TNI-stipram

Bedakan Penyalahguna dengan Bandar

Rabu, 17 Okt 2018 | 10:26:02 WIB, Dilihat 140 Kali - Oleh Sholihul Hadi

SHARE


Bedakan Penyalahguna dengan Bandar Darmawel Aswar menyampaikan paparan di depan peserta ToT Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba. (istimewa)

Baca Juga : Konsumsi Obat Ada Caranya


KORANBERNAS.ID – Keberadaan Tim Asesmen Terpadu (TAT) memiliki eksistensi dan peran penting. Ibarat gerbang, TAT menjadi penentu untuk membedakan apakah tersangka yang menjalani asesmen tersebut murni penyalahguna narkoba atau merangkap pengedar bahkan bandar.

“Karena itulah, asesmen terpadu perlu dikuatkan dengan payung hukum yang lebih kuat,” ungkap Darmawel Aswar, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung RI.

Saat menjadi narasumber kegiatan Training of Trainer (ToT)  Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Terkait hukum ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, Selasa (16/10/2018) di Yogyakarta, dia menyampaikan perlunya penguatan TAT dimasukkan ke dalam revisi undang-undang narkotika.

Pertimbangannya, peraturan bersama (perber) saja tidak cukup untuk memayunginya.

Secara prinsip, hasil rekomendasi dari TAT sangat membantu para penegak hukum memformulasikan pasal apa yang dikenakan dan menjadi referensi vonis apa yang diberikan pada akhirnya.

Ini menjadi penting untuk diingat, agar tidak serta merta para  tersangka yang notabene hanya penyalahguna narkoba berakhir di penjara.

“Ada pertanyaan besar yang harus dijawab, apakah dengan memenjarakan orang yang menyalahgunakan narkoba maka tugas aparat penegak hukum selesai?“ kata Darmawel melontar pertanyaam kepada para peserta diskusi.

Menurut dia, fakta yang banyak dijumpai di lapangan adalah, ketika si penyalahguna narkoba masuk penjara, tingkat atau frekuensi penyalahgunaan narkobanya jauh lebih parah dibanding saat di luar.

Bahkan, di dalam penjara pun penyalahguna malah potensial menjadi pengedar atau bandar.

Ditanya soal kebijakan penanggulangan narkoba, sosok yang pernah menjadi Direktur Hukum BNN ini mengatakan secara global, dunia juga mulai berpikir pemenjaraan bukan satu-satunya cara sebagai solusi untuk menyelesaikan persoalan penyalahgunaan narkoba.

Dia sebutkan, setidaknya Convention on Psychotropic Substances of 1971 di Vienna, sudah membahas arti penting rehabilitasi.

Dia juga menyebutkan, Single Convention Amendement 1972 di Jenewa pun memuat perlunya perawatan dan rehabilitasi pengguna narkotika.

Hanya saja dalam catatannya, belum banyak negara di dunia ini mampu mengimplementasikan konsep penghukuman alternatif berupa rehabilitasi untuk para penyalahguna narkoba.

“Di Eropa, tiga negara yang dinilai konsisten yaitu Belanda, Portugal dan Swiss. Bahkan, di Portugal saja butuh belasan tahun untuk menyatukan persepsi di antara penegak hukumnya untuk menerapkan rehabilitasi,”kata Darmawel. (sol)



Rabu, 17 Okt 2018, 10:26:02 WIB Oleh : W Asmani 118 View
Konsumsi Obat Ada Caranya
Rabu, 17 Okt 2018, 10:26:02 WIB Oleh : Sholihul Hadi 150 View
Mahasiswa dari 33 Provinsi Memotret Tugu Jogja
Rabu, 17 Okt 2018, 10:26:02 WIB Oleh : Sholihul Hadi 119 View
Aksi Kecil The Grey untuk Palu

Tuliskan Komentar