atas1

Dewan Ketok Palu Setujui Perda Retribusi

Jumat, 13 Jul 2018 | 20:35:55 WIB, Dilihat 937 Kali - Oleh Endri Yarsana

SHARE


Dewan Ketok Palu Setujui Perda Retribusi Ketua DPRD Subchan Bazari memimpin rapat pembahasan Raperda retribusi pelayanan pelatihan swadana. (istimewa)

Baca Juga : Wujudkan Jogja Bebas Narkoba


KORANBERNAS.ID -- DPRD Kabupaten Temanggung  menggelar rapat paripurna membahas hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) yang menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Temanggung tentang Retribusi Pelayanan pelatihan Swadana pada unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.

Selain itu, juga  membahas  Raperda tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung  Nomor 12 Tahun 2012 tentang retribusi izin Gangguan dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Izin Gangguan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Materi lain yang dibahas yakni  usul pemberhentian Bupati dan wakil Bupati Temanggung masa jabatan 2013-2018. Rapat dipimpin Ketua DPRD M Subchan Bazari didampingi wakil ketua dan dihadiri Plh Sekda, Suyono, para pimpinan OPD maupun anggota dewan.

Juru bicara pansus Erda Wahyudi menjelaskan, panitia khusus telah melakukan pembahasan raperda tersebut secara maraton bersama eksekutif.
Retribusi pelayanan pendidikan merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah, untuk memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah guna menunjang biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan atas permintaan pribadi atau badan.

Sedang terkait pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung  Nomor 12 Tahun 2012 tentang retribusi izin Gangguan dan Peraturan Daerah  Nomor 20 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Izin Gangguan, dalam kerangka memberikan kemudahan  perizinan berusaha.

Harapannya, perkembangan jumlah usaha di kabupaten Temanggung semakin meningkat, pertumbuhan ekonomi semakin baik dan penciptaan lapangan kerja  semakin luas.

Usai mendengar  laporan hasil kerja Pansus  dan pendapat akhir fraksi, Ketua DPRD M Subchan Bazari  pada akhir sidang mengetok palu, memutuskan raperda tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Selanjutnya  keputusan tersebut disampaikan ke Bupati untuk ditindaklanjuti sebagaimana peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Terkait usul pemberhentian Bupati dan wakil Bupati Temanggung masa jabatan 2013-2018 Bambang Sukarno dan Irawan  Prasetyadi,  disampaikan ke Mendagri melalui Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan pengesahan pemberhentiannya.

Pelaksana Harian (Plh) Suyono mengatakan  apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada DPRD yang telah mengesahkan  berbagai Raperda menjadi Perda dan menyampaikan usulan tentang pemberhentian Bupati dan wakil Bupati Temangggung masa jabatan 2013-2018.

Menurutnya, Perda tentang Retribusi Pelayanan pelatihan Swadana  akan disampaikan  kepada Gubernur Jawa Tengah CQ Ka Biro Hukum Provinsi Jateng untuk  mendapatkan evaluasi.

Sedang pencabutan retribusi izin gangguan akan segera dimintakan nomor register ke Gubernur Jateng CQ Ka Biro Hukum Provinsi Jateng  guna dasar penetapan.

“Berkait  dengan  usulan pemberhentian  Bupati dan Wakil Bupati  masa jabatan 2013-2018 besar harapan proses pengusulan sampai dengan keputusan Mendagri diterbitkan berjalan lancar sehingga proses pemberhentian sesuai dengan jadwal dan kaidah yang telah ditentukan “ ujarnya. (sol)



Jumat, 13 Jul 2018, 20:35:55 WIB Oleh : Sholihul Hadi 29 View
Wujudkan Jogja Bebas Narkoba
Jumat, 13 Jul 2018, 20:35:55 WIB Oleh : Masal Gurusinga 442 View
Pedagang Tolak Tempati Pasar Darurat
Jumat, 13 Jul 2018, 20:35:55 WIB Oleh : Sari Wijaya 433 View
Berdiri di Pegunungan, Sekolah Ini Kuatkan Karakter

Tuliskan Komentar