Senin, 02 Agu 2021,


begini-gaya-anggito-abimanyu-jelaskan-biaya-hajiDidampingi anggota DPD DIY, Cholid Mahmud, Kepala Badan Pelaksana BPKH, Anggito Abimanyu, memberikan penjelasan mengenai biaya haji. (sholihul hadi/koranbernas.id)


sholihul
Begini Gaya Anggito Abimanyu Jelaskan Biaya Haji

SHARE

KORANBERNAS.ID – Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu, rupanya memiliki cara tersendiri untuk memberikan penjelasan mengenai besaran biaya ibadah haji.


Menjawab pertanyaan media saat menghadiri Silaturahim dan Dialog Tokoh Masyarakat dan Forum KBIH DIY dengan Kepala BPKH Anggito Abimanyu, Senin (20/5/2019) malam, di Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI DIY Jalan Kusumanegara, dia langsung meminta alat tulis.

  • Anak-anak Panti Asuhan pun Tertawa Ceria
  • Pengendara Harley Buka Puasa Bareng Santri

  • Beberapa staf kantor DPD buru-buru mencari spidol lantas menghapus semua tulisan yang hampir memenuhi white board.

    Didampingi anggota DPD RI dari DIY, Cholid Mahmud, pertama kali Anggito menuliskan angka Rp 25 juta, setoran awal biaya haji reguler.

  • Jadi Kades Tidak Mudah, Harus Amanah
  • THR ASN Tepat Waktu, Pegawai Harian Tak Pasti

  • Dia kemudian menjelaskan, apabila waktu tunggu mencapai sepuluh tahun maka calon jamaah yang sudah menyetor Rp 25 juta memperoleh nilai manfaat Rp 1 juta per tahun, dikalikan sepuluh menjadi Rp 35 juta. Ditambah lagi pelunasan Rp 10 juta maka diperoleh angka Rp 45 juta.

    “Biaya haji yang riil sesuai Kepres Rp 72 juta. Di Yogyakarta bisa Rp 70 juta, Makassar Rp 72 juta dan Aceh Rp 62 juta,” jelasnya. Perbedaan ini disesuaikan dengan jarak suatu daerah ke Tanah Suci.

    Artinya, para jamaah haji asal Indonesia baik yang berangkat maupun sedang berada pada daftar tunggu memperoleh subsidi dari BPKH, dengan persentase 85 persen dan 15 persen. Sampai saat ini BPKH mengelola dana sebesar Rp 115 triliun.

    Cara menghitungnya pun sangat gampang. Jika pendaftar haji jumlahnya 650 ribu orang per tahun maka sudah tergambar uang masuk ke BPKH sebesar 650 ribu kali Rp 25 juta. Diyakini pada tahun 2035 dana yang dikelola BPKH mampu melebihi tabungan haji Malaysia.

    “Jamaah senang tetapi harusnya pemerintah juga makin sadar karena makin lama akan makin berat,” ujarnya.

    Mestinya dana tersebut bisa digunakan untuk investasi jangka panjang yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh jamaah haji.

    Misalnya, untuk menyewa hotel selama lima tahun atau untuk katering. “Investasi yang paling nendang dan langsung dirasakan jamaah haji seperti hotel dan katering,” kata dia.

    Anggito menegaskan, tidak betul pemerintah menggunakan dana BPKH untuk dana sosial. “Nggak ada. Ndak betul itu. Tidak ada uang BPKH yang dipakai oleh pemerintah. Kami ini badan hukum publik bukan pemerintah,” tegasnya.

    Sementara itu, Cholid Mahmud mengatakan isu terkait dana haji sempat mencuat sehubungan dengan adanya tambahan kuota 10 ribu. Dengan hadirnya Anggito Abimanyu maka perwakilan dari 25 KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) di DIY dapat memperoleh penjelasan secara langsung sehingga semuanya menjadi jelas dan transparan.

    “Karena ini menyangkut umat kita semua perlu mempertanyakan. Bebas tanyakan apa saja terkait dana haji. Harapan kita, dari pertemuan ini kita sampaikan ke jamaah haji agar memiliki pemahaman,” kata dia. (sol)



    SHARE



    '

    BERITA TERKAIT


    Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

    Tulis Komentar disini