atas1

Dualisme tanpa Dasar

Jumat, 21 Des 2018 | 22:38:11 WIB, Dilihat 600 Kali - Oleh Despan Heryansyah

SHARE


Dualisme tanpa Dasar Despan Heryansyah

Baca Juga : Ratusan PNS Pemkab Sleman Pensiun


KONSTITUSI kita, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, masih menganut dualisme pengujian peraturan perundang-undangan, melalui badan yudikatif atau dikenal dengan istilah judicial review. Selain ada Mahkamah Konstitusi (MK) yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, juga ada Mahkamah Agung (MA) yang berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kalau kita menilik lebih jauh, mengapa dualisme ini bisa terjadi, tidak ada sumber yang memadai. Dalam risalah amandemen UUD, hanya dinyatakan bahwa kewenangan menguji peraturan di bawah UU terhadap UU diberikan kepada MA bukan kepada MK, karena sebelumnya (baca: sebelum amandemen) menguji peraturan di bawah UU sudah menjadi kewenangan MA, sehingga tidak perlu mengubahnya. Harus diakui, alasan ini sifatnya sangat praktis tanpa didasari dengan argumentasi teoritis terlebih filosofis sama sekali, maka tidak heran seiring dengan perjalanan ketatanegaraan Indonesia, klausa ini menimbulkan problem yang cukup pelik.

Dengan ketentuan demikian, maka di Indonesia pasca amandemen, judicial review dilakukan oleh dua lembaga. Judicial review undang-undang terhadap UUD dilakukan oleh MK, sedang judicial review peraturan di bawah UU (PP, Perpres, Perda, dan Peraturan yang dibuat oleh lembaga negara lain) dilakukan oleh MA. Sekilas memang ketentuan ini tidak memberikan dampak hukum apa-apa, justru judicial review yang dibagi pada dua lembaga negara ini dapat mencegah adanya penumpukan perkara yang tentu saja berdampak pada kekosongan hukum. Meski sudah sejak lama ada pihak yang menyuarakan penyatu-atapan judicial review di bawah MK, namun dianggap sebagai angin lalu saja, tidak pernah mendapat tanggapan yang serius.

Pasca judicial review terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018, lalu MA mengabulkan dan membatalkan PKPU tersebut, publik kembali ramai dan menyuarakan penyatu-atapan kembali judicial review di bawah MK. Hal ini, selain untuk menjaga konsistensi norma dari yang paling tinggi (groundnorm) hingga yang paling rendah, juga untuk menjamin transparansi persidangan, sehingga bisa diawasi oleh publik, mengingat selama ini di MA dilakukan secara tertutup.

Polemik Putusan MA

Putusan MA dengan nomor registrasi 65P/HUM/2018 patut mendapatkan perhatian. Putusan ini pada pokoknya membatalkan ketentuan dalam PKPU No. 26 Tahun 2018 terkait dengan larangan calon anggota DPD merangkap pengurus partai politik. Kalau ditilik lebih jauh, ketentuan dalam PKPU ini sama sekali tidak membentuk norma baru, ia hanya menegaskan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018. Dalam putusan ini, MK menyatakan bahwa calon anggota DPD dilarang merangkap sebagai pengurus partai politik. Artinya, MA telah mengeluarkan putusan yang bertentangan dengan Putusan MK. Secara kelembagaan, MK dan MA adalah lembaga sejajar yang memiki kedudukan sama dalam UUD, namun jika dilihat dari materi peratuan yang diujikannya, MK jauh lebih tinggi karena menguji UU terhadap UUD, sedangkan MA menguji peraturan di bawah UU terhadap UU, artinya Putusan MA harus konsisten dengan Putusan MK, bahkan jika suatu UU sedang diuji ke MK, lalu ada pula yang menguji peraturan di bawah UU dengan UU yang tengah diuji oleh MK tersebut kepada MA, maka MA harus menunda persidangannya sampai Putusan MK dikeluarkan.

Putusan MA telah dikeluarkan, pertanyaannya adalah apa yang dapat dilakukan oleh KPU? Hal ini tidaklah mudah, mengingat MK dan MA sama-sama merupakan lembaga yudikatif yang dibentuk oleh UUD. Di samping itu, penyelenggaraan pemilu hanya menunggu hitungan bulan lagi pada April 2019 mendatang. Pertama, KPU menunggu koordinasi antara MK dan MA; Tentu komunikasi lebih lanjut penting untuk dibangun oleh dua lembaga ini, karena menyangkut sistem hukum di negara kita. MK dan MA harus duduk bersama, mencari jalan tengah apa yang paling maslahat bagi pelaksanaan pemilu 2019 mendatang, tapi tentu dengan tetap menjaga marwah konstitusi. Kedua, KPU bisa saja tetap pada pendiriannya melarang calon anggota DPD yang merangkap pengurus Parpol, karena meskipun ketentuan dalam PKPU telah dibatalkan oleh MA, namun PKPU tersebut mengacu pada Putusan MK dan Putusan MK masih tetap berlaku bahkan memiliki sifat final dan mengikat. Dua pilihan ini, tentu dengan konsekuensi berbeda yang harus dipertimbangkan oleh KPU. ***

Despan Heryansyah

Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK)  dan

Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII Yogyakarta

 

(Artikel ini juga dimuat di Koran Bernas versi cetak, edisi 30 November 2018).

 

 



Jumat, 21 Des 2018, 22:38:11 WIB Oleh : Nila Jalasutra 471 View
Ratusan PNS Pemkab Sleman Pensiun
Jumat, 21 Des 2018, 22:38:11 WIB Oleh : Sholihul Hadi 493 View
ACT Siap Kirim Tim Kemanusiaan ke Uighur
Jumat, 21 Des 2018, 22:38:11 WIB Oleh : Masal Gurusinga 488 View
Warga Keluhkan Gundukan Tanah Bekas Galian

Tuliskan Komentar