atas1

Kasus Agni Terus Berlanjut

Jumat, 11 Jan 2019 | 23:42:35 WIB, Dilihat 598 Kali - Oleh W Asmani

SHARE


Kasus Agni Terus Berlanjut Direktur Rifka Annisa, Suharti, tengah moderator, dan kanan Ketua tim kuasa hukum Agni, Catur Udi Handayani, S.H pada jumpa pers, di kantor Rifka Annisa, Jumat (10/1/2019). (w asmani/koranbernas.id)

Baca Juga : Didik Pemilih, Relawan Demokrasi Bergerak


KORANBERNAS.ID-- Masih ingat dengan Agni? Seorang mahasiswi Fosipol UGM, yang pada pertengahan tahun 2017 lalu diduga mengalami kekerasan seksual yang dilakukan olah HS, rekan satu tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) nya di Maluku. Kini Rifka Annisa yang ikut andil dalam menangani kasus tersebut menyebutkan, berdasarkan hasil asesmen awal, Agni mengalami depresi berat.

Direktur Rifka Annisa, Suharti di kantor setempat, Jumat (10/1/2019) menyampaikan, daro diagnosa kedokteran, sekali lagi Agni mengalami persoaalan yang mengoncangkan jiwanya, maka kondisinya akan fatal.

Suharti menambahkan tindakan yang dilakukan HS tanpa izin dalam kasus tersebut merupakan jenis pemerkosaan atau pencabulan karena ketiadaan persetujuan (consent). Berdasarkan data, penyintas telah dipaksa melakukan suatu tindak seksual yang tidak ia kehendaki.

"Kekerasan yang dilakukan oleh HS juga membuat penyintas merasa sangat ketakutan," ujar Harti.

Apalagi, HS tetap melanjutkan perbuatan cabulnya meski Agni telah berkali-kali memberikan penolakan. Rasa takut yang muncul karena persistensi HS menunjukan adanya kekerasan psikis.

"Kekerasan tidak melulu terjadi secara fisik, kekerasan juga berupa tekanan psikologis," tandasnya.

Agni sebenarnya tidak pernah berkeinginan melaporkan kasus tersebut secara hukum. Penyintas hanya menginginkan UGM, sebagai sebuah institusi pendidikan memberi sanksi etik pada pelaku. Dalam pertemuannya, Rifka Annisa dan perwakilan Rektorat UGM juga sudah sepakat untuk tidak melaporkan kasusnya secara hukum.

Namun, pada 18 November 2018, Kepolisian Daerah (Polda) Maluku menghubungi dan mengabarkan tentang penyelidikan yang tengah berlangsung terkait kasus dugaan pencabulan. Polda Maluku lantas mengunjungi Yogyakarta dan memeriksa Agni pada 19 November 2018 selama 12 jam. Saat pemeriksaan, Agni didampingi Rifka Annisa.

Pada 29 November 2018, penyelidik DIY meminta Agni untuk melapor secara hukum. Agni tetap menolaknya. Namun 9 Desember/12/2018, Kepala Satuan Keamanan dan Keselamatan Kampus (SKKK) UGM, Arif Nurcahyo tetap melaporkan kejadian kepada Polda DIY tanpa persetujuan dan konsultasi dengan penyintas.

Karena persoalan tersebut sudah merambah ke ranah hukum, maka pada 15 Desember 2018, Agni menunjuk kuasa hukum yaitu Catur Udi Handayani, S.H beserta rekan.

Meskipun penyelesaian di jalur hukum bukanlah pilihan penyintas sejak awal, namun Agni, pendamping dan tim hukum akan tetap menghadapi proses hukum hingga tuntas. Kasus ini seharusnya tidak dihentikan penyidikannya (SP3) karena akan memberikan preseden buruk bagi penanganan kasus kekerasan seksual yang lainnya.

Ketua Tim Kuasa Hukum Agni, Catur Udi Handayani, S.H, mengajukan tuntutan. Mereka mendorong Kepolisian untuk menuntaskan proses penyidikan sehingga kasus ini dapat diproses secara adil dan setara sampai di pengadilan sebagai bentuk pemenuhan keadilan terhadap penyintas.

"Kami menuntut ugm untuk segera memenuhi hak penyintas atas informasi mengenai upaya-upaya penangan yang sudah dilakukan," kata Udi sapaan akrabnya.

UGM untuk harus segera memberikan perlindungan maksimal terhadap penyintas karena kelalaian universitas telah menyebabkan penangganan kasus Agni semakin berlarut-larut dan berpotensi menimbulkan tekanan psikologis lanjutan terhadap penyintas.

UGM diharapkan segera memulihkan nama baik penyintas. Salah satunya dengan mengharuskan pelaku menandatangani surat permintaan maaf dan penyesalan dihadapan Rektor dan orang tua yang bersangkutan.

"Kami menuntut UGM untuk ikut menghentikan perilaku victim blaming dan tendensi-tendensi untuk mengkriminalisasi penyintas yang dilakukan oleh pihak manapun sebagai konsekwensi dari laporan polisi yang dilakukan oleh Kepala SKKK UGM tanpa persetujuan dan konsultasi dengan penyintas," tandasnya.(yve)



Jumat, 11 Jan 2019, 23:42:35 WIB Oleh : Sari Wijaya 823 View
Didik Pemilih, Relawan Demokrasi Bergerak
Jumat, 11 Jan 2019, 23:42:35 WIB Oleh : Masal Gurusinga 378 View
Hujan Deras Rendam Tanaman Padi Japanan
Jumat, 11 Jan 2019, 23:42:35 WIB Oleh : Nila Jalasutra 409 View
Bantuan Sosial Harus Dikawal

Tuliskan Komentar