atas1

270 Tapping Box Sudah Terpasang di Sleman

Senin, 06 Jan 2020 | 15:42:13 WIB, Dilihat 197 Kali
Penulis : Nila Jalasutra
Redaktur

SHARE


270 Tapping Box Sudah Terpasang di Sleman Kepala BKAD Sleman, Harda Kiswaya. (nila jalasutra/koranbernas.id)

Baca Juga : Bupati Temanggung: Kepala Dinas Tidak Boleh Antisosial


KORANBERNAS.ID, SLEMAN -- Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman hingga awal tahun 2020 ini telah memasang hampir seluruh alat tapping box yang direncanakan. Tapping box berfungsi untuk mencatat seluruh transaksi usaha komersial.

Kepala BKAD Sleman, Harda Kiswaya, mengatakan sebanyak 270 unit tapping box sudah terpasang. "40 unit tapping box dari BKAD sudah terpasang semuanya. Begitu juga sebanyak 230 dari 250 unit tapping box dari BPD DIY juga sudah terpasang," ungkap Harda di Sleman, Senin (6/01/2020).

Menurut Harda, pemasangan tapping box ini juga mendapat dukungan penuh dari KPK RI. Alat ini dianggap mampu mengoptimalkan perolehan pajak untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara menurut Kabid Penagihan dan Pengembangan BKAD Sleman, Kusniati, dari 270 unit tapping box yang terpasang, baru sebagian yang sudah menyala dan aktif.

Kinerja tapping box ini juga terkoneksi dengan aplikasi khusus. Lewat alat ini, kata Kusniati, transaksi keuangan yang tercatat dipastikan sama dengan laporan yang disampaikan ke BKAD tiap bulannya.

"Setiap bulan para pengusaha akan mengajukan laporan keuangannya ke BKAD. Namun dengan tapping box kami bisa memantau langsung lewat aplikasi," jelas Kusniati.

Wacana pemasangan tapping box sendiri sudah digaungkan BKAD Sleman sejak Oktober 2019 lalu. Alat ini terutama dipasang di hotel, restoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat hiburan.

Terkait pemasangan tapping box tersebut, Bupati Sleman Sri Purnomo yakin pengaruhnya akan sangat positif pada penerimaan pajak daerah. "Kami optimis akan ada peningkatan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti penerimaan dari hotel dan restoran," kata Sri Purnomo.

Sri Purnomo sendiri sebelumnya menyampaikan akan memangkas aturan-aturan investasi yang dianggap berbelit. Upaya ini sejalan dengan wacana pemerintah pusat melalui omnibus law. (eru)



Senin, 06 Jan 2020, 15:42:13 WIB Oleh : Endri Yarsana 198 View
Bupati Temanggung: Kepala Dinas Tidak Boleh Antisosial
Senin, 06 Jan 2020, 15:42:13 WIB Oleh : Sholihul Hadi 7342 View
Ramai-ramai Beralih ke Rokok Tingwe
Senin, 06 Jan 2020, 15:42:13 WIB Oleh : Pangky Febriantanto 393 View
Kota Yogyakarta Menuju Smart City

Tuliskan Komentar