atas1

Kembali Bersandar Pada Hukum Agama

Jumat, 25 Okt 2019 | 19:21:18 WIB, Dilihat 468 Kali - Oleh Prof. Sudjito Atmoredjo, S.H., M.Si.

SHARE


Kembali Bersandar Pada Hukum Agama Sudjito Atmoredjo

Baca Juga : Penyelesaian Tindak Pidana Tidak Harus Selalu di Pengadilan


HUKUM merupakan salah satu karunia Allah SWT paling bermakna dalam  kehidupan. Sejak manusia pertama diciptaNYa, hukum agama telah diberikan. Adam dijodohkan dengan Hawa. Keduanya hidup di surga. Dipersilahkan menikmati kehidupan bahagia. Apapun diperbolehkan, kecuali satu perkara saja dilarang. Jangan dekati pohon kuldi. Itulah hukum Tuhan.

 

Anak-keturunan Adam-Hawa tahu hal demikian melalui agama. Dapatlah dikatakan bahwa dalam keotentikannya, hukum agama adalah hukum yang langsung berasal dari Tuhan. Hukum agama dikaruniakan demi kebahagiaan. Kebahagiaan akan hadir dan dapat dinikmati bila hukum agama ditaati. Sebaliknya, kenestapaan akan ditimpakan kepada siapa pun yang melanggar hukum agama.

 

Kehidupan anak-keturunan Adam-Hawa di bumi, mestinya dijalani sesuai dengan hukum-hukum agama. Dalam situasi, kondisi, dan urusan apapun hukum agama sarat dengan petunjuk dan pedoman secara lengkap. Bila qalbu, akal, dan kehendak didukung aktivitas ragawi, semuanya didayagunakan secara maksimal, maka hukum-hukum agama mudah dipahami, dijabarkan, dan diimplementasikan dalam segala aspek kehidupan.

 

Ambil contoh bidang kesehatan. Setiap orang mendambakan kesehatan prima. Bermodal kesehatan, berbagai aktivitas dapat dilakukan. Hidup menjadi produktif, bermanfaat, barokah. Keberkahannya terasakan sebagai kebahagiaan bagi diri sendiri maupun orang lain, dunia-akhirat.

 

Suatu kenyataan bahwa tidak semua orang terus-menerus sehat. Sesekali sakit. Ada orang sakit ringan, misal: flu. Dalam ukuran tertentu dan rentang waktu tertentu, flu akan hilang. Bergantilah dengan kesembuhuan. Ujungnya kondisi badan kembali sehat.

 

Sekecil penderitaan karena penyakit flu, umumnya orang mengeluh, tidak ikhlas menerimanya. Itu wajar, manusiawi. Sungguh bagus bila keluhan diikuti dengan upaya-upaya pengobatan. Itulah wujud pengamalan hukum agama. Siapapun pasti pernah sakit. Segala penyakit ada obatnya. Obat itu tak jauh dari kehidupan. Maka obat perlu dicari, didapat, dan dimanfaatkan untuk kesembuhan penyakit.

 

Dalam konsep makro, internasional, atau global, apa yang disebut kesehatan mencakup: sehat mental (jiwa), raga (badan), dan sosial-kebangsaan. Bila keseluruhan organ dalam kondisi normal, maka aktivitas dapat terselenggara dengan lancar. Kehidupan menjadi progresif dan produktif. Wujud produktivitas berupa berbagai budaya (baik materiil maupun imateriil).

 

Kiranya patut disadari, bahwa berbagai masalah (penyakit, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan), pasti hadir dalam kehidupan. Masalah tidak selalu menjadi musibah, tetapi dapat bermakna sebagai karunia. Sisi negatif dan sisi positif setiap masalah, akan berkelindan. Setiap masalah akan terasa pahit dan manis sebagai kesatuan. Karenanya, masalah apapun sepatutnya diterima sebagai nutrisi pendewasaan diri. Itulah isi (kandungan) hukum agama.

 

Tak terbantahkan bahwa kehidupan bersama dalam skala bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terasa semakin gelap. Kemanapun mata melihat, di situ ada kejahatan. Dalam kegelapan, tidak terlihat mana kebenaran mana pula kesalahan, mana kebaikan manapula keburukan, mana keadilan mana pula kedzaliman. Dalam kegelapan, anak, isteri atau suami sendiri dilihat dan diperlakukan sebagai orang lain. Sebaliknya, anak, isteri atau suami orang lain diperlakukan sebagai keluarga sendiri. Pemimpin tak tahu siapa anak buahnya. Anak buah tak tahu siapa pemimpinnya, tak pernah mendapat pengayoman, kasih-sayang, dan keadilan. Dirinya, egonya, keakuannya, menjadi sentral kehidupan. Kejahatan adalah kepalsuan, kemunafikan,  keserakahan. Segalanya serba kacau, serba anomali, runyam. Itulah potret kehidupan tuna hukum agama.

 

Kajian antropologi hukum menunjukkan, bahwa pada masyarakat tradisional, masyarakat hukum adat, masyarakat yang hidup di zaman pramodern, mereka senantiasa hidup dalam keakraban dan kebersatuan dengan sesama, dengan alam semesta, dengan Tuhannya. Segala urusan dikerjakan bersama-sama (gotong-royong). Kalau ada orang sakit, maka disembuhkanlah dengan cara-cara tradisional (berdasarkan kearifan lokal), dimanfaatkanlah obat-obat tradisional (diperoleh dari alam sekitarnya). Demi kebersatuan dengan Tuhannya, mereka bersemadi. “Bersemadi mandeng pucuking grana, nutupi babahan hawa sanga”. Artinya, mereka memandang ke ujung hidungnya, seraya menutupi sembilan lubang tubuh, yakni: dua lubang hidung, dua lubang mata, satu lubang mulut, dua lubang telinga, dan dua lubang lainnya. Seluruhnya berjumlah sembilan lubang. Seluruhnya seakan dinonaktifkan. Demikian itu agar konsentrasi sehingga mampu bersatu dengan Tuhannya.

 

Pada kehidupan modern, mestinya kebersatuan dengan sesama, dengan alam semesta, dan dengan Tuhannya, terjadi kapanpun, di manapun dan dalam urusan apapun. Sungguh celaka, ketika modernisme justru sarat dengan hukum-hukum sekuler, sarat dengan sikap individualistik, materialistik, hedonistik. Hukum agama ditinggalkan. Negara hukum modern pun menjadi rentan keterbelahan, perpecahan, dan konfrontatif. Disadari atau tidak, negara hukum Indonesia, telah semakin modern. Hukum agama semakin terpinggirkan. Hukum negara berkarakter individualis, liberalis, materialis, dan hedonis semakin dominan dan hegemonik.

 

Kalau Pancasila masih disepakati sebagai way of life bangsa maupun sebagai philosophischegrondslag  negara, mestinya, segala anomali hukum negara perlu ditinjau ulang, dibenahi, dan dikembalikan kepada Pancasila, agar kehidupan berkarakter komunalistik-religius dapat dipulihkan, disehatkan, dinormalkan. Mesti diingat bahwa Pancasila sebagai sistem nilai digali dan dirumuskan sebagai philosophischegrondslag oleh founding fathers dari agama, adat-istiadat dan budaya nusantara. Sejak zaman kerajaan Majapahit di abad ke-14, raja, patih, tokoh kharismatik, beserta seluruh penduduk telah mengamalkan Pancasila dalam tri prakara itu. Alhasil, Majapahit mampu mencapai zaman keemasan.

 

Kita rindu zaman keemasan itu dapat dilanjutkan oleh negara Republik Indonesia. Pancasila yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, secara substantif jauh lebih lengkap, lebih luas, lebih kontekstual dengan segala perkembangan zaman. Seandainya saja, Pancasila benar-benar dipahami, dihayati, dan diamalkan secara konsisten, dijadikan sumber hukum tertinggi, dijadikan rohnya sistem hukum nasional, kiranya dapat diyakini zaman keemasan negeri ini akan muncul kembali.

 

Benar adanya bahwa manusia diizinkan Allah SWT untuk membuat hukum sendiri bila dikehendakinya. Silakan bernegara dengan konstitusi atau tanpa konstitusi. Silakan memproduksi hukum-hukum lain di bawah konstitusi. Itu sebuah pilihan. Itu urusan manusia. Bahkan, tidak ada larangan ketika hukum diklaim oleh para politikus sebagai produk politik. Walau demikian, perlu dicatat, hukum produk manusia, produk politik, produk penguasa akan menjadi bermasalah serius ketika ingkar terhadap hukum agama.

 

Rasanya, tidak cukup, bila batu uji untuk pembenahan sistem hukum nasional hanya diukur dengan konstitusi (UUD 1945 pasca amandemen). Mengapa? Karena kajian ilmiah-akademik menunjukkan bahwa di dalamnya terdapat pasal-pasal dan ayat-ayat berkarakter sekuler, individual, liberal, materialis, dan hedonis, inkonsisten secara horizontal maupun vertikal, dan tuna hukum agama. Ibarat pepatah, tidaklah mungkin mengukur lebar, panjang dan luas bidang tanah, bila meterannya sudah bermasalah, bukan seratus senti meter, tetapi lebih atau kurang dari itu. Tidaklah mungkin pula membersihkan lantai kotor dengan sapu kotor.

 

Ketika Adam-Hawa tersadarkan bahwa makan buah kuldi merupakan pelanggaran hukum agama, maka keduanya terperanjat, kaget, gundah, dan segera minta maaf. Allah SWT pun memaafkannya. Walau demikian, permaafan tidaklah mengurangi atau menghilangkan sanksi/hukuman. Demi keadilan, hukum ditegakkan betapapun langit runtuh. Allah SWT mencontohkan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Peradilan berlangsung fair. Vonis dijatuhkan pada kedua hambaNya. Bumi sebagai penjara menjadi tempat hunian baru bagi keduanya dan anak keturunannya.

 

Sebagai refleksi, seorang hamba Allah SWT hanya karena kelalaian, karena bujuk rayu iblis, tergelincir dalam kesesatan, makan buah kuldi, kemudian dijatuhi sanksi/hukuman, harus keluar dari surga, dipenjara di bumi seumur hidup. Maka, sanksi/hukuman macam apa dan seberat apa mesti ditimpakan kepada koruptor kelas kakap, kepada penyelenggara negara yang lalai terhadap nasib warga negaranya, kepada warga negara yang lalai kewajibannya kepada negara? Renungkanlah. Sadarlah. Mumpung masih ada waktu, ayo, segera bersandar kembali ke hukum agama, ke Pancasila. Wallahu’alam. ***

Penulis Guru Besar Ilmu Hukum UGM.



Jumat, 25 Okt 2019, 19:21:18 WIB Oleh : Nanang WH 2700 View
Penyelesaian Tindak Pidana Tidak Harus Selalu di Pengadilan
Jumat, 25 Okt 2019, 19:21:18 WIB Oleh : Putut Wiryawan 195 View
Penyalahgunaan Narkoba di DIY Cenderung Menurun
Jumat, 25 Okt 2019, 19:21:18 WIB Oleh : warjono 163 View
Kebutuhan Avtur Naik, Pertamina Lakukan Langkah Antisipasi di YIA

Tuliskan Komentar