atas

Jargon Kampanye Politik

Jumat, 01 Feb 2019 | 21:37:44 WIB, Dilihat 613 Kali - Oleh Ali Rizkatillah Audah, MA

SHARE


Jargon Kampanye Politik Ali Rizkatillah

Baca Juga : Disiplin Lalu-lintas Pelajar Sangat Rendah


 

JARGON politik mengacu pada kata-kata dan frasa yang digunakan oleh politisi, pelobi, media, dan orang lain untuk berbicara tentang isu-isu politik dengan cara yang lebih cepat dan terkode. Jargon politik adalah bahasa bersama dari frase menangkap yang diucapkan oleh mereka dalam dunia politik. Tentu saja ada banyak cara untuk membuat jargon-jargon politik tersebut, disesuaikan dengan kultur dan sistem politik yang terbangun di suatu negara atau daerah (Finer, 1975). Para akademisi membuat jargon-jargon untuk kepentingan analisis politik, mereka menyebut suatu fenomena dan karakter tertentu dengan istilah yang disepakati, sehingga menjadi sebuah jargon. Sedangkan para politisi atau pelaku politik memproduksi istilah-istilah tertentu yang jika berkembang luas akan diterima oleh publik sebagai sebuah jargon politik.

Hari-hari ini, kita melihat kecenderungan untuk memproduksi jargon-jargon semacam itu. Biasanya para elit politik akan membuat jargon negatif untuk dilekatkan pada pihak lawan, dan jargon positif untuk citra baik tentang dirinya sendiri. Jargon-jargon negatif tersebut misalnya: "Wajah Diktator", "Politikus Sontoloyo", "Politik Bohong", “Ekonomi Kebodohan", dsb. sedangkan jargon-jargon positif antara lain: "Politik Blusukan","Kampanye Teletubbies","Kampanye Sejuk","Politik Berbudaya", dan sebagainya. Jargon-jargon negatif jelas digunakan sebagai mesiu pada musim kampanye: siap ditembakkan ke pihak lawan; sedangkan jargon-jargon positif disebarkan sebagai upaya untuk meneguhkan citra diri yang positif di tengah-tengah masyarakat pemilih.

Para tim sukses atau peserta pemilu itu sendiri hendaknya harus benar-benar jeli memanfaatkan jargon politik ini. Jargon dapat efektif menggiring opini publik sebagaimana yang diinginkan, namun bisa juga menjadi 'senjata makan tuan'. Pemilih bisa kecewa dengan para politisi karier, karena tidak dapat mempercayai jargon-jargon yang disalahgunakan, terutama sebagai akibat berbedanya slogan yang dikumandangkan dengan praktek yang dijalankan. Misalnya, sang politisi mendengungkan jargon “ekonomi mandiri”, tetapi bisnisnya sendiri lebih banyak memanfaatkan bahan-bahan dan tenaga kerja dari luar daerah; atau jargon “politik sederhana dan merakyat”, tetapi lebih senang berpesta dan menjamu pemodal besar, bergaya hidup mahal dan sangat jarang turun langsung melihat kehidupan konstituennya sendiri. Selain itu, jargon-jargon negatif dapat masuk ke ranah hukum, apabila tergolong ke dalam kampanye hitam (black campaign) sebagaimana diatur dalam pasal 280 ayat 1 huruf c dan pasal 521 UU tentang Pemilu dan Pasal 28 ayat 2 UU ITE.

Oleh karena itu, penggunaan jargon politik dalam kampanye hendaknya dipertimbangkan matang-matang sebelum dilempar ke publik. Salah satu cara untuk membuat jargon positif, adalah dengan membuat segmentasi berdasarkan strata usia, profesi, dan tingkat ekonomi, kemudian memilih jargon yang menegaskan keberpihakan atau kepedulian. Jargon tersebut terus-menerus disosialisasikan sebagai “brand image” yang melekat pada diri peserta pemilu. Usahakan untuk lebih mengutamakan jargon politik yang positif, karena jargon politik yang sehat dapat mencerdaskan kehidupan berpolitik suatu masyarakat, sebaliknya jargon politik yang negatif jika dikonsumsi terus menerus akan dapat meracuni persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. ***

Ali Rizkatillah Audah, MA

Penulis adalah seorang Pemerhati Komunikasi Publik dan Merk.

Artikel ini juga dimuat di Koran Bernas versi cetak edisi 11 Januari 2019



Jumat, 01 Feb 2019, 21:37:44 WIB Oleh : Prasetiyo 229 View
Disiplin Lalu-lintas Pelajar Sangat Rendah
Jumat, 01 Feb 2019, 21:37:44 WIB Oleh : Despan Heryansyah 379 View
Judicial Review Satu Atap
Jumat, 01 Feb 2019, 21:37:44 WIB Oleh : Prasetiyo 391 View
KA Joglosemarkerto Kembali Jadi Kamandaka

Tuliskan Komentar