270-tapping-box-sudah-terpasang-di-slemanKepala BKAD Sleman, Harda Kiswaya. (nila jalasutra/koranbernas.id)


bid-jalasutra

270 Tapping Box Sudah Terpasang di Sleman


SHARE

KORANBERNAS.ID, SLEMAN -- Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman hingga awal tahun 2020 ini telah memasang hampir seluruh alat tapping box yang direncanakan. Tapping box berfungsi untuk mencatat seluruh transaksi usaha komersial.

Kepala BKAD Sleman, Harda Kiswaya, mengatakan sebanyak 270 unit tapping box sudah terpasang. "40 unit tapping box dari BKAD sudah terpasang semuanya. Begitu juga sebanyak 230 dari 250 unit tapping box dari BPD DIY juga sudah terpasang," ungkap Harda di Sleman, Senin (6/01/2020).


Baca Lainnya :

Menurut Harda, pemasangan tapping box ini juga mendapat dukungan penuh dari KPK RI. Alat ini dianggap mampu mengoptimalkan perolehan pajak untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara menurut Kabid Penagihan dan Pengembangan BKAD Sleman, Kusniati, dari 270 unit tapping box yang terpasang, baru sebagian yang sudah menyala dan aktif.


Baca Lainnya :

Kinerja tapping box ini juga terkoneksi dengan aplikasi khusus. Lewat alat ini, kata Kusniati, transaksi keuangan yang tercatat dipastikan sama dengan laporan yang disampaikan ke BKAD tiap bulannya.

"Setiap bulan para pengusaha akan mengajukan laporan keuangannya ke BKAD. Namun dengan tapping box kami bisa memantau langsung lewat aplikasi," jelas Kusniati.

Wacana pemasangan tapping box sendiri sudah digaungkan BKAD Sleman sejak Oktober 2019 lalu. Alat ini terutama dipasang di hotel, restoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat hiburan.

Terkait pemasangan tapping box tersebut, Bupati Sleman Sri Purnomo yakin pengaruhnya akan sangat positif pada penerimaan pajak daerah. "Kami optimis akan ada peningkatan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti penerimaan dari hotel dan restoran," kata Sri Purnomo.

Sri Purnomo sendiri sebelumnya menyampaikan akan memangkas aturan-aturan investasi yang dianggap berbelit. Upaya ini sejalan dengan wacana pemerintah pusat melalui omnibus law. (eru)


TAGS:

SHARE

BERITA TERKAIT

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini