atas

Judicial Review Satu Atap

Jumat, 01 Feb 2019 | 21:25:06 WIB, Dilihat 141 Kali - Oleh Despan Heryansyah

SHARE


Judicial Review Satu Atap Despan Heryansyah

Baca Juga : KA Joglosemarkerto Kembali Jadi Kamandaka


SALAH satu kekeliruan amandemen ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001, adalah masih mengakui dualisme judicial review atau pengujian terhadap peraturan perundang-undangan. Ada Mahkamah Konstitusi (MK) yang diatur di dalam Pasal 24C. MK memiliki kewenangan menguji Undang-Undang terhadap UUD, di sisi lain ada Mahkamah Agung yang menurut Pasal 24A berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Kalau kita mencoba menelusuri risalah sidang amandemen UUD Tahun 1945, maka dualisme judicial review ini bukan tanpa alasan. Setidaknya ada dua argumentasi yang dapat diajukan. Pertama, alasan praktis di mana sebelum amandemen dilakukan, pengujian terhadap peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang memang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung. Oleh karenanya, untuk menghindari kesulitan administrasi, judicial review terhadap peraturan di bawah undang-undang tetap diletakkan sebagai kewenangan MA.

Kedua, ketika mengadopsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru dalam UUD, negara yang dijadikan sebagai model percontohan dan perbandingan adalah Korea Selatan. Di Korea Selatan, ada dua lembaga yang menangani judicial review, yaitu constitutional court (Mahkamah Konstitusi) dan Supreme Court (Mahkamah Agung). Di mana Constitutional Court berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, dan Supreme Court menguji peraturan di bawah undang-undang dengan undang-undang, dan inilah yang diadopsi oleh Indonesia menjadi model judicial review. Hanya saja bedanya, di Korea Selatan, batu uji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak hanya undang-undang, melainkan juga UUD, jadi Supreme Court (MA) juga memiliki hak uji konstitusional.

Problem Judicial Review

Harus dipahami, bahwa tidak ada konstitusi yang benar dan tidak ada konstitusi yang salah. Konstitusi adalah resultante, meminjam istilah KC. Wheare, yaitu jawaban atas berbagai masalah politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya pada saat konstitusi tersebut dibuat (KC. Wheare: 1966). Artinya konstitusi dibuat berdasarkan kebutuhan pada saat itu. Dengan demikian, perubahan kondisi politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya, menuntut pula adanya perubahan terhadap konstitusi (resultante) yang baru. Jadi bukan konstitusinya yang salah, hanya saja relevansinya yang perlu disesuaikan dengan perubahan zaman.

Dalam konteks itu, ada setumpuk persoalan atas dualisme model judicial review yang diadopsi oleh Indonesia. Argumentasi ini mendapatkan pijakan sosiologis, sekaligus teoritisnya, pasca putusan MA yang membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018 terhadap frasa larangan mantan terpidana koruspi menjadi calon legislatif. Pasca putusan ini, banyak pihak mempertanyakan komitmen MA terhadap pemberantasan korupsi yang lebih memilih menekankan positivisme hukum, menjadi “budak” undang-undang. Terakhir, putusan MA yang membatalkan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 terhadap frasa larangan calon DPD merangkap anggota atau pengurus partai. Putusan ini menimbulkan banyak kecaman, bukan hanya karena bertentangan dengan nalar publik, namun juga bertentangan dengan putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018.

Selain itu, ada dua argumentasi lain yang menunjukkan pentingnya menghapuskan dualisme judicial review tersebut. Pertama, model persidangan di MA yang dilakukan dengan tertutup, sehingga sangat sulit mendapatkan pengawasan, baik dari Komisi Yudisial sendiri maupun dari masyarakat luas. Selain memperkecil ruang perdebatan akademik atas materi peraturan yang sedang diujikan, model ini juga memungkinkan adanya pelanggaran etik dari hakim-hakim MA. Pada saat PKPU No. 26 Tahun 2016 tengah diujikan, beberapa waktu sebelum putusan keluar, pemohon dan pimpinan MA berada dalam satu pesawat milik pemohon mengunjungi Lombok dan Bali. Kedua, model dualisme judicial review di Indonesia ini juga menutup kemungkinan bagi pengujian terhadap peraturan di bawah undang-undang terhadap UUD. Pernah terjadi suatu ketika, ada peraturan daerah (perda) yang tidak bertentangan dengan undang-undang, namun bertentangan dengan UUD. Namun, baik MK maupun MA sama-sama merasa tidak berwenang menguji perda tersebut. Jika suatu ketika nanti ada Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau peraturan yang dibuat oleh lembaga negara lain yang memang tidak bertentangan dengan undang-undang, namun bertentangan dengan UUD, maka MK dan MA sama-sama tidak memiliki kewenangan untuk menguji peraturan tersebut.

Atas argumentasi di atas, ditambah lagi untuk menjaga konsistensi norma dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah, sudah sebaiknya judicial review atau pengujian peraturan perundang-undangan disatu-atapkan. Mengacu kepada sejarah kelahirannya, baik di Indonesia maupun di dunia, lembaga yang memang dibuat untuk melakukan judicial review adalah Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, masalah inkonsistensi norma dan kebuntuan hukum ke depan tidak lagi terjadi. ***

 

Despan Heryansyah

Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK)  dan

Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII Yogyakarta

Artikel ini juga dimuat di Koran Bernas versi cetak edisi 11 Januari 2019

 

 



Jumat, 01 Feb 2019, 21:25:06 WIB Oleh : Prasetiyo 189 View
KA Joglosemarkerto Kembali Jadi Kamandaka
Jumat, 01 Feb 2019, 21:25:06 WIB Oleh : Muhammad Zukhronnee Ms 4129 View
Tak Peduli Dianggap Haram, Para Mujahid Musik Jogja Gelar Konser
Jumat, 01 Feb 2019, 21:25:06 WIB Oleh : Redaktur 710 View
Sambung Pucuk, Siap Jadi Wirausaha

Tuliskan Komentar