertimbangan pemerintah pusat (eksekutif) semata. Meskipun UU Pemerintahan Daerah (UU No 23 Tahun 2014) memposisikan DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah, namun peran dan fungsi DPRD adalah peran dan fungsi badan legislatif.

 

Kedua, di dalam sistem demokrasi perwakilan dan demokrasi lansung yang diterapkan untuk mengisi jabatan-jabatan di lembaga legislatif dan eksekutif, peranan partai politik sangat menonjol. Meskipun untuk calon kepala daerah telah dibuka mekanisme perseorangan, namun hampir seluruh kepala daerah yang terpilih di Indonesia adalah usulan partai politik atau gabungan partai politik. Karena itu, dalam pencalonan untuk pengisian jabatan di lembaga eksekutif dan lembaga legislatif baik di tingkat daerah maupun pusat, peranan partai politik sangatlah menonjol. Dengan demikian, UU dan perda sama-sama merupakan produk politik yang mencerminkan pergulatan kepentingan di antara cabang-cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif, sehingga tidak boleh dinilai atau diuji oleh sesama lembaga politik (pemerintah pusat). Pengujian UU dan perda itu harus dilakukan melalui mekanisme “judicial review” dengan melibatkan peranan hakim yang objektif dan imparsial sebagai pihak ketiga (Jimly Asshiddiqie: 2017).

 

Gagasan di atas, nampaknya diamini oleh Mahkamah Konstitusi hingga pada tahun 2017 lalu MK mengeluarkan putusan dengan nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016 masing-masing mengenai pembatalan kewenangan pemerintah pusat untuk membatalkan perda provinsi dan pembatalan kewenangan gubernur untuk membatalkan perda kabupaten/kota. Sehingga saat ini, dengan segala kesemrawutannya, mekanisme pembatalan perda hanya dapat dilakukan dengan judicial review ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagaimana amanat UUD, berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

 

Problematika Pembatalan

Sebagai wadah legislasi, perda menjadi payung hukum bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengakomodir otonomi yang dimiliki oleh daerah bersangkutan. Namun tidak jarang semangat daerah untuk menormakan keinginan DPRD maupun pemerintah daerah, bersinggungan dengan kepentingan pemerintah pusat, bahkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jika persinggungan itu terjadi antara perda dengan undang-undang, maka dengan mudah penyelesaiannya dapat dibawa ke Mahkamah Agung untuk diuji atau judicial review. Namun belakangan muncul fenomena yang cukup menarik sekaligus rumit, di mana banyak perda yang disahkan, tidak bertentangan dengan undang-undang, namun dinilai justeru bertentangan dengan UUD N RI Tahun 1945. Misalnya, muncul perda yang mendiskriminasi kebebasan warga negara dalam beragama dan berkeyakinan, mengekspresikan diri, serta tata cara berpakaian bagi pelajar. Pertanyaannya, ke mana perda tersebut dapat diuji?

 

Jika mengacu pada ketentuan Pasal 24A UUD, Putusan MK dan UU Pemda, maka pengujian dilakukan terhadap Mahkamah Agung (MA), namun kewenangan MA sebagaimana diatur adalah menguji pertentangan antara peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan undang-undang, bukan dengan UUD. Artinya MA tidak memiliki kompetensi absolut untuk menguji perda yang bertentangan dengan UUD tersebut.

 

Kekosongan hukum dalam pengujian perda yang bertentangan dengan UUD ini, patut menjadi perhatian serius. Konstitusi adalah rel bagi tumbuh kembangnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karenanya pemerintah, pembentuk undang-undang, juga penegak hukum harus memastikan agar konstitusi menjadi landasan bagi pembangunan hukum, politik, budaya, dan ekonomi nasional. Oleh karena itu ruang untuk menjaga kemurnian konstitusi agar tidak dilanggar oleh peraturan yang ada di bawahnya harus disediakan. ***

 

Despan Heryansyah

Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII Yogyakarta

 

(Artikel ini juga dimuat di Koran Bernas versi cetak edisi 23 September - 7 Oktober 2019).

 

 



Senin, 07 Okt 2019, 20:52:37 WIB Oleh : Muhammad Mufti AM 228 View
Pustakawan Penggerak Literasi
Senin, 07 Okt 2019, 20:52:37 WIB Oleh : Masal Gurusinga 510 View
Tanpa Surat Undangan, Warga Tidak Bisa Nyoblos
Senin, 07 Okt 2019, 20:52:37 WIB Oleh : Sari Wijaya 322 View
Doordprize Telur, Perabot hingga Ayam Ramaikan Pemilu RT

Tuliskan Komentar