atas

Karena Faktor Ini, Banyak Kepala Desa Tersangkut Korupsi

Rabu, 05 Des 2018 | 19:31:45 WIB, Dilihat 203 Kali - Oleh Surya Mega

SHARE


Karena Faktor Ini, Banyak Kepala Desa Tersangkut Korupsi Narasumbr dan peserta berfoto usai Sarasehan “Majlis Pembaruan Desa” yang diselenggarakan Masyarakat Kraguman Bangkit (MKD) bekerjasama dengan Pusat Studi Kebijakan, Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat (PSKPPM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Minggu (02/12/2018). (istimewa)

Baca Juga : Juara Liga 2, Pemain PSS Diharuskan Jalan Kaki


KORANBERNAS.ID--Saat ini, pemerintah desa mendapatkan kewenangan pengelolaan sumber dana yang besar dari pemerintah baik berupa Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa yang besarnya hingga miliaran rupiah per desa.

Namun, pengelolaan keuangan desa kurang memadai. Hal tersebut disebabkan berbagai masalah. Selain lemahnya pengawasan juga dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan sosok pemimpin desa yang bersih, berintegritas anti korupsi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ginanjar Gamar Pamenang SH MH selaku Jaksa Fungsional dan Intelijen Kejaksaan Negeri Klaten dalam Sarasehan “Majlis Pembaruan Desa” yang diselenggarakan Masyarakat Kraguman Bangkit (MKD) bekerjasama dengan Pusat Studi Kebijakan, Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat (PSKPPM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Minggu (02/12/2018) di Rumah Aspirasi Karang Suwung, Kraguman, Jogonalan, Klaten.

Ginanjar mengungkapkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa belum baik. Parameternya adalah banyak kepala desa tersangkut permasalahan hukum.

Beberapa kepala desa khususnya di Kabupaten Klaten, tersandung tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa. Masalah ini disebabkan selain kurang optimalnya pengawasan juga menyangkut masalah integritas pengelola keuangan khususnya kepala desa.

“Indikasi praktik korupsi terjadi ketika kepala desa dalam mengelola keuangan desa dilakukan secara tertutup dan tidak melibatkan pihak terkait baik itu perangkat desa maupun masyarakat,” katanya.

Kata Ginanjar, masyarakat harus kritis terhadap pemerintah desa khususnya kepala desa, dalam pengelolaan keuangan desa. Jika ada masalah dalam keuangan desa, dipersilahkan untuk mengkonfirmasi langsung kepada kdpala Desa dan jajarannya, maupun pihak terkait seperti camat dan bupati.

Penyebab lain dari tindak pidana korupsi, adalah menyangkut karakter perilaku dan integritas kepala desa terhadap praktik anti korupsi .

Untuk itu diperlukan sosok kepala desa yang memiliki integritas anti korupsi dalam pengelolaan keuangan desa.

Pembicara lain, Drs Idham Ibty, SIP MSi menjelaskan, pengelolaan keuangan desa sebagai bentuk layanan publik desa harus diawali dan dilandasi adanya orientasi atau niat dasar menjadi kepala desa.

Orientasi itu harus diniatkan atas keimanan untuk tidak melakukan praktik korupsi. Jika dalam kontestasi pemilihan kepala desa, calon kepala desa mengandalkan politik uang akan berakibat pada perilaku praktik korupsi di kemudian hari.

“Ujungnya masyarakat desa yang akan dirugikan karena proses pembangunan kesejahteraan tidak akan pernah tewujud,” katanya.

Idham yang juga Dosen Program Studi Administrasi Publik Fisipol Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta ini menambahkan, masyarakat juga harus aktif dalam proses perencanaan pembangunan desa.

Prioritas pembangunan masyarakat di setiap wilayah desa harus terakomodir dan dihargai serta dihormati oleh pemerintah desa.

Drs Widagdo selaku Ketua Masyarakat Kraguman Bangkit dalam menuturkan, masyarakat masih melihat ketimpangan pembangunan di Desa Kraguman.

Pembangunan Desa Granting di sebelah Kraguman, begitu berkembang dan maju. Kondsi ini jauh berbeda dengan Desa Kraguman.

Hal yang sama diakui Sunaryo selaku tokoh masyarakat dan mantan Kepala Desa Kraguman. Secara terpisah, Sunaryo mengatakan, saat ini pembangunan Desa Kraguman tertinggal dengan desa di sekitarnya.

Hal tersebut disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya adalah sosok kepala desa.

“Ke depan sosok kepala desa harus berintegritas anti korupsi. Desa tidak mungkin lagi dibangun dengan pendekatan kompromi dengan perilaku koruptif. Kepala Desa harus bersih, amanah dan merakyat,” tegasnya. (SM)



Rabu, 05 Des 2018, 19:31:45 WIB Oleh : Nila Jalasutra 200 View
Juara Liga 2, Pemain PSS Diharuskan Jalan Kaki
Rabu, 05 Des 2018, 19:31:45 WIB Oleh : Masal Gurusinga 69 View
Pembangunan Pasar Darurat Tegalgondo Dinilai Sia-sia
Rabu, 05 Des 2018, 19:31:45 WIB Oleh : Nanang WH 145 View
Penyebab Mangkraknya Proyek Air Mancur Belum Jelas

Tuliskan Komentar