atas

LPSK Jemput Bola Dampingi Mahasiswi UGM

Jumat, 09 Nov 2018 | 16:32:32 WIB, Dilihat 174 Kali - Oleh Sholihul Hadi

SHARE


LPSK Jemput Bola Dampingi Mahasiswi UGM Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai diwawancarai media terkait dengan kasus yang menimpa mahasiswi UGM. (sholihul hadi/koranbernas.id)

Baca Juga : Produk Berbahaya Masih Beredar, Beli yang Benar-benar Aman


KORANBERNAS.ID – Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dr Abdul Haris Semendawai SH LLM berharap bisa menemui mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menjadi korban kekerasan seksual.

Rencana tersebut merupakan bagian dari upaya pendampingan yang memang menjadi tugas yang harus dilakukan oleh lembaga itu.

“Pertama, kita ingin jemput bola dalam kasus ini. Artinya kita akan menawarkan duluan, perlindungan dalam rangka proses hukumnya agar berjalan. Kedua, kita ingin merehabilitasi korban. Misalnya korban trauma maka bisa kita fasilitasi layanan psikologis,” ungkapnya, Jumat (09/11/2018).

Hanya saja dia mengakui, sampai sekarang LPSK belum bisa menemui korban. “Kita kan belum kontak dengan korban. Kita sudah bertemu dengan pihak yang selama ini mendampingi korban, kita berencana bertemu dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan korban dan keluarga korban, juga dengan UGM,” ujarnya.

Menjawab pertanyaan media sebelum menjadi pembicara Sosialisasi Peran LPSK dalam Penegakan Hukum di Indonesia di kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum UII Jalan Lawu No 3 Kotabaru Yogyakarta, dia berharap korban mendapatkan keadilan dan pelaku bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

“Tetapi tentu ini sangat tergantung dari prosesnya. Saya dengar peristiwanya terjadi satu tahun lalu (2017). Ini menyangkut alat bukti tetapi kita berharap proses hukum harus tetap jalan. Kalaupun nanti tidak cukup bukti, itu bukan karena tidak dilaporkannya kasus itu,” kata dia.

Alumni universitas di Chicago Amerika Serikat (AS) ini lebih jauh mengatakan, sebagai lembaga pendidikan apabila terjadi permasalahan seperti ini seharusnya diselesaikan secara hukum.

Sosialisasi Peran LPSK dalam Penegakan Hukum di Indonesia di kantor LKBH Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Jumat (09/11/2018). (sholihul hadi/koranbernas.id)

“Karena kalau tidak diselesaikan secara hukum, yang akan dirugikan korban, dan juga kepercayaan mahasiswa atau orang tua mahasiswa terhadap perguruan tinggi itu akan berkurang. Ada kejadian seperti itu kok terkesan proses hukum tidak dilaksanakan sehingga ketika korban ingin mendapatkan keadilan, bisa jadi yang bersangkutan tidak mendapatkan keadilan,” kata pria kelahiran Oku Timur Sumatra Selatan ini.

Abdul Haris Semendawai berharap peristiwa ini tidak terjadi lagi, apalagi di dalam kegiatan kemahasiswaan. Seharusnya, pelaksana dan penanggungjawab kegiatan memastikan betul keamanannya, jangan sampai ada tindak pidana menimpa mahasiswa yang mengikuti kegiatan kemahasiswaan.

“Kalau tidak ada kepastian, kasihan juga mahasiswa tadi maupun orangtua mahasiswa yang sudah sepenuhnya memasrahkan anaknya ke perguruan tinggi. Apalagi ini menyangkut perempuan. Ini jadi pembelajaran kita bersama,” kata dia.

Menurut dia, pertanggungjawaban tidak hanya dimintakan ke pelaku tetapi juga penanggungjawab kegiatan, apakah itu berupa tanggung jawab moral ataukah tanggung jawab administrasi. Tujuannya supaya peristiwa seperti itu tidak terulang lagi. (sol)



Jumat, 09 Nov 2018, 16:32:32 WIB Oleh : Sholihul Hadi 159 View
Produk Berbahaya Masih Beredar, Beli yang Benar-benar Aman
Jumat, 09 Nov 2018, 16:32:32 WIB Oleh : Yvesta Putu Sastrosoendjojo 486 View
Terjadi Kekerasan Seksual, Mahasiswa UGM Pukul Kentongan
Kamis, 08 Nov 2018, 16:32:32 WIB Oleh : Sholihul Hadi 121 View
ACT Bersama Pemkab Gunungkidul Siapkan Program Atasi Kekeringan

Tuliskan Komentar