atas1

Kasus Desa Bantul Dilimpahkan Kejari

Kamis, 20 Jun 2019 | 18:51:15 WIB, Dilihat 606 Kali - Oleh Sari Wijaya

SHARE


Kasus Desa Bantul Dilimpahkan Kejari Aliansi Masyarakat Peduli Desa Bantul mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY dan Kejari Bantul, Kamis (20/6/2019). (Sari Wijaya/koranbernas.id)

Baca Juga : Dukung Siapapun yang Terpilih


KORANBERNAS.ID -- Aliansi Masyarakat Peduli Desa Bantul dipimpin tim advokasi Tubagus Tutung SH dan ketua aliansi Agung Setyawan mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY, Kamis (20/6/2019). Kedatangan tim bersama anggota sekitar 10 orang ini dalam rangka ngaruhke perkembangan penyelidikan dugaan mark up pembangunan dua gedung di kompleks Balai Desa Bantul, yakni Gedung Pertemuan Riptaloka dan Pendapa Balai Desa yang dianggarkan dalam APBDesa 2017 dan 2018.
    
“Kami ke Kejati untuk mengetahui sekarang prosesnya sejauh mana terhadap pelaporan yang sudah kami lakukan. Termasuk sudah adanya tambahan bukti baru,” kata Tutung kepada koranbernas.id. Diantaranya adalah bukti baru kuitansi fiktif .
    
Namun berdasarkan keterangan dari salah  satu pejabat di Kejati DIY diketahui jika  berkas tersebut telah dikirim ke Kejaksaan Negeri Bantul per tanggal 8 Mei.

“Berdasarkan petunjuk dari  pimpinan, untuk penanganan kasus ini dilimpahkan ke Kejari Bantul,” ujarnya.
     
Hal itu berdasarkan pertimbangan, kasus di Kejati  sudah  banyak sehingga ditakutkan penanganan akan memakan waktu lama. Selain tentunya ketika ditangani Kejari Bantul akan mempermudah untuk pengumpulan bukti dan keterangan.

“Jadi nanti ditangani Kejari Bantul untuk pengumpulan bukti-bukti dan keterangan akan lebih mudah. Misalnya keterangan pemilik toko material, atau keterangan lain,” katanya.
    
Mendapat keterangan tersebut aliansi kemudian bergerak ke Kejaksaan  Negeri Bantul. Namun sayang karena ada berbagai tugas,  tidak ada pejabat dari Kejari Bantul yang menemui  aliansi.

“Kita berharap kasus ini bisa ditangani sesuai aturan hukum yang ada. Berbagai bukti dan juga dokumen pendukung lain sudah kita serahkan,” tambah Agung.

Seperti diketahui jika aliansi melaporkan  dugaan penyimpangan  dana pada pembangunan  dua gedung  yakni Gedung Pertemuan Riptaloka dan pendopo desa. Hingga dua tahun anggaran dengan kucuran dana  kisaran Rp 380 juta ternyata pembangunan  belum selesai. (yve)



Kamis, 20 Jun 2019, 18:51:15 WIB Oleh : Nanang WH 875 View
Dukung Siapapun yang Terpilih
Kamis, 20 Jun 2019, 18:51:15 WIB Oleh : Prof. Sudjito Atmoredjo, S.H., M.Si. 557 View
Kemenangan dan Kekalahan
Kamis, 20 Jun 2019, 18:51:15 WIB Oleh : Nila Jalasutra 320 View
Pemkab Ingatkan Bahaya Menyembelih Hewan yang Mati Mendadak

Tuliskan Komentar