atas1

Para Pemilik Tanah Ini Sesalkan Pembatalan Ganti Rugi

Kamis, 10 Jan 2019 | 23:43:54 WIB, Dilihat 1347 Kali - Oleh Nanang WH

SHARE


Para Pemilik Tanah Ini Sesalkan Pembatalan Ganti Rugi Pemilik tanah yang menyesalkan pembatalan pembayaran ganti rugi tanah jalan lintas selatan selatan Jateng, ketika mengadu ke DPRD Kebumen, Kamis (9/1/2019). (nanang wh/koranbernas.id)

Baca Juga : PT. Best Bandung Kenalkan Produk Eco Racing Kepada Personel Korem 071/Wijayakusuma.


KORANBERNAS.ID -- Puluhan warga pemilik tanah di kawasan Jalan  Lintas Selatan Selatan (JLSS) di Desa Jladri, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen menyesalkan pembatalan pembayaran ganti rugi tanah. Mereka merasa dirugikan dengan pembatalan pembayaran hingga akhir tahun 2018.

Semestinya anggaran pengadaan tanah yang bersumber dari anggaran Kementerian  Pekerjaan Umum  Perumahan Rakyat (Kementerian PU – PR) dan Pemerintah Provinsi Jateng tahun anggaran 2018, bisa dibayarkan kepada pemilik sebelum berakhirnya tahun anggaran 2018.

Karena ada  pemilik tanah yang belum sepakat dengan besaran harga tanah yang ditetapkan aprasial Rp 750.000 per meter persegi namiun pemerintah membatalkan pembayaran. Karenanya pada Kamis (10/1/2019), puluhan pemilik tanah, sebagian  besar setuju dengan nilai ganti rugi tanah dan bangunan  mendatangi DPRD Kebumen. Mereka mengadukan pembatalan  ganti rugi. Kedatangan mereka diterima  Wakil  Ketua  DPRD  Kebumen Miftahul Ulum,  Sekretaris Daerah Kebumen H Ahmad Ujang Sugiono, SH serta panitia pengadaan tanah  JLSS.
    
Salah seorang pemilik tanah yang setuju dengan harga ganti rugi, Miftahul Khasani mengatakan, mestinya pemerintah membayarkan ganti rugi tanah dan bangunan kepada pemilik tanah yang sudah setuju. Uang ganti rugi tanah, yang pemiliknya belum setuju  dititipkan di pengadilan/konsinyasi. Bukan  pembatalan seluruh pembayaran.
    
Pemilik tanah yang setuju sudah  menyerahkan sertifikat tanah dan rekening bank kepada panitia  pengadaan tanah.  Tapi yang  terjadi,  hingga sekarang belum ada realisasi pembayaran ganti rugi. Mereka ingin, agar pemerintah secepatnya membayar  ganti rugi tanah.

Pemilik tanah yang menyesalkan pembatalan  pembayaran ganti rugi tanah  jalan lintas selatan selatan Jateng,  ketika  mengadu ke DPRD Kebumen, Kamis (10/1/2019).  (nanang wh/koranbernas.id)
    
Ahmad Ujang Sugiono membenarkan, belum ada pembayaran  ganti rugi  tanah di Jladri yang menggunakan anggaran pemerintah tahun anggaran 2018. Pembebasan tanah di desa itu diperlukan anggaran paling tidak Rp 26 miliar. Baru bari ada kepastian anggaran dari Pemerintah Provinsi Jateng sebesar Rp 15 miliar. Kekuranganya Rp 11 miliar  bersumber dari APBN belum ada informasi.  

Pemkab Kebumen akan  berkoordinasi dengan Satuan Kerja Trans  Jalan  Nasional  Kementerian  PU – PR. Kalaupun sudah ada kepastian anggaran dari APBN, pembayaranya baru bisa  dilakukan setelah ada  APBD Perubahan Provinsi Jateng  Tahun anggaran 2019.  Sehingga tidak mungkin menuruti keinginan pemilik tanah,  pembayaran pada awal tahun 2019.

“Sekarang saya hanya bisa menampung keinginan bapak bapak, bisa memberi  jawaban, jika sudah mendapat  informasi dari Kementerian PU-PR," kata  Miftahul Ulum. Bersama unsur pimpinan DPRD Kebumen, ia siap mendampingi Pemkab Kebumen, khususnya  panitia pengadaan barang untuk berkoordinasi dan konsultasi dengan   Kementerian PU - PR. (yve)



Kamis, 10 Jan 2019, 23:43:54 WIB Oleh : Redaktur 804 View
PT. Best Bandung Kenalkan Produk Eco Racing Kepada Personel Korem 071/Wijayakusuma.
Kamis, 10 Jan 2019, 23:43:54 WIB Oleh : Endri Yarsana 327 View
38 PNS Mendapat Satyalancana Karya Satya
Kamis, 10 Jan 2019, 23:43:54 WIB Oleh : Muhammad Zukhronnee Ms 467 View
Golput, Kelak Hanya akan Menyusahkan Diri Sendiri

Tuliskan Komentar