atas1

Aset Desa Bantul Raib

Jumat, 26 Apr 2019 | 00:50:31 WIB, Dilihat 1231 Kali - Oleh Sari Wijaya

SHARE


Aset Desa Bantul Raib Aliansi Warga Peduli Desa Bantul, Kecamatan Bantul membentangkan spanduk di pagar balai desa setempat, Rabu (24/4/2019) malam. (Sari Wijaya/koranbernas.id)

Baca Juga : Suara PKB Melonjak, Pastikan 6 Kursi DPRD


KORANBERNAS.ID -- Aset desa tanah kas Desa Bantul hingga kini tidak jelas keberadaannya alias raib. Karenanya Lurah Desa Bantul, Supriyadi mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan membentuk tim pencari aset desa tanah kas desa.

Titik tanah kas milik Desa Bantul, juga belum jelas keberadannya serta siapa yang mengelola. Karena memang sejak lama Desa Bantul tidak memiliki data yang jelas serta akurat.

“Kalau tulisannya itu total 54 hektar. Namun tanahnya di mana, siapa yang mengelola, kami tidak tahu secara pasti. Untuk itulah segera akan  saya bentuk tim pencari aset dan tanah kas desa termasuk melibatkan tokoh masyarakat, BPD, LPMD dan juga pamong  maupun mantan pamong desa,” kata Supriyadi kepada koranbernas.id di kantornya, Kamis (25/4/2019) sore.

Jika semua telah diketahui kondisi tanahnya, termasuk titik lokasinya maka segera disusul pembuatan Peraturan Desa (Perdes) guna mengatur penggunaan aset dan tanah kas desa.

"Ini termasuk dalam visi misi saya  ketika mencalonkan diri sebagai Lurah Desa Bantul yakni mencari aset dan tanah kas desa serta menertibkan pengelolaannya. Nanti jika jelas semua, maka diharapkan mampu menaikkan Pendapatan Asli Desa (PADes),” kata Supriyadi yang sebelumnya menjabat sebagai Dukuh Nggeblag tersebut.

Yang terjadi selama ini, lanjut Supriyadi, ketika ada yang akan menyewa tanah kas maka belum ada aturan yang baku, dan hanya kesepakatan dua pihak.

“Selain itu untuk tanah pengganti, karena jika tanah kas desa itu disewa harus ada tanah pengganti, saya juga tidak tahu di mana. Saya sudah tanya ke Kasipem Pak Nur Sasmoto karena tupoksinya dia, ternyata tidak tahu lokasi tanah pengganti tersebut. Misalnya yang pabrik garmen, parkiran depan Polres,” katanya.

Selain kondisi tanah kas desa yang tidak jelas juntrungnya, Lurah Desa Bantul yang dilantik sejak November 2018 tersebut juga belum menggarap tanah bengkok. Karena  tanah bengkok yang menjadi haknya seluas 3,7 hektar masih digarap oleh mantan lurah Desa H Zubaedi. Sudah dikirim surat kepada yang bersangkutan untuk mengembalikan tanah bengkok tersebut, namun tidak direspon.

Dikirimnya surat tersebut menurut Supriyadi mengacu kepada Pergub 34/2014 dan Perbup 13/2018. “Saya hanya ingin bekerja sesuai aturan hukum, dan menertibkan semua sesuai dengan yang semestinya,” tandasnya.

Sementara Ketua BPD Bantul, Basori, mengatakan memang untuk tanah kas desa saat ini keberdaannya tidak jelas, termasuk titik-titik dan juga siapa yang mengelola.

“Maka kami mendukung ketika Lurah Desa Supriyadi yang sekarang ingin menertibkan aset dan tanah kas desa. Kami dari BPD dalam beberapa pertemuan pernah meminta agar disajikan aset atau data desa, namun ternyata kami tidak pernah mendapatkan hal tersebut,” katanya.

Maka dirinya sepakat dibentuk tim pencari aset dan tanah kas desa. Untuk kemudian dibuat Peraturan Desa (Perdes) untuk  pengelolaan dan pemanfaatannya. Termasuk pembagian pemanfaatan tanah desa yakni 60 persen untuk tanah lungguh dan 40 persen untuk tanah desa dan fasilitas umum.

Lha kalau luasan belum ada, bagaimana kami mau membuat regulasinya,” imbuh Basori.

Selama ini untuk pemanfaatan tanah kas desa belum ada regulasi yang menjadi patokan. Maka yang terjadi, pamong desa, seperti kaur dan carik belum tahu haknya mereka berapa.

“Padahal kalau manajemen pemerintahan yang bagus, carik saat pelantikan dalam SK sudah ada penghasilan tetap (siltap)  berapa, luas tanah bengkok berapa, persilnya di mana harus jelas.Tetapi ini tidak,” katanya.

Malah yang terjadi beberapa kaur, carik bahkan Lurah belum tahu tanah pelungguh mereka di mana, belum tahu lokasinya dan belum menggarap secara penuh. “Yang terjadi  sekarang ada tanah yang dikelola oleh pamong purna dengan keluasan yang sama ketika masih menjabat,” katanya.

Sementara itu melihat kondisi yang ada, Aliansi warga Peduli Desa Bantul memasang spanduk tuntutan di pagar balai desa pada Rabu (24/4/2019) malam.

”Kami memberikan support alias dukungan kepada Lurah Desa yang baru untuk bisa menciptakan  pemerintahan yang maju dengan keadaan bersih, transparan dan apa yang menjadi visi misinya bisa tercapai. Kami dari aliansi ingin menjadikan roda pembangunan di Bantul sinergis, tepat sasaran,” ungkap ketua aliansi Agung Prasetya.

Gerakan ini juga untuk menuntut penyelesaian kasus yang dirasa belum tuntas. Misalnya pembangunan yang tidak tepat sasaran, penertiban aset desa,pamong yang tidak mendukung kinerja kepala desa agar ditindak tegas, pamong harus mentaati aturan kepala desa, lurah memiliki kedudukan tinggi di kantor desa, selamatkan Desa Bantul dari budaya korupsi serta melawan lurah sama dengan  melawan rakyat atau masyarakat.

Secara terpisah mantan Lurah Bantul H Zubaedi mengatakan dirinya memang masih menggarap tanah bengkok 3,7 hektar.

“Saya itu mengikuti naluri pendahulu. Saat saya menjabat, saya juga menunggu 1 tahun 2 bulan, Dan ini nanti akan saya serah terimakan kepada lurah desa sekarang pada bulan Agustus 2019. (Purna Juni 2018,red),” jelas Zubaedi.

Kalaupun kemudian ada surat dari pihak desa, memang tidak direspon.

“Saya dulu juga menunggu dari lurah sebelum saya. Jadi ya kenapa sekarang harus disurati. Kalau ada aturan baru ya berlaku untuk lurah yang sekarang bukan saya,” ungkapnya.

Selain itu saat menjabat dirinya menggarap tanah bengkok full 3,7 hektar baru 2 tahun sebelum purna. Sebab 4 tahun di awal pemerintahannya, sebanyak 20 persen luas tanah bengkok digarap mantan lurah sebelumnya sebagai tanah pengarem-arem (penghargaan,red) yang memang itu dalam aturan.

Maka ketika  nanti dilakukan serah terima aset desa, Zubaedi juga akan meminta ganti rugi 4 tahun atas kekurangan tanah bengkok tersebut. Selain tentu haknya mendapat pengarem-arem. (yve)



Kamis, 25 Apr 2019, 00:50:31 WIB Oleh : Sari Wijaya 2289 View
Suara PKB Melonjak, Pastikan 6 Kursi DPRD
Kamis, 25 Apr 2019, 00:50:31 WIB Oleh : Arie Giyarto 883 View
Gadis-gadis Remaja Peserta Karnaval Budaya Tampil Atraktif
Kamis, 25 Apr 2019, 00:50:31 WIB Oleh : Masal Gurusinga 478 View
Bank Sampah Malah Jadi TPS

Tuliskan Komentar