TNI-stipram

Debat Berbahasa Inggris

Minggu, 07 Okt 2018 | 23:20:14 WIB, Dilihat 142 Kali - Oleh Korneles Materay, SH

SHARE


Debat Berbahasa Inggris Korneles Materay

Baca Juga : Wakil Bupati Hanya Percikkan Cairan Lilin


TOPIK hangat akhir-akhir ini adalah usulan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang mengusulkan format debat yang diselenggarakan KPU diubah dengan berbahasa Inggris. Sontak saja usulan itu banyak dikomentari. Saya berpikir, suasana akan sangat menarik. Beberapa hari lalu, saya baru saja menonton di Youtube debat berbahasa Inggris dan melihat kembali puisi indah, On The Pulse of Morning yang dilantunkan penyair dan penulis terkenal, Maya Angelou pada acara inagurasi Bill Clinton sebagai Presiden AS tahun 1993. 

Saya membayangkan person seperti apa yang akan ditampilkan nanti. Kira-kira (tidak persis) Prabowo apakah akan tampil sebagai seorang orator ulung ala Barack Obama? Ia mungkin juga akan mengimitasi gaya Soekarno. Lumayan mahir mengulik kalimat dan mengutarakan maksudnya dengan sangat panjang lebar dan berapi-api.  Sedangkan, Sandiaga Uno bertransformasi menjadi seorang news anchor tenang dan penuh persiapan dalam menyampaikan news  berkat briefing terlebih dahulu.

Sementara itu, Jokowi akan tampil sebagai seorang pembaca puisi berbahasa Inggris yang indah, kurang lebih seperti Maya Angelou. Ia memberi nafas kehidupan melalui kata-kata sederhana dan on point. Sesekali tuturnya menyayat hati seperti Sapardi Djoko Damono menggalaukan se-Indonesia Raya melalui puisi/sajaknya. 

Dan last but not least, KH. Ma’aruf Amin kurang lebih akan tampil sebagai sosok yang selalu menawarkan second opinion dalam melihat suatu masalah. Maka, ia berkarakter bijaksana. Pendapatnya selalu terdiri dari dua dimensi yang saling kait-mengait dan tidak mencelakakan siapa pun.

But any way, kita semua sedang mencari pemimpin bukan pendebat berbahasa Inggris. Oleh karenanya usulan debat berbahasa Inggris itu tidak relevan alias kurang tepat. 

Amanat UU

Merujuk pada UU No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi, dokumen-dokumen resmi dan forum-forum berskala nasional maupun internasional. Mengapa? Karena bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Bahasa Inggris boleh digunakan sebagai bahasa pendukung. 

Bahasa Indonesia dalam debat pasangan calon (paslon) Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan KPU, boleh dikatakan merupakan forum berskala nasional, merujuk pada Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia.” UU No. 24/2009 sendiri memuat sekitar 14 (empat) belas hal penting yang wajib menggunakan bahasa Indonesia.

Debat Capres dan Cawapres adalah amanat Pasal 39 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.  Debat adalah satu dari delapan metode kampanye yang diatur dalam UU tersebut. Kampanye sendiri didefinisikan sebagai kegiatan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon. Artinya, kampanye ialah bentuk edukasi politik masyarakat. 

Problem substansial kemudian adalah bagaimana secara teknis bahasa Inggris dapat dimengerti rakyat. Para paslon dalam hal ini harus mampu meyakinkan rakyat untuk memilih mereka, sementara tidak semua rakyat mampu memahami bahasa asing ini. 

Paling tidak, terdapat empat isu strategis yang diamanatkan Pasal 39 ayat (5) UU No 42/2008 untuk materi debat paslon yaitu: a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; b. memajukan kesejahteraan umum; c. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Rakyat punya hak untuk mendapatkan informasi visi dan misi paslon yang lengkap dan itu hanya dapat dipahami seluruh rakyat Indonesia apabila disampaikan dalam bahasa kebanggaan bangsa ini. Debat sebenarnya forum paslon memberikan gambaran mengenai penguasaan masalah nasional, cara atau metode mengurai masalah dan rakyat bisa membaca secara psikologis karakter-karakter para pemimpin ketika diperhadapkan pada topik-topik persoalan rakyat dan bangsa. 

UU 42/2008 lugas menyatakan, debat paslon dilaksanakan 5 (lima) kali dan disiarkan langsung secara nasional oleh media elektronik. Harus ada seorang moderator yang dipilih oleh KPU dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon. 

Jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah jabatan yang memerlukan dukungan penuh rakyat dan kontrol rakyat. Saya membayangkan proses menggunakan hak pilih untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden itu seperti orang hendak membuat kontrak. Syarat-syarat kontrak baik secara subyektif maupun obyektif harus dipahami dengan seksama oleh semua pihak. Hubungan ini terjadi semenjak tahapan-tahapan pemilu. Salah satunya adalah debat publik Capres dan Cawapres. 

Para kandidat adalah satu pihak dan rakyat adalah satu pihak. Harapannya dalam membuat kesepakatan tidak terjadi penyelundupan kebenaran apalagi hukum. Jangan-jangan itu hanya strategi mengelabui perhatian rakyat pada hal substansi.  

Mengingat perintah ini, maka KPU selaku penyelenggara harus tetap menyelenggarakan debat dalam bahasa Indonesia dan tidak ada alasan untuk mengubahnya ke dalam bahasa lain. ***

Korneles Materay, S.H. adalah karyawan swasta, tinggal di Yogyakarta.

 

Artikel ini juga dimuat di Koran Bernas versi cetak edisi 28 September 2018



Minggu, 07 Okt 2018, 23:20:14 WIB Oleh : Endri Yarsana 86 View
Wakil Bupati Hanya Percikkan Cairan Lilin
Minggu, 07 Okt 2018, 23:20:14 WIB Oleh : Arie Giyarto 191 View
Diam-diam Lurik Merebut Pasar
Minggu, 07 Okt 2018, 23:20:14 WIB Oleh : Muhammad Mufti AM 122 View
Pustakawan Mediator Informasi

Tuliskan Komentar