atas

Ajak Politik Damai, Muhammadiyah Undang Jokowi-Prabowo

Senin, 11 Feb 2019 | 23:48:07 WIB, Dilihat 746 Kali - Oleh Muhammad Zukhronnee Ms

SHARE


Ajak Politik Damai, Muhammadiyah Undang Jokowi-Prabowo Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat memberikan keterangan kepada awak media di sela seminar pra-tanwir Muhammadiyah di UMY, Senin (11/2/2019). (Muhammad Zukhronnee Ms / koranbernas.id)

Baca Juga : Ingin Sukses Berbisnis ? Maksimalkan Laman Anda


KORANBERNAS.ID -- Sidang Tanwir Muhammaddiyah ke-51 tahun 2019 akan dilaksanakan di Bengkulu pada 15-17 Februari 2019. Dalam sidang tersebut, PP Muhammadiyah berencana mengundang Jokowi dan Prabowo.

"Kami mengundang mereka bukan untuk menyampaikan visi-misi sebagai capres tapi sebagai tokoh bangsa. Jokowi yang direncanakan hadir pada Sabtu (16/2/2019) dan Prabowo pada Ahad (17/2/2019) diharapkan bisa meredam dan mengajak pendukungnya untuk berpolitik dengan enjoy," papar Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin (11/2/2019).

Menurut Haedar, di tahun politik ini, kontestasi politik semakin memanas antar dua calon presiden dan wakil presiden. Haedar mengistilahkan pertarungan dua kubu capres dan cawapres saat ini laiknya duel "El-Clasico" antara FC Barcelona dan Real Madrid yang seringkali gaduh.

"Situasi politik sekarang memang membelah, karena kedua pasangan ini pengulangan dari 2014. Jadilah semacam el clasico. karena el clasico, maka nilai menang kalahnya tinggi sekali. akibatnya yang terjadi to be or not to be, akibatnya masyarakat lalu menjadi absolute harus menang dan jangan kalah. Ini yang coba kami redam dengan mengundang keduanya," papar Haedar.

Menurutnya, ada proses konstruksi yang sengaja dibangun tentang kegawatan situasi di tahun politik ini. Sebagian pihak beranggapan Indonesia bakal kiamat oleh pertarungan politik.

"Padahal kita telah melampaui banyak pemilu, sejak reformasi aja sudah beberapa kali. Setelah pesta berakhir nyatanya indonesia aman-aman aja," tandasnya.

Bahwa ada problem dalam kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, problem politik, problem budaya, sumber daya manusia, lanjut Haedar memang terjadi. Karenanya pihaknya mengharapkan kepemimpinan yang muncul nanti bukan lagi personal strenght tapi pemimpin yang mampu membenahi Indonesia. Pemikiran itu dibutuhkan karena selama ini kita diajarkan nalar sumbu pendek. Maka sangat potensial menjadi ada rasa permusuhan, rasa saling terancam, kebencian dan sebagainya.

Untuk itu Muhammadiyah berupaya membangun keseimbangan dengan mengajak masyarakat lebih komtemplatif, kembali kepada ajaran agama yang mengajarkan kedamainan persaudaraan, kebajikan. Bahkan termasuk kepada mereka yang sedang berkontestasi.

"Dalam sisa waktu sampai 17 april, perlu ada proses pencerahan berfikir dan bersikap di masyarakat maupun di kalangan mereka yang berkontestasi politik agar bermoderatlah dalam berpolitik dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan nilai keutuhan bangsa, lalu nilai politik yang berbasis pancasila dan agama serta nilai luhur kebudayaan," ajak Haedar.

Haedar menyampaikan, banyak nilai-nilai yang mulai luntur. Bangsa ini mengalami pendangkalan dalam kehidupan beragama. Bahkan memahami ayat saja sekarang hanya secara generik yang justru menjadi penyulut kerusuhan, kemarahan, kebencian, dan pertentangan. Persoalan ini bukan hanya dalam politik dan kehidupan sosial namun dalam kehidupan beragama itu sendiri. Bangsa ini akhirnya tidak bisa toleran terhadap perbedaan paham dan perbedaan pandangan.

"Kebangkitan agama yang sekarang ini adalah kebangkitan yang cenderung dogmatis dan in-eksklusif, akibatnya dia akan sangat sensitif akan hal-hal yang guyon, hal-hal yang inklusif, dan hal-hal yang menyangkut hubungan antar paham agama yang berbeda. lalu agama dan beragama menjadi garang. tentu garang atas nama tuhan, nabi dan kitab suci. bahkan garang terhadap sesama," imbuhnya.

Peran para intelektual sangat dibutuhkan dalam mengatasi masalah ini. Mereka bisa "turun dari menara gading" sebagai pencerah. Disaat masyarakat berfikir sumbu pendek, tugas intelektual dan ilmuawan harus memberi prespektif bahwa politik sebenarnya adalah alat yang baik untuk berbangsa dan bernegara, bukan alat permusuhan. meski keberpihakan tak bisa dihindari tapi kaum intelektual harus menjadi kekuatan yang mencerahkan akal budi masyarakat.

"Sekarang kaum intelektual masih banyak yang diam menjadi silent majority. mereka yang sekarang yang ada di kampus-kampus, di lab dan di menara gading saya himbau, mari turun gunung mencerahkan masyarakat agar suasana politik itu gembira seperti lomba tujuh belasan, bukan el clasico," tutup Haedar.

Sementara Rektor UMY, Gunawan Budiyanto menyampaikan fenomena sosial yang terlihat kini induksi lebih merajai daripada deduksi. Maka akan muncul nilai kebenaran yang berasal dari kelompok tertentu, dan ini kalau menjadi semacam idiom sosial yang membuat kita semakin susah mencari batas mana yang benar, mana yang salah.

"Yang penting ini sudah menjadi kebenaran kelompok, maka itulah yang akan diperjuangkan mati-matian. orang tidak akan lagi bicara tentang manfaatnya. tapi bagaimana mempertahankan nilai kebenaran atas dasar induksi yang lebih besar dari deduksi. oleh karena itu literasi di Muhammadiyah harus dikembangkan betul, karena kalau kita semua penghamba induksi ya buat apa ada islam, buat apa kita punya al-quran sebagai sumber deduksi terbesar rahmah Allah SWT," pungkas Gunawan. (yve)
 



Senin, 11 Feb 2019, 23:48:07 WIB Oleh : Muhammad Zukhronnee Ms 323 View
Ingin Sukses Berbisnis ? Maksimalkan Laman Anda
Senin, 11 Feb 2019, 23:48:07 WIB Oleh : Surya Mega 351 View
Digital Lounge @Campus UAJY, Buka Rekening Cukup 5 Menit
Senin, 11 Feb 2019, 23:48:07 WIB Oleh : Prasetiyo 5087 View
Kades se Banjarnegara Bersatu Tolak Premanisme

Tuliskan Komentar