atas1

Literasi Desa Mewujudkan SDM Unggul

Kamis, 09 Jan 2020 | 16:32:53 WIB, Dilihat 410 Kali
Penulis : Muhammad Mufti AM
Redaktur

SHARE


Literasi Desa Mewujudkan SDM Unggul Muhammad Mufti AM

Baca Juga : Promosi Jabatan untuk AKP Mawakhir


PRESIDEN Joko Widodo saat mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Maju, menyampaikan bahwa lima tahun ke depan pemerintahannya akan fokus terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM), penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM. Muaranya tentu pada produktivitas, sedangkan kita tak akan pernah bisa maju tanpa belajar. Itu semua tak lepas dari pendidikan formal, pelatihan, maupun kegiatan bersifat peningkatan keterampilan lewat pembelajaran.

Setidaknya, ada tiga hal bisa didapat dari program pengembangan SDM, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap. Mewujudkan SDM unggul Indonesia Maju, menjadi tugas bersama seluruh elemen bangsa. Salah satu modal bagi peningkatan kualitas SDM, dalam hal ini ialah pengembangan literasi di desa melalui perpustakaan desa (Perpusdes). Lembaga tersebut apabila mampu menjalankan peran fungsinya dengan baik, sesungguhnya cukup mempunyai korelasi mencapai visi pemerintah saat ini.

Di Indonesia terdapat 83.931 wilayah administrasi setingkat desa dan 8.444 kelurahan (BPS, 2018). Jumlah penduduk Indonesia menurut Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) sebanyak 269,6 juta jiwa. Sementara proyeksi BPS tahun 2020 persentase penduduk perkotaan 56,7%. Itu berarti yang hidup di pedesaan mencapai 43,3%. Ada potensi desa membangun keberdayaan bangsa. Dari jumlah desa sekian itu, diprediksi baru sekitar 10% perpustakaannya aktif.

Fungsi perpustakaan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 adalah sebagai wahana pendidikan, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Sedangkan perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat. Perpustakaan bukan sekadar sarana pelengkap struktur kelembagaan. Ia memiliki peran tersendiri bagi terciptanya SDM  yang baik.

Jika merujuk undang-undang, keberadaan Perpusdes mestinya sangat mendukung sektor pendidikan dan pengembangan SDM. Apalagi pemerintah pusat telah meluncurkan berbagai gerakan nasional bidang literasi. Inilah yang harus ditangkap pemerintah desa agar masyarakatnya lebih maju sejahtera, bahkan mampu menciptakan lapangan kerja. Perpusdes ditingkatkan menjadi wahana pembelajaran serta literasi, kegiatan pelatihan, maupun keterampilan. Tak lagi sekadar untuk penyimpanan, tempat baca, dan pinjam buku saja.

Perpusdes mengembangkan kegiatan berbasis pemberdayaan bagi masyarakat melibatkan pihak berkompeten, sehingga menghasilkan karya atau produk. Adanya produk ini, ujungnya juga berpotensi memberikan kesejahteraan masyarakat serta ekonomi desa. Dari Perpusdes, masyarakat dapat meningkatkan literasi pengetahuan praktis yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sesuai kondisi setempat. Karenanya, pemerintah desa jangan segan mengalokasikan APBDes bagi pengembangan literasi di wilayahnya.

Poin penting pengembangan Perpusdes adalah, komitmen dan perhatian kepala daerah kabupaten/kota. Regulasi nasional terkait literasi desa atau perpustakaan perlu ditindaklanjuti peraturan daerah, peraturan bupati, instruksi bupati, surat edaran, hingga regulasi di bawahnya. Hal tersebut turut memperkuat penyelenggaraan dan pengelolaan literasi di desa.

Selain kepala daerah, kepala desa (lurah) pun perlu berkomitmen serta mengetahui landasan hukum penyelenggaraan Perpusdes. Kepmendagri No. 3/2001 tentang Perpusdes/Kelurahan merupakan payung hukum kuat, yang mengatur pengelolaan Perpusdes dari aspek kelembagaan.

Sejauh ini, pembangunan di desa lebih mengutamakan fisik. Melimpahnya anggaran tak lantas membuat pemerintah desa menyelenggarakan Perpusdes. Perpustakaan dan kegiatan literasi nyaris tak tersentuh. Mungkin dianggap belum/bukan urusan wajib pemerintah desa. Bahkan sebagian besar pemerintah desa belum mengetahui adanya Permendagri No. 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Itu sebetulnya jadi landasan kuat bagi penyelenggaraan Perpusdes/kelurahan terkait pendanaan.

Regulasi di atas menyebutkan, bahwa pelaksanaan bidang pembangunan tidak berarti hanya pembangunan fisik, tetapi juga non fisik. Pengelolaan Perpusdes (pengadaan buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan desa), termasuk teknologi informasi ada di dalamnya. Seharusnya pemerintah desa tak perlu khawatir lagi mengalokasikan APBDes-nya.

Sementara, Perpusdes akan berjalan baik apabila pemerintah desa menempatkan petugas khusus perpustakaan. Biasanya pengelola adalah staf desa yang ditugaskan secara sambilan. Tentu ini mengurangi efektivitas penyelenggaraan. Di beberapa Perpusdes, karang taruna dirangkul untuk membantu mengelola. Namun ada juga Pemerintah Desa sudah menempatkan pengelola berlatar belakang pendidikan Ilmu Perpustakaan serta memberikan honor menggunakan APBDes. Satu hal yang perlu diapresiasi.

Pemerintah desa pun terbuka melaksanakan kerja sama menggandeng berbagai pihak, baik swasta atau lembaga pendonor lainnya. Contohnya Medco Foundation bersama  Bank Mandiri membiayai berdirinya Pustaka Desa Wukirsari Imogiri Bantul. Mulai pembangunan gedung, penyediaan koleksi, perangkat teknologi informasi, akses internet, hingga pendampingan pengelola perpustakaan.

Di tingkat nasional, Program PerpuSeru Coca Cola Foundation Indonesia (CCFI) sukses membawa transformasi perpustakaan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam program ini CCFI sudah memberi stimulan ratusan komputer disertai pelatihan peningkatan kapasitas SDM perpustakaan yang tersebar di 768 desa, 104 Kabupaten/kota, 18 Provinsi.

Selama ini masyarakat desa jarang mendapatkan pembinaan tentang pola pikir bagaimana meningkatkan kualitas di berbagai sektor kehidupan. Padahal kualitas SDM amat dibutuhkan pada era seperti sekarang ini. Hasil kegiatan perpustakaan memang tidak langsung terlihat secara nyata, namun membutuhkan proses. Kegiatan masyarakat berbasis literasi melalui Perpusdes turut memberi andil bagi keberdayaan bangsa. Jangka panjangnya, Perpusdes adalah aset sekaligus investasi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Apabila Perpusdes mampu memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, bukan tidak mungkin visi SDM Unggul Indonesia Maju dapat terwujud.**

 

Muhammad Mufti AM

Pegiat Literasi, Penulis, Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  Kabupaten Bantul

 



Kamis, 09 Jan 2020, 16:32:53 WIB Oleh : Nanang WH 265 View
Promosi Jabatan untuk AKP Mawakhir
Kamis, 09 Jan 2020, 16:32:53 WIB Oleh : Nila Jalasutra 238 View
Pemkab Sleman Serahkan 29 Kendaraan Operasional Dinas Tahun 2020
Kamis, 09 Jan 2020, 16:32:53 WIB Oleh : Anik Rahmawati Wahyuningsih, ST., MT. 530 View
Raja BerbaTIK, Model Pembelajaran Alternatif

Tuliskan Komentar