atas1

Bantuan Keuangan Rawan Dipermainkan

Sabtu, 10 Agu 2019 | 00:20:51 WIB, Dilihat 528 Kali - Oleh Masal Gurusinga

SHARE


Bantuan Keuangan Rawan Dipermainkan Surat protes TPK Desa Ngering terkait kualitas pekerjaan pengaspalan jalan. (istimewa)

Baca Juga : Grebeg Kamardikan Semarakkan HUT RI di Purworejo


KORANBERNAS.ID -- Kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota mengucurkan bantuan keuangan (bankeu) ke daerah harus diapresiasi.

Sebab bantuan tersebut sangat besar manfaatnya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di daerah.

Namun sangat disayangkan bantuan itu rawan dijadikan permainan oleh pihak-pihak tertentu demi meraup keuntungan pribadi dan kelompok.

Ini yang terjadi pada 2016 ketika sejumlah desa di wilayah Kecamatan Jogonalan Klaten menerima bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah.

Bantuan itu bisa mengucur ke daerah karena “dibawa” oleh anggota DPRD Kabupaten Klaten yang sedang menjabat.

"Di tempat kami saat itu bantuan aspirasi (bantuan keuangan) dari provinsi dibawa anggota DPRD Klaten periode 2014-2019," kata perangkat Desa Joton Kecamatan Jogonalan yang keberatan disebutkan identitasnya.

Menurut dia, setelah dana itu ditransfer dari provinsi ke rekening desa ternyata anggota dewan datang ke desa meminta uang itu.

"Desa hanya ditinggali sekitar 20 persen dari total bantuan untuk membayar pajak dan BOP (bantuan operasional). Selanjutnya proyek yang dibiayai dana aspirasi itu dikerjakan oleh dia," ujarnya.

Yang memunculkan persoalan, setelah proyek yang umumnya berupa pengaspalan jalan itu selesai diaudit oleh auditor dan ternyata ada temuan maka pemerintah desa harus bertanggung jawab mengembalikan temuan itu.

Ketika pemerintah desa meminta pertanggungjawaban oknum anggota DPRD tersebut ternyata tidak ditanggapi dan menolak mengembalikan.

Padahal pada 2016 terdapat empat desa penerima bankeu di wilayah Kecamatan Jogonalan.

Hal yang sama terjadi di wilayah Kecamatan Delanggu dan Kecamatan Cawas. Pola serupa terjadi di semua desa penerima bankeu provinsi.

Akibat praktik-praktik seperti itu di lapangan, puluhan desa penerima bankeu provinsi pada 2016 terpaksa diperiksa penyidik kepolisian.

Proses pemeriksaan pun disebut-sebut dilakukan di wilayah Kabupaten Klaten dan di Semarang.

Belum selesai permasalahan di tahun 2016 lagi-lagi sejumlah desa di wilayah Kecamatan Jogonalan menerima bankeu provinsi di tahun 2018 dan 2019.

Praktik di lapangan masih meniru tahun 2016. Hanya saja kali ini yang membawa dana aspirasi itu orang yang berbeda namun pernah menjadi anggota DPRD Klaten.

"Kalau tahun 2018 dan 2019 yang bawa bantuan aspirasi  mantan anggota DPRD Klaten periode 2009-2014. Meski orangnya beda tapi polanya tidak jauh beda," ujar perangkat Desa Kraguman Kecamatan Jogonalan.

Dan yang memprihatinkan, ketika ada desa yang vokal mempermasalahkan hasil garapan oknum itu maka ancaman tidak akan menerima bantuan di tahun berikutnya pasti ada.

"Ancamannya ya tahun depan pasti tidak akan menerima bantuan lagi. Jadi dilema juga bagi desa. Padahal desa punya TPK (Tim Pengelola Kegiatan) namun tidak digunakan," jelasnya.

Tidak demikian halnya dengan Desa Ngering Kecamatan Jogonalan yang menerima bankeu provinsi untuk pengaspalan jalan di dua lokasi di tahun 2019.

Karena proyek pengaspalan jalan di wilayah RW 3 dan RW 4 tidak berkualitas maka Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Pemerintah Desa Ngering terpaksa dua kali melayangkan surat protes.

"Mereka tidak kulanuwun dan tidak pernah melibatkan kami dalam pelaksanaan kegiatan. Tiba-tiba diinformasikan proyeknya sudah selesai," kata Nicolaus Rahmanto, Kepala Desa Ngering. (sol)



Jumat, 09 Agu 2019, 00:20:51 WIB Oleh : W Asmani 668 View
Grebeg Kamardikan Semarakkan HUT RI di Purworejo
Jumat, 09 Agu 2019, 00:20:51 WIB Oleh : W Asmani 3161 View
Menengok Punden Peninggalan Majapahit di Desa Banyuurip
Jumat, 09 Agu 2019, 00:20:51 WIB Oleh : Nila Jalasutra 354 View
Jelang Idul Adha Gas 3 Kg Dipantau secara Acak

Tuliskan Komentar