atas

Berangus Politik Uang, Libatkan Ibu-ibu Dijamin Beres

Selasa, 12 Mar 2019 | 20:41:33 WIB, Dilihat 179 Kali - Oleh Sholihul Hadi

SHARE


Berangus Politik Uang, Libatkan Ibu-ibu Dijamin Beres Anggota DPD RI Cholid Mahmud menyampaikan keterangan pers usai acara sosialisasi di Balai Desa Banguntapan Bantul, Selasa (12/3/2019). (sholihul hadi/koranbernas.id)

Baca Juga : Inilah Suara Hati Para Kiai Purworejo


KORANBERNAS.ID – Sejumlah kalangan termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menengarai politik uang pada Pemilu 2019 berpotensi tetap terjadi, mengingat persaingan di lapangan terjadi begitu ketat.

Salah satu cara paling efektif menolaknya adalah dengan melibatkan ibu-ibu. Di tangan mereka dijamin masalah itu beres sehingga pemilu relatif bisa terhindar dari praktik jual beli suara.

Masalah politik uang yang cukup merisaukan ini juga menjadi pertanyaan peserta kegiatan Sosialisasi Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI/MPR RI Cholid Mahmud, Selasa (12/3/2019) petang, di Balai Desa Banguntapan Bantul.

Cholid Mahmud mengakui tidak sedikit calon yang membeli suara. Karena itu dia mengingatkan untuk tidak memilih mereka yang ngedum duit.

“Bagaimana kita memberangus money politics. Yang paling berperan itu ibu-ibu. Jika ibu-ibu menolak, maka bapak-bapak juga menolak,” ungkapnya.

Kenapa ibu-ibu? Menurut Cholid Mahmud karena realitanya penduduk Indonesia lebih dari 50 persen adalah para ibu. “Jika ibu-ibu terlibat di dalam proses bernegara secara baik, maka InsyaAllah akan menyelesaikan lebih dari 50 persen masalah,” ujarnya kepada wartawan.

Selain itu, para ibu umumnya tidak bersikap acuh tak acuh. Sudah terdapat banyak contoh, mencegah money politics ternyata efektif jika yang melakukannya para ibu-ibu.

“Saya beri contoh yang kemarin di Donoharjo Sleman ada deklarasi antipolitik uang. Si Sentolo Kulonprogo juga ada. Salah satu yang berperan penting memberikan support deklarasi itu dari kalangan ibu-ibu,” paparnya.

Cholid Mahmud memang sejak awal konsisten menolak politik uang apapun bentuknya. Dia punya pengalaman saat pemilu lalu menolak permintaan warga dan ternyata sikapnya itu tidak mempengaruhi perolehan suara.

Sosialisasi Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, oleh anggota DPD RI/MPR RI Cholid Mahmud. (sholihul hadi/koranbernas.id)

“Saya mengalami sendiri. Dulu, saya pernah diundang sosialiasi, terus saya sowan. Ada perwakilan warga menyampaikan sedang membangun ini sedang membangun ini…. Saya jawab meskipun saya punya uang saya tetap tidak mau, apalagi saya nggak punya uang. Saya dari awal memang konsisten,” tambahnya.

Saat ini dengan adanya sejumlah desa di DIY yang warganya menggelar deklarasi menolak politik uang, Cholid Mahmud yakin apabila gerakan moral masyarakat itu bisa ditumbuhkan maka bangsa ini semakin baik. “InsyaAllah semakin baik. Mudah-mudahan kita jauh dari itu,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu peserta juga mempertanyakan sulitnya sistem pemilu sekarang ini. Seorang peserta mengaku bingung, banyak calon yang harus dicoblos sampai-sampai keluar pernyataan sambil bercanda lebih baik dicoblos saja semuanya.

Cholid Mahmud mengakui inilah bagian dari tugas dan peran penyelenggara pemilu untuk memberikan pemahaman secara lebih lengkap ke masyarakat. “Inilah pentingnya peran KPU dengan anggaran dari APBN melakukan sosialisasi,” kata dia.

Harapannya KPU dan media bisa memberikan penjelasan terkait dengan pemilu secara detail. Jangankan masyarakat umum, di kalangan masyarakat berpendidikan pun mereka kurang memahami.

“Itu tugas KPU. Tetapi saya kira dengan pemilihan sekarang ini semua caleg dari semua partai politik terpaksa harus menjelaskan juga ke masyarakat,” ucap dia.

Sebagai anggota DPD RI dirinya ikut memberikan penjelasan mengenai tata cara memilih, apalagi dalam tata kenegaraan rakyat harus memilih, karena kekuasaan itu di tangan rakyat.

“Bagaimana cara memilihnya, ya harus kita beri penjelasan. Sekarang ini secara otomatis dari sekian banyak caleg dan partai politik harus ikut memberikan penjelasan supaya masyarakat memperoleh pemahaman,” tandasnya. (sol)



Selasa, 12 Mar 2019, 20:41:33 WIB Oleh : W Asmani 502 View
Inilah Suara Hati Para Kiai Purworejo
Senin, 11 Mar 2019, 20:41:33 WIB Oleh : Sholihul Hadi 153 View
Nikmatnya Kopi Gratis di Stasiun Tugu Yogyakarta
Senin, 11 Mar 2019, 20:41:33 WIB Oleh : Sholihul Hadi 113 View
Percepat Perekaman 19.038 Wajib KTP di DIY

Tuliskan Komentar