atas1

Bukan Hanya Tepat Guna, Pemanfaatan Dana Desa Harus Kreatif

Senin, 17 Jun 2019 | 15:46:10 WIB, Dilihat 287 Kali - Oleh B Maharani

SHARE


Bukan Hanya Tepat Guna, Pemanfaatan Dana Desa Harus Kreatif Dialog soal dana desa dengan narasumber Ketua DPRD Jateng, Rukma Setya Budi (batik), Kepala Dinas Permukiman Pendudukan dan Catatan Sipil Jateng Sugeng Riyanto (baju Korpri), dan Ketua Komisi C DPRD Wonosobo Wahyu Nugroho (baju putih) di Wonosobo.(Humas DPRD Jateng))

Baca Juga : Temple Run 2019 Siap Digelar


KORANBERNAS.ID--Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi menyatakan bahwa pengelolaan dana desa harus sesuai dan tepat guna. Selain itu dana desa harus bisa memacu program kreatif swadaya masyarakat.

“Pengelolaan dana desa yang sesuai, tepat guna dan kreatif tersebut diharapkan bisa mengcover banyak hal. Walaupun mungkin dana desa yang didapat itu tidak begitu besar,” kata Rukma di ruang kerjanya.

Untuk itu jajaran perangkat desa dan BPD, bisa mengalokasikan dana tersebut untuk pos-pos yang dibutuhkan mulai dari infrastruktur hingga pemberdayaan produk pertanian atau peternakan.

Terkait dana desa tersebut belum lama ini dibahas dengan dalam wadah dialog interaktif focus grup discussion (FGD) dengan tema “Optimalisasi Dana Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat”.

Narasumber yang hadri adalah Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi, Kepala Dinas Permukiman Pendudukan dan Catatan Sipil Jateng Sugeng Riyanto, dan Ketua Komisi C DPRD Wonosobo Wahyu Nugroho di Wonosobo.

“Dana desa yang diberikan tidak selalu besar. Namun bukan berarti membuat minder tapi bisa memacu masyarakat lebih kreatif merancang progam swadaya masyarakat. Sehingga dari swadaya itu, masyarakat bisa lebih mandiri bahkan mampu menyumbangkan PAD,” kata Rukma.

Ia menambahkan bahwa pengembangan optimalisasi wilayah desa harus terus dilakukan karena juga punya peran dalam perekonomian walau jangka kecil. Pembangunan wilayah pedesaan juga menjadi fokus rangkaian progam pembangunan pemerintah dari berbagai sektor.

Pengelolaan dana desa harus secara bijak, karena dana desa ini bersumber dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Nilai anggaran yang diberikan setiap tahun selalu naik. Karena itulah, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mengalokasikan secara tepat.

“Untuk itu pengelolaan harus sesuai dan tepat guna. Baik jajaran perangkat desa dan BPD bisa mengalokasikan dana untuk pos-pos yang dibutuhkan mulai dari infrastruktur hingga pemberdayaan produk pertanian atau peternakan," tambah Rukma.

Kepala Dinas Permukiman Pendudukan dan Catatan Sipil Jateng, Sugeng Riyanto menambahkan bahwa dana desa lebih berfokus dengan pengurangan indeks angka kemiskinan penduduk desa yang ada di Jateng.

Yaitu dengan sistem pembinaan pengembangan swadaya masyarakat dengan dana desa mengembangkan produk-produk unggulan.

Pengembangan juga melibatkan semua unsur masyarakat desa dan tidak lepas peran BUMDes serta pokdarwis.

“Fokus kami saat ini adalah bagaimana cara mengurangi indeks angka kemiskinan desa yang ada di Jateng, dengan pengembangan program secara mandiri. Seluruh jajaran perangkat desa, BPD Desa, Bumdes, dan Pokdarwis,” tambahnya.

Menurutnya, desa harus bisa mengembangkan potensi yang ada dari berbagai sektor seperti; pertanian, peternakan, industri dan pengembangan wisata yang unik.

Salah satu contoh, yaitu Kabupaten Wonosobo menyimpan banyak potensi wisata seharusnya ini bisa menjadi dorongan untuk membuat progam desa wisata yang punya daya saing tentunya juga bekerjasama dengan perhutani sebagai pemilik lahan.

Ketua Komisi C DRPD Wonosobo, Wahyu Nugroho memandang dari sisi lain yaitu bahwa pengelolaan dana desa untuk peruntukan sektor infrastruktur sangat minim. Ditambah dengan satu desa sendiri terdapat lima sampai sepuluh lebih dukuh yang artinya sangat luas tidak sebanding dana yang didapat.

Sedangkan pembentukan progam desa wisata bersama pokdarwis terkendala dengan izin kepemilikan lahan yang kadang sulit mendapatkan izin.

Namun semua bisa dilalui dengan adanya koordinasi bersama antara pemerintah provinsi dengan kabupaten.

“Pengelolaan dana desa untuk sektor infrastruktur sangat minim. Hal ini terjadi karena beberapa desa yang ada di Wonosobo sendiri terdapat lebih dari lima sampai sepuluh dalam satu desa. Tentunya hal tersebut tidak sebanding dengan dana desa yang didapat, namun dengan dana desa yang ada para masyarakat tetap melakukan pembenahan infrastruktur dengan swadaya desa,” jelas Wahyu.

Sedang progam pengembangan desa wisata bersama pokdarwis terkendala dengan perizinan, untuk itu diharapkan adanya peran pemerintah provinsi membantu dalam masalah perizinan karena bersinggungan langsung dengan Perhutani sebagai pemilik lahan.

Di Kabupaten Wonosobo, terdapat 256 desa yang tersebar dan beberapa di antaranya mempunyai kendala balai desa kondisi yang tidak layak pakai.

Progam dana desa saat ini juga mendapatkan angin segar berupa rehabilitasi kantor atau balai desa, namun dengan catatan bukan membangun dari awal hanya diperbolehkan dalam bantuk revitalisasi sarana prasarana desa. (SM)



Senin, 17 Jun 2019, 15:46:10 WIB Oleh : Nila Jalasutra 162 View
Temple Run 2019 Siap Digelar
Senin, 17 Jun 2019, 15:46:10 WIB Oleh : Sari Wijaya 251 View
Melawan Stigma Negatif Pantai Parangkusumo
Senin, 17 Jun 2019, 15:46:10 WIB Oleh : Nanang WH 290 View
Tak Menengok, Dua Pengendara Motor Tertabrak Kereta

Tuliskan Komentar