atas1

Agenda Pemberantasan Korupsi Capres Jangan Hambar

Rabu, 12 Des 2018 | 00:07:44 WIB, Dilihat 415 Kali - Oleh Muhammad Zukhronnee Ms

SHARE


Agenda Pemberantasan Korupsi Capres Jangan Hambar Yuris Rehza saat memoderatori pertemuan Pukat FH UGM dengan media dalam peringatan Hari Anti Korupsi dunia di Silol Coffee and Eatery Yogyakarta, Senin (10/12/2018). (Muhammad Zukhronnee Ms/koranbernas.id)

Baca Juga : Pemberdayaan Ini Membuat Perempuan Sumringah


KORANBERNAS.ID -- Pemberantasan korupsi harus menjadi salah satu agenda utama pada Pemilu 2019 mendatang. Kedua calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), baik Joko Widodo-Ma'ruf Amin atau Prabowo Subianto-Sandiaga Uno seharusnya mengusung agenda pemberantasan korupsi.

Sebab hingga tahun 2017, Corruption Perception Index (CPI) Indonesia masih buruk. Negara ini menempati ranking 96 dari 180 negara dengan score 37 dari 100 yang artinya berbagai kasus korupsi juga masih terjadi di banyak sektor.

Oleh karena itu, menilai gagasan anti korupsi dalam visi-misi masing-masing pasangan calon Presiden-Wakil Presiden menjadi sangat penting. Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum (FH) UGM menilai, sejumlah visi-misi sudah dipaparkan oleh masing-masing paslon, namun nampaknya kedua kandidat tidak begitu bergairah mengusung agenda pemberantasan korupsi. Dari visi-misi yang dipaparkan, terlihat bahwa agenda pemberantasan korupsi tidak mendapat tempat utama.

Agenda antikorupsi yang diusung oleh kedua capres-cawapres di atas terasa hambar dan meragukan. Agenda antikorupsi tersebut tidak menggambarkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa dan musuh bangsa. Terlihat ada keragu-raguan bagi capres-cawapres untuk memberantas korupsi secara tegas dan tanpa pandang bulu.

Standar minimal kebijakan antikorupsi menurut UNCAC pun tidak dapat dipenuhi oleh program Capres-Cawapres. Misalnya mengadopsi aturan tentang korupsi sektor swasta, illicit enrichment, pembuktian terbalik, perdagangan pengaruh, konflik kepentingan, pendanaan politik, dan sebagainya.

Agenda yang diusung oleh Capres Jokowi contohnya, tidak jauh berbeda dengan janji politiknya pada Pemilu 2014. Selain sangat minimalis, persoalan Jokowi sebagai petahana adalah bahwa banyak janji politiknya yang belum terpenuhi.

Jokowi telah menjanjikan banyak inisiatif pemberantasan korupsi, seperti menguatkan keberadaan KPK, menciptakan politik legislasi yang berpihak pada pemberantasan korupsi, memprioritaskan penanganan kasus korupsi di sektor penegakan hukum, politik, pajak, bea cukai dan industri sumber daya alam.
 
Namun dalam realitanya, janji-janji tersebut tidak terimplementasi dengan baik jika melihat serentetan peristiwa, seperti kriminalisasi sejumlah pimpinan KPK yang tidak diperhatikan oleh Presiden, buramnya kasus kekerasan yang menimpa Novel Baswedan. Bahkan hingga kini belum adanya produk legislasi baru yang berpihak pada pemberantasan korupsi dan belum maksimalnya penegakan hukum di sektor-sektor strategis.

Begitupula dengan agenda antikorupsi yang diusung oleh Probowo-Sandi sangat minimalis. Hanya ada 2 program aksi dalam misi pemberantasan korupsi, yakni mencegah praktik korupsi di semua lini melalui penerapan manajemen terbuka dan akuntabel, serta mengembangkan sistem smart government.

"Terlihat bahwa Prabowo-Sandi tidak menganggap pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama dalam kebijakannya. Walaupun beberapa waktu yang lalu, Prabowo memberikan kritik keras terhadap tingkat korupsi di Indonesia, tetapi sayangnya kritik itu tidak diikuti dengan gagasan yang komprehensif dan tegas untuk mengatasi persoalan korupsi yang telah akut tersebut," papar Direktur Pukat FH UGM Oce Madril dalam peringatan Hari Anti Korupsi dunia di Silol coffee and Eatery Yogyakarta, Senin (10/12/2018).

Minimnya perhatian Capres-Cawapres terhadap isu pemberantasan korupsi juga terlihat dari perdebatan selama ini. Nyaris tidak ada adu gagasan yang serius mengenai agenda kebijakan antikorupsi kedepan. Kedua Capres (dan tim kampanye) justru lebih sibuk berdebat soal-soal yang tidak strategis.

Oleh karena itu, Pukat FH UGM menuntut kedua pasangan Capres-Cawapres untuk lebih serius dalam mengusung agenda pemberantasan korupsi. Pukat meminta kepada kedua pasangan calon untuk lebih serius untuk mengusung agenda pemberantasan korupsi didalam visi misi mereka.

"Kami berharap para capres dan cawapres itu dengan lantang akan memimpin secara langsung pemberantasan korupsi ketika terpilih menjadi presiden," papar Oce.

Oce menambahkan, Pukat ingin capres-cawapres berjanji akan menjadi panglima dalam penegakan hukum anti korupsi.

"Masyarakat menunggu, apa tawaran dari para capres-cawapres terhadap persoalan korupsi yang kita hadapi selama ini. kalo perlu mereka merevisi besar-besaran visi misi dan program yang sudah disetorkan ke kpu," pungkas Oce.

Sementara Bambang Muryanto, majelis etik Asosiasi Jurnalis Independen Menyoroti tentang masih tidak adanya jaminan perlindungan hukum terhadap pelapor pidana korupsi. Menurutnya media sebagai salah satu alat kontrol terhadap penyalahgunaan kekuasaan khususnya korupsi, sampai saat ini belum hidup dalam habitat hukum yang bisa melindungi tugas dan perannya sebagai jurnalis.

"Ketika mengungkap korupsi ternyata wartawan malah bisa dituntut kemudian masih bisa diancam. Hal ini tidak mendapat perhatian negara. Kita harus ingat puluhan kekerasan terhadap jurnalis hampur 50% tidak tuntas," tutup Bambang.(yve)



Selasa, 11 Des 2018, 00:07:44 WIB Oleh : W Asmani 391 View
Pemberdayaan Ini Membuat Perempuan Sumringah
Selasa, 11 Des 2018, 00:07:44 WIB Oleh : Arie Giyarto 660 View
Saat Gareng Pegang Gagang Mikrofon
Selasa, 11 Des 2018, 00:07:44 WIB Oleh : Nila Jalasutra 337 View
Mari Lindungi Perempuan dari Kekerasan

Tuliskan Komentar