Sabtu, 31 Jul 2021,


mengabdi-17-tahun-tanpa-status-psikolog-puskesmas-datangi-dprd-diyAudiensi perwakilan psikolog klinis Puskesmas di DPRD DIY. (sholikhul hadi/koranbernas.id)


Siaran Pers
Mengabdi 17 Tahun Tanpa Status Psikolog Puskesmas Datangi DPRD DIY

SHARE

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Sejumlah tenaga psikolog klinis yang selama ini mengabdi di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta, Jumat (11/6/2021), mendatangi DPRD DIY.


Di hadapan Ketua DPRD DIY Nuryadi dan wakilnya Huda Tri Yudiana, mereka menyampaikan uneg-uneg seputar status kepegawaiannya yang tidak jelas. Mereka rata-rata sudah 17 tahun mengabdi sejak 2004, karena umur, tidak bisa menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).


Ketua organisasi Ikatan Psikolog Klinis, Siti Nurbayatun, mengatakan anggotanya melayani seluruh Puskesmas di Sleman, setiap tahun menandatangani surat kontrak. Jika kontrak habis diperpanjang lagi.

Penempatan psikolog di Puskesmas merupakan ide Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM). Pengabdian itu membuahkan hasil berupa penghargaan dari presiden yang diterima bupati Sleman.


Amalia, psikolog klinis Puskesmas Ngalik II Sleman menambahkan, rekan-rekannya mengabdi sebagai goal kepper pelayanan kesehatan jiwa, promotif, preventif bahkan sampai rehabilitatif.

“Kami juga mengawal UU 18 Tahun 2018 tentang Kesehatan Jiwa. Berdasarkan UU Nomor 36  Tahun 2014 kami salah satu tenaga kesehatan yang diakui. Izin praktik kami bisa di Puskesmas,” ucapnya.

Merujuk Permenkes Nomor 45 Tahun 2017, keberadaan psikolog klinis di Puskesmas sangat strategis untuk mencegah terjadinya kenaikan kasus kesehatan jiwa.

Persoalannya, kata dia, 70 persen psikolog klinis masih menyandang status tenaga kontrak. Padahal tugas mereka tidak hanya seputar ODJG tetapi juga memberikan pelayanan orang yang mengalami masalah kejiwaan. “Jika pelayanan kesehatan jiwa terintegrasi maka masyarakat mudah mendapatkannya dan murah,” jelasnya.

Amalia menyatakan pihaknya menginginkan pemerintah pusat menerbitkan Kepres pengangkatan psikolog klinis dengan batas usia 40 tahun sejak diangkat sebagai pegawai kontrak.

Diana Setyowati dari Fakultas Psikologi UGM menambahkan dirinya sudah menemani mereka sejak 2004. Penempatan psikolog klinis di Puskesmas tujuannya agar masyarakat sehat mental dan jiwa.

Orang yang sehat mental ciri-cirinya mampu menghadapi tekanan dan produktif. “Psikolog sebelum tahun 2004 sangat mahal dan hanya ada di tempat-tempat khusus saja,” kata dia.

Tidak hanya di Puskesmas, para psikolog ini juga mengabdi di sejumlah lembaga. “Teman-teman ini berjuang dari ranah PKK sampai sekolah. Tidak hanya pekerjaan klinis di Puskesmas tetapi juga menemani beberapa riset,” jelasnya.

Dengan adanya psikolog klinis pekerjaan dokter lebih mudah dan terbantu. Artinya pelayanan psikolog sangat strategis bagi dunia kesehatan. Sayangnya, mereka sudah belasan tahun bekerja tanpa tanda jasa.

Heri dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sleman yang ikut mendampingi audiensi menegaskan keberadaan psikolog klinis sangat dibutuhkan. Dia berkomitmen memperjuangkan mereka sepertinya halnya bidan yang kemudian diangkat PNS.

“Kami ikuti teman-teman berjuang sampai MenPAN, Setneg, BKN, agar diangkat CPNS dengan batasan usia yang sama bidangnya dengan dokter. Sudah kami upayakan menjadi ASN,” ungkapnya.

Diakui, para psikolog klinis ibarat sudah membangun rumah mulai dari fondasi. Begitu bangunan itu jadi, tiba-tiba diabaikan begitu saja. Sebaliknya para psikolog muda hasil rektrutmen ASN langsung masuk begitu saja.

Haryanta selaku Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia DIY bertekat akan memperjuangan nasib mereka. Ini bukan semata-mata karena aspek kesejahteraan atau balas budi melainkan terkait dengan eksistensi dan kemampuan ikut bekontribusi besar di Sleman dan DIY.

Nuryadi maupun Huda Tri Yudiana mengapresiasi para psikolog klinis yang berjuang dan mengabdi di Sleman, Kota Yogyakarta dan Bantul.

“Kami akan berkirim surat ke lembaga yang diperlukan sebagai dukungan politik untuk rekan-rekan semua. ASN adalah ranah pemerintah pusat,” kata Huda.

Dengan kewenangan dan tupoksinya DPRD DIY siap membentuk delegasi guna mendampingi mereka ke Jakarta agar bisa bertemu langsung  DPR RI, Kementerian PAN, Kemenkes, BKN maupun Setneg.

Sudah semestinya penempatan psikolog klinik pada setiap Puskesmas yang digagas DIY menjadi model nasional kemudian diterapkan di seluruh Indonesia. (*)



SHARE



'

BERITA TERKAIT


Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini