atas1

KPK – Muhammadiyah MoU Perangi Korupsi

Kamis, 18 Jul 2019 | 23:53:59 WIB, Dilihat 208 Kali - Oleh Rosihan Anwar

SHARE


KPK – Muhammadiyah MoU Perangi Korupsi Ketua KPK dan Ketua Umum PP Muhammadiyah menandatangani MoU, Kamis (18/7/2019) siang, tentang upaya bersama melakukan pencegahan korupsi.

Baca Juga : Menginap di Hotel Ini Dijamin Tak Bosan


KORANBERNAS.ID -- Demi menggelorakan semangat antikorupsi di segala bidang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng ormas Islam Muhammadiyah dalam upaya pencegahan korupsi. Sinergi antara KPK dan PP Muhammadiyah ini dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum Of Understanding (MoU), Kamis (18/7/2019) siang, di Gedung PP Muhammadiyah Yogyakarta.

Ketua KPK Agus Rahardja kepada sejumlah media, Kamis siang, menyatakan sebagai salah satu elemen terbesar bangsa Indonesia peran ormas seperti Muhammadiyah sangat diharapkan KPK untuk bekerjasama mengembangkan budaya antikorupsi di Tanah Air.

“Kalau berbicara tentang ormas (Islam) terbesar, tak bisa lepas dari NU dan Muhammadiyah. Kita sudah menjalin kerja sama dengan NU beberapa waktu lalu. Hari ini, kami menandatangani MoU dengan Muhammadiyah,” katanya.

Agus Raharja menambahkan, kerjasama antara KPK dan Muhammadiyah ini diwujudkan lewat pembangunan budaya antikorupsi dan sosialisasi masif ke lembaga-lembaga pendidikan dan amal usaha Muhammadiyah.

“Tujuannya untuk membentuk karakter bangsa. Sangat penting sekali artinya untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi,” tutur Agus.

Ketua KPK juga meminta Muhammadiyah untuk memberikan masukan dan juga kajian ilmiah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi yang telah dilakukan KPK. “Dalam hal pendidikan dan sosialisasi saja, Muhammadiyah sudah lebih dulu membuat kurikulum dan sistem (antikorupsi), dan KPK juga membuat. Ini bisa disinergikan, (sistem) punya Muhammadiyah bisa disempurnakan dengan apa yang ada di KPK, punya KPK juga bisa disempurnakan dengan masukan-masukan dari Muhammadiyah,” papar dia.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Natsir menyatakan dukungannya untuk menyebarluaskan budaya antikorupsi di masyarakat. Muhammadiyah sendiri, ujar Haedar, telah bertahun-tahun menerapkan budaya tersebut di seluruh amal usaha milik Muhammadiyah.

“Apa yang kita tandatangani ini merupakan akselerasi. Beberapa langkah yang telah kita lakukan, bagaimana kita melakukan pendidikan dan pelatihan di berbagai institusi Muhammadiyah, maupun kita di masyarakat bekerja sama agar tercipta iklim budaya antikorupsi dan alam pikiran kalau korupsi itu haram,” tutur Haedar.

Salah satu tujuan penandatanganan MoU antara KPK dan Muhammadiyah adalah pendirian Lembaga Pusat Kajian Anti Korupsi yang direncanakan ada di setiap perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia. Lembaga ini nantinya akan melaksanakan program jangka panjang dalam menjaga bundata anti korupsi serta pemantauan terhadap pelaksanaan program pembangunan yang bersih dari praktik dan perilaku korupsi di Indonesia. (ros)

 

 



Kamis, 18 Jul 2019, 23:53:59 WIB Oleh : Sholihul Hadi 281 View
Menginap di Hotel Ini Dijamin Tak Bosan
Kamis, 18 Jul 2019, 23:53:59 WIB Oleh : Nila Jalasutra 221 View
Sehari, Restoran Bisa Habiskan 15 Tabung Gas Subsidi
Kamis, 18 Jul 2019, 23:53:59 WIB Oleh : Nila Jalasutra 217 View
Perhatikan Ini agar Negara Kuat

Tuliskan Komentar