atas1

Kakek Bejo Meratapi Rumahnya yang Terkena Proyek Tol, Saya Pindah ke Mana..

Senin, 13 Jan 2020 | 22:30:04 WIB, Dilihat 296 Kali
Penulis : warjono
Redaktur

SHARE


Kakek Bejo Meratapi Rumahnya yang Terkena Proyek Tol, Saya Pindah ke Mana.. Suasana sosialisasi jalan tol di Balai Desa Purwomartani Kalasan, Senin (13/1). (istimewa)

Baca Juga : Tepis Anggapan Anak Muda Nyinyir Politik


KORANBERNAS.ID, SLEMAN -- Ada yang mengharukan saat acara Sosialisasi Jalan Tol di Balai Desa Purwomartani Kalasan, Senin (13/1/2020). Di tengah kebimbangan peserta sosialisasi, seorang warga Karanglo Purwomartani, Mbah Bejo (85) juga mengaku was-was.

Kepada awak media, Mbah Bejo seakan-akan masih belum percaya dalam waktu dekat rumah satu-satunya yang dia huni bersama anak dan cucu akan segera runtuh rata dengan tanah.

Dia harus merelakan lantaran pekarangan dan rumahnya berada di lintasan atau jalur jalan tol Jogja-Solo yang akan segera dibangun oleh pemerintah.

Ya hanya bisa pasrah, Mas. Tapi kalau mau jujur, saya sebenarnya bingung juga. Sebab rumah itu saya tinggali sudah puluhan tahun. Saya sudah tua. Usia saya sudah 85 tahun. Saya bingung, mau pindah kemana. Entah gimana lagi nggak punya rumah,” katanya.

Mbah Bejo selama ini tinggal dengan anak dan cucunya. Dia berharap pemerintah memikirkan lokasi baru untuk tempat tinggalnya kelak, jika rumah satu-satunya itu hilang.

“Tipis harapan saya bisa mempertahankan rumah. Repotnya, saya juga sudah tidak muda lagi. Saya akan ikut pemerintah. Tapi kalau bisa dicarikan tempat tinggal yang baru, saya ucapkan terima kasih,” harap Bejo.

Staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pelaksana Jalan Bebas Hambatan (PJBH) Tol Jogja-Solo, Galih Alfandi, menjelaskan pembangunan ruas tol untuk ruas  Tamanmartani (Kalasan) hingga Bokoharjo (Prambanan), dibangun di atas tanah atau at grade.

Terowongan

Supaya masyarakat tidak terkendala akses, maka akan dibangun jalan penghubung antardusun berupa terowongan atau box culvert di sejumlah titik.

Secara teknis dia menjelaskan, jalan bebas hambatan dari Tamanmartani melalui Selomartani, Purwomartani hingga Tirtomartani Kalasan dibangun at grade. Pada titik-titik tertentu juga akan dibangun sejenis terowongan di bawah jalan tol yang berfungsi sebagai jalan lintas bagi warga.

Jalan tol at grade kemudian naik menuju simpang susun di daerah Purwomartani. Satu simpang menuju Selokan Mataram, simpang lainnya menyambung ke Tirtomartani (Barat RS Panti Rini). Di lokasi ini dibangun exit tol sebagai akses jalan nasional Jogja-Solo.

Di atas jalan nasional, akan dibangun jembatan tol yang menghubungkan Tirtomartani-Bokoharjo. Jalan tol kembali dibangun at grade hingga exit tol di persimpangan tiga Bokohajo. “Nanti juga ada beberapa box culvert di Bokoharjo,” paparnya.

Pada simpang susun atau junction di Purwomartani, pembangunan tol dilakukan di atas Selokan Mataram atau  elevated. Tol ini menuju sebelah Utara Lottemart. Dari sana kemudian menuju ring road di bangun on-off untuk akses jalan sekitar. Di atas ring road, tol dibangun elevated ke arah Barat, dilengkapi on-off UPN Veteran.

“Jalan tol dibangun di atas underpass Kentungan menuju simpang empat Monjali. Sebelum simpang empat monjali, jalan tol dari elevated mulai at grade,” lanjutnya.

44 hektar

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY, Krido Suprayitno, menjelaskan sosialisasi ini dilakukan untuk warga Purwomartani Kalasan.

Di desa ini, kebutuhan lahan jalan tol sekitar 44 hektar, dengan 639 bidang tanah. Luasannya tanah yang dibutuhkan, karena di lokasi ini akan dibangun simpang susun atau junction.

“Karena banyaknya warga yang terdampak, maka sosialisasi kami bagi tiga tahap. Mulai Senin (13/1/2020) hingga Rabu (15/1/2020),” katanya.

Dalam sosialisasi tersebut, setidaknya 215 orang hadir. Mereka berasal dari tiga dusun berbeda mulai Kadirojo 1, Kadirojo 2, dan Karanglo. “Ada sekitar 200 pemilik bidang yang diundang. Sepuluh bidang di antaranya adalah tanah kas desa,” kata Krido.

Dia menjelaskan sosialisasi tersebut masih dalam tahap untuk memberikan gambaran awal ke masyarakat. Tujuannya, agar masyarakat mengatahui bidang tanah yang terdampak proyek. Detailnya bidang yang terkena dampak pembangunan akan diperoleh warga saat uji publik yang dilakukan kemudian.

“Setelah ini kami memberikan tenggat waktu dua minggu untuk desa. Kami berharap, desa bisa melakukan sinkronisasi data atau validasi data tanah. Hal itu dilakukan untuk mengetahui lebih pasti, data pemilik tanah. Setelah itu, baru akan kami lakukan konsultasi publik,” jelas Krido. (sol)



Minggu, 12 Jan 2020, 22:30:04 WIB Oleh : Sholihul Hadi 286 View
Tepis Anggapan Anak Muda Nyinyir Politik
Minggu, 12 Jan 2020, 22:30:04 WIB Oleh : Sholihul Hadi 228 View
Ingin Jadi Politisi Sukses? Buang Tiga Hal Ini
Minggu, 12 Jan 2020, 22:30:04 WIB Oleh : Sholihul Hadi 255 View
Generasi Milenial Butuh Sentuhan Politik

Tuliskan Komentar