atas

Lebih Baik Membayar Daripada Dibayari BPJS

Jumat, 23 Nov 2018 | 02:17:16 WIB, Dilihat 3594 Kali - Oleh W Asmani

SHARE


Lebih Baik Membayar Daripada Dibayari BPJS Agus Sudrajad didampingi Umi Nurhayati dalam jumpa pers di Kantor Kominfo dan Persandian Pemkot Yogyakarta, Kamis (22/11/2018).(w asmani/koranbernas.id)

Baca Juga : Ingin Tahu Resiko Finansial? Hubungi Aktuaris


KORANBERNAS.ID -- Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sudah berjalan cukup lama. Masyarakat yang menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut diharapkan membayar iuran daripada dibayari pemerintah karena sakit.

"Lebih baik mengiuri (membayar-red) angsuran bpjs daripada diiuri (dibayari-red). Lebih baik membayar rutin ke bpjs walaupun kita tidak menggunakan fasilitas kesehatan tersebut, karena kita sudah beramal," papar Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta, Agus Sudrajat terkait adanya informasi pendaftaran peserta BPJS dengan anggaran APBD untuk warga kota di Kantor Kominfo dan Persandian Pemkot Yogyakarta, Kamis (22/11/2018).

Dicontohkan Agus, untuk penyakit gula biaya pemeriksaan pasien BPJS tiap bulan sebesar Rp. 750.000 hingga Rp 1 juta. Namun untuk jadi peserta BPJS, masyarakat cukup membayar Rp. 85.000/bulan untuk kelas I.

"Melihat hal tersebut menurut saya, mending membayar tiap bulan walaupun tidak menggunakan," ungkapnya.

Agus menambahkan, pemkot memiliki program baru di bidang kesehatan dengan mengacu Peraturan Pemerintah no. 28 tahun 2018, pasal 12 yang menyebutkan bahwa penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta JKS dapat didaftarkan oleh pemerintah daerah (Pemda) propinsi atau kabupaten/kota. Pada 2019 mendatang, pemkot mengalokasikan anggaran sekitar Rp 24,8 Miliar untuk membayar premi penduduk yang didaftarkan oleh pemda sebagai peserta JKN dan kartu Indonesia sehat (KIS).

"Regulasi yang mengatur telah disusun dalam Peraturan Walikota tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah," jelasnya.

Adapun kriteria peserta diantaranya memiliki KTP/KIA dan KK kota Yogyakarta dan belum menjadi peserta JKN/KIS yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu bersedia berobat di Puskesmas kota Yogyakarta /ruang rawat kelas III rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS.

"Waktu pendaftaran akan diinformasikan melalui surat edaran walikota, sebagai tanda pengumumam dimulai dan aturan teknis," bebernya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penjamin dan Peningkatan Mutu Kesehatan Dinkes Kota Yogyakarta, Umi Nurhayati mengatakan sebanyak 95% dari jumlah penduduk sekitar 412.000 di jamin Pemerintah kota Yogyakarta.

"Kami akan membayarkan JKN/KIS di kelas 3," terang Nur.(yve)



Jumat, 23 Nov 2018, 02:17:16 WIB Oleh : Yvesta Putu Sastrosoendjojo 142 View
Ingin Tahu Resiko Finansial? Hubungi Aktuaris
Kamis, 22 Nov 2018, 02:17:16 WIB Oleh : B Maharani 5978 View
Jokowi Tanya LPj Dana Desa, Ribuan Kades Kompak Menjawab Sulit
Kamis, 22 Nov 2018, 02:17:16 WIB Oleh : Sari Wijaya 163 View
Stand Up Comedy Digelar di Hutan

Tuliskan Komentar