atas

Isu Agama Belum Tentu Buruk

Senin, 03 Sep 2018 | 14:22:26 WIB, Dilihat 389 Kali - Oleh Redaktur

SHARE


Isu Agama Belum Tentu Buruk KH Abdul Muhaimin (istimewa)

Baca Juga : Ini Cara Ajarkan Rukun Islam


KORANBERNAS – Banyak orang mencemaskan terjadinya perpecahan di tubuh bangsa Indonesia pada kontestasi politik 2019. Bayangan Pilkada Jakarta belum hilang dari ingatan rakyat ketika persatuan dan kerukunan terkoyak oleh permainan isu-isu agama. Kecemasan terjadinya perpecahan itu bukan tanpa alasan karena aroma penggunaan sentimen agama sudah mulai terasa meski Pileg dan Pilpres baru digelar tahun 2019 nanti. Seberapa membahayakankah penggunaan isu agama dalam kontestasi politik?

Menurut KH Abdul Muhaimin, penggunaan isu agama sebenarnya tidak selalu harus diartikan sesuatu yang buruk. Termasuk penggunaan isu agama dalam kontestasi politik. “(Penggunaan) isu agama dimanapun boleh,” kata Ketua Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) DIY yang juga pengasuh Ponpes Nurul Ummahat, Kotagede, kepada KoranBernas, Selasa (14/8).

Namun, lanjut KH Abdul Muhaimin, penggunaan isu agama itu harus dielaborasi pada nilai-nilai universal. Artinya, agama harus dielaborasi sebagai sesuatu yang membangun kemanusiaan, meninggikan moral, perekat persaudaraan. Isu agama janganlah digunakan untuk memprovokasi konflik social dan segregasi sosial.

Menurut KH Abdul Muhaimin, penggunaan isu agama merupakan gejala global. Pemilihan Presiden di Amerika Serikat bahkan juga memainkan isu agama.

“Sekarang religiusitas Amerika juga kembali menguat ketika fenomena-fenomena sosial, baik ekonomi, hokum, dan lain-lain menjadi sangat behavioristic, hanya mengacu pada perilaku manusia yang tidak dipandu oleh nilai dan norma. Nilai itu menyangkut baik dan buruk. Sedangkan norma hanya menyangkut sopan dan tidak sopan,” papar Ketua Indonesia Conference on Religion and Peace ini.

Menguatnya isu agama, lanjut KH Abdul Muhaimin, merupakan sebuah dialektika, bukan sekadar karena taktik semata. Namun, kemudian banyak yang menggunakan isu agama itu menjadi kepentingan yang sangat primordial dan sektarian.

“Saya pun kalau ngomong politik ya tetep dengan agama. Cuma seperti apa yang dikonsepkan agama. Apakah agama sekadar dijadikan komoditas, baik untuk ekonomi ataupun politik. Misalnya spa syariah, hotel syariah, dan lain-lain. Padahal intinya sama semua, yakni kapitalisme,” katanya.

Abdul Muhaimin menegaskan, semangat religiusitas, isu keagamaan itu sebenarnya penting jika tidak ingin kehilangan basis nurani. Sayangnya, pilihan–pilihan isu yang digunakan sangat partisan, primordial serta pragmatis.

Menurut KH Abdul Muhaimin, isu primordial pun tidak jadi masalah, malah baik. Namun, ketika isu primordial itu kemudian didorong untuk kepentingan atau tujuan yang pragmatis, itulah yang kemudian menjadikan agama terdegradasi dari sebuah nilai kekayaan spiritual, kekayaan norma, menjadi alat kepentingan kekuasaan.

“Saya sendiri tidak mau kehilangan akar primordial saya sebagai orang Jogja, notabene orang Jawa, sebagai santri. Makanya aneh kalau ada sebutan santri milenial. Santri itu ya santri tradisional. Sekarang ini banyak terjadi distorsi-distorsi semantik, kekacauan bahasa. Dan itu juga dimulai dari eufimisme. Misalnya kata ditahan menjadi diamankan. Harga naik menjadi disesuaikan. Jadi pemerintah atau penguasa sendiri juga mengajari hal yang gak baik,” ujarnya.

Distorsi semantik itu juga berkaitan dengan pemahaman keagamaan. Mestinya agama menjadi kekayaa nilai, kekayaan spiritual, kekayaan norma. Sekarang, agama direduksi menjadi isu-isu kepentingan yang pragmatis. “Jangan sampai kita kemudian diinfiltrasi oleh kepentingan, menjadikan agama dipethil-pethil jadi agenda politik yang sangat parsial dan pragmatis,” ujarnya. 

Kekayaan Budaya

Menurut KH Abdul Muhaimin, Jogja sebenarnya juga memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Selain sejarah, juga spiritualitas seperti manunggaling kawula gusti, namun hal itu juga telah mengalami degradasi luar biasa sampai titik nadir ketika justru pemegang otoritas sendiri tidak komit terhadap kekayaan budaya tersebut. Akhirnya yang terjadi adalah memanipulasi isu-isu untuk mengubah Jogja menjadi kota yang kosmopolitan.

Abdul Muhaimin menambahkan, sebenarnya ada program-program besar seperti Pusat Perkampungan Islam di Piyungan. Ada rancangan berdirinya Jogja International center for Religion and Cultural Cooperation di Pleret yang ditandatangani Presiden SBY kala itu.

“Tapi Sultan lebih seneng bangun hotel. Jadi sebetulnya istilah saya, Jogja mengalami penurunan kapasitas, baik struktural dan polarisasinya ke kultural justru karena pemegang otoritasnya seperti itu. Rakyatnya mau tidak mau juga rayahan,” ujarnya.

Rencana Sultan mengembalikan budaya maritim yang telah hilang, juga dikritisi KH Abdul Muhaimin. Menurutnya, banyak orang tidak membaca apa yang ada di balik rencana tersebut. “Yang akan dibangun kan pantai selatan semua. Itu tanah siapa?,” katanya.

Menurut KH Abdul Muhaimin, sebenarnya masih ada kesempatan untuk kembali ke kekayaan spritual Jogja. Syaratnya, butuh orang-orang yang punya kegenuinan yang tidak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran sesaat.(meg)

 



Minggu, 02 Sep 2018, 14:22:26 WIB Oleh : Nila Jalasutra 243 View
Ini Cara Ajarkan Rukun Islam
Minggu, 02 Sep 2018, 14:22:26 WIB Oleh : Nila Jalasutra 21 View
300 Ribu Mahasiswa Harus Dirangkul
Kamis, 19 Jul 2018, 14:22:26 WIB Oleh : Yvesta Putu Sastrosoendjojo 193 View
Masyarakat Ekonomi Jogja Dukung NYIA

Tuliskan Komentar