atas

Pelanggaran Pemasangan APK, Bawaslu dan Satpol PP Lepas Tangan

Rabu, 27 Feb 2019 | 18:19:14 WIB, Dilihat 402 Kali - Oleh Nanang WH

SHARE


Pelanggaran Pemasangan APK, Bawaslu dan Satpol PP Lepas Tangan Ilustrasi

Baca Juga : Disperindag Punya Cara Jitu Kenalkan Pasar ke Siswa


KORANBERNAS.ID--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Satuan Polisi Pamong  Praja (Satpol PP) menyatakan tidak berwenang menertibkan atau menurunkan alat peraga kampanye (APK) yang dipasang d itempat terlarang.   

Hal inilah yang menyebabkan pelanggaran pemasangan APK di jalan protokol seputar Alun–alun Kebumen terkesan dibiarkan berpekan-pekan.

"Kami siap menertibkan APK yang melanggar,seperti di seputar Alun-alun Kebumen. Tapi di bawah kendali operasi (BKO)Bawaslu Kebumen," kataKepala Satpol PPP Kebumen Agung Pambudi kepada koranbernas.id, Rabu (27/2/2019).

Satpol PP tidak akan melakukan penertiban/ penindakan, tanpa ada rekomendasi atau keputusan Bawaslu Kebumen. Bawaslu Kebumen yang punya kewenangan memutuskan, pemasangan APK di satu lokasi melanggar atau tidak melanggar. 

Bawaslu Kebumen, seperti dikatakan Ketuanya Arif Supriyanto, hal itu menjadi kewenangan Satpol PP Kebumen. Ia menunjuk dasar hukumnya, Pasal 5 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 47 Tahun 2018 yang mengatur Lokasi Pemasangan APK di Kabupaten Kebumen. 

Pasal itu menyebutkan, Bupati (yang dilaksanakan Satpol PP) melakukan penertiban dan penurunan APK yang melanggar perbup itu. Pasal yang disinyalir bertentangan dengan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun  2017 tentang Pemilu, serta peraturan pelaksanaanya, yakni PKPU dan Perbawaslu yang mengatur Tata Cara Kampanye, menjadi pedoman Bawaslu Kebumen. 

Mestinya kewenangan penindakan pelanggaran administrasi ada pada Bawaslu,bukan aparat sipil negara di daerah. Meskipun demikian, Bawaslu Kebumen akan melakukan penindakan dengan membentuk sebuah tim. Tim terdiri Bawaslu Kebumen, Satpol PP, KPU, Polres serta Kodim 0709 Kebumen.   

Tim ini yang bertanggung jawab, jika dikemudian hari terjadi persoalan hukum atau ekses lain, akibat penertiban APK.

Arif  Supriyanto mengungkapkan, upaya preventif penertiban selama ini telah dilakukan Bawaslu Kebumen. Caranya mengingatkan kepada peserta pemilu yang melanggar pemasangan APK.   

Peringatan itu, dari mulai mendatangi Bupati Kebumen KH Yazifd  Mahfudz, karena baliho APK anaknya terpasang di sisi timur Alun-alun Kebumen hingga menelepon pimpinan parpol.

Peringatan tertulis berupa surat yang berisi telah ada pelanggaran administrasi belum dilakukan. Arif hanya menunjukan surat imbauan tertanggal 20 Oktober 2018. Surat itu berisi agar parpol menaati Perbup 47 tahun 2018. Sebagian merespon, dengan mengganti APK, mengubah konten APK, seperti menghilangkan nomor parpol.

Pihaknya belum memberikan surat peringatan, karena tidak ada peraturan perundangan yang memberi kewenangan Bawaslu menerbitkan surat peringatan pelanggaran administrasi.(SM)



Rabu, 27 Feb 2019, 18:19:14 WIB Oleh : Nila Jalasutra 231 View
Disperindag Punya Cara Jitu Kenalkan Pasar ke Siswa
Rabu, 27 Feb 2019, 18:19:14 WIB Oleh : Nila Jalasutra 195 View
Sleman Raih Predikat B Kearsipan Tahun 2019
Rabu, 27 Feb 2019, 18:19:14 WIB Oleh : Nila Jalasutra 279 View
Seluruh Kecamatan Dibekali Pemahaman Keamanan Jajanan Anak Sekolah

Tuliskan Komentar