atas1

Money Politics Rendahkan Martabat Rakyat

Selasa, 16 Apr 2019 | 17:22:43 WIB, Dilihat 330 Kali - Oleh Sholihul Hadi

SHARE


Money Politics Rendahkan Martabat Rakyat Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto (kanan) saat konferensi pers di DPRD DIY, Selasa (16/4/2019). (sholihul hadi/koranbernas.id)

Baca Juga : Lucu, Bayi Orangutan Umur 35 Hari Saat Bersama Induknya


KORANBERNAS.ID – Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengajak seluruh komponen pemerintah, Bawaslu dan masyarakat, bersama-sama menolak dan melawan money politics.

Ini penting karena money politics selain merendahkan martabat rakyat juga akan melahirkan koruptor-koruptor di masa yang akan datang. Kita harus mencegah lahirnya koruptor dengan melawan money politics, ini komitmen kita bersama,” ujarnya dalam konferensi pers di DPRD DIY, Selasa (16/4/2019).

Selain perlu mewaspadai money politics, di hadapan puluhan wartawan media cetak, online, televisi dan radio, Eko Suwanto menyampaikan DPRD DIY juga merekomendasikan ke KPU dan Bawaslu untuk menjamin hak konstitusi warga negara menggunakan hak pilihnya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, dari hasil rapat pleno KPU DIY per 12 April 2019 diketahui jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di provinsi ini 11.781 TPS.

Sedangkan jumlah pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil perbaikan ketiga tercatat 2.732.024 orang. Pemilih DPT yang ditetapkan kembali menjadi DPK (Daftar Pemilih Khusus) sejumlah 150 orang, sehingga total jumlah pemilih di Provinsi DIY 2.731.874 orang. Selain itu, terdapat satu tambahan TPS yaitu TPS berbasis DPTB (Daftar Pemilih Tambahan).

Eko Suwanto mengatakan, dari hasil rekapitulasi daftar pemilih tambahan Pemilu 2019 tercatat pemilih yang masuk DIY (DPTB), yaitu pemilih yang  tidak memiliki KTP DIY tetapi menggunakan hak pilih di DIY dengan menggunakan formulir A5, sejumlah 50.527 orang.

Sementara pemilih ber-KTP DIY yang menggunakan hak pilih di luar DIY dan sudah mengurus surat-suratnya sejumlah 13.393 orang.

“DPRD DIY sudah berkoordinasi dengan KPU untuk terus bekerja keras bersama Bawaslu menjamin hak konstitusi warga negara,” ujar kata Alumni MEP UGM ini.

Bagi warga masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP, lanjut dia, masih ada kesempatan dengan cara mendatangi kantor kecamatan.

“Sesuai hasil rapat kerja Komisi A DPRD DIY dengan Biro Tata Pemerintahan dan Dinas Catatan Sipil se-DIY, kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil se-DIY tetap buka seperti biasa pada 17 April untuk melayani masyarakat yang mengambil KTP,” ungkap dia.

Mengapa ini perlu dilakukan? Karena terdapat pemilih yang berusia 17 tahun pas tanggal 17 April 2019. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Kependudukan,  pengambilan KTP hanya bisa dilakukan tanggal 17 April itu.

Alhamdulillah pelayanan pemerintah sangat prima, kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tetap buka,” kata dia.

Dalam kesempatan itu DPRD DIY memohon KPU berkonsultasi dengan KPU RI terkait dengan bagaimana caranya masyarakat yang ingin menggunakan hak pilihnya dengan A5 dapat difasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Pada prinsipnya hak konstitusi warga negara harus dijamin,” tandasnya.

Khusus kepada masyarakat, dia mengajak untuk menggunakan hak pilihnya secara konstitusional untuk menentukan arah bangsa ini ke depan.

“Kita punya komitmen pemilu harus melahirkan pemimpin-pemimpin, wakil-wakil rakyat yang berpegang teguh pada Pancasila, NKRI, UUD Negara RI 1945 dan berpegang teguh pada Bhinneka Tunggal Ika. Khusus di Yogyakarta berpegang pada komitmen Undang-undang Keistimewaan DIY,” tambahnya.

Mengenai pengamanan, DPRD DIY juga mendorong Pemda DIY untuk mengintensifkan komunikasi bersama Polri dan TNI di dalam pengamanan Pemilu 2019.

Satuan Perlindungan Masyarakat (Sat Linmas) bisa berperan aktif melakukan cegah dini dan deteksi dini. “Linmas jika menemukan pelanggaran-pelanggaran pemilu laporkan ke Bawaslu. Jika pelangggaran pidana ke kepolisian,” kata dia.

Seperti diketahui, pada setiap TPS ditempatkan dua orang personel Satlinmas, kelurahan atau desa 10 orang, kecamatan 37 orang dan kabupaten/kota 100 orang.

“Total jumlah Linmas yang bertugas 30.860 orang. Linmas ini bagian dari pemerintahan daerah yang oleh undang-undang ditugaskan membantu KPU di dalam keamanan dan ketertiban umum bersama-sama dengan Polri dan  TNI,” jelasnya. (sol)



Selasa, 16 Apr 2019, 17:22:43 WIB Oleh : Sholihul Hadi 3639 View
Lucu, Bayi Orangutan Umur 35 Hari Saat Bersama Induknya
Selasa, 16 Apr 2019, 17:22:43 WIB Oleh : Sholihul Hadi 371 View
Pupuk Jenis Ini Mampu Seimbangkan PH Tanah
Selasa, 16 Apr 2019, 17:22:43 WIB Oleh : Sholihul Hadi 465 View
Perusahaan Besar Tertarik Kelola Sampah Piyungan

Tuliskan Komentar