Selasa, 15 Jun 2021,


alokasi-anggaran-penanganan-pandemi-rp-1337-m-realisasi-baru-rp-17-mSekretaris Daerah Sleman, Harda Kiswaya.(istimewa)


Nila Hastuti
Alokasi Anggaran Penanganan Pandemi Rp 133,7 M, Realisasi Baru Rp 17 M

SHARE

KORANBERNAS.ID, SLEMAN--Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman, Harda Kiswaya menyatakan Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya menyediakan anggaran, untuk mendukung pencegahan dan penanganan Covid-19. Hal ini merupakan komitmen Pemkab Sleman untuk serius menangani pandemi Covid-19 beserta dampak yang ditimbulkannya.


“Setelah adanya refocusing sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 tahun 2021 Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menganggarkan 8 persen dari DAU yang diterima. Jadi Pemkab Sleman wajib menganggarkan minimal 74 miliar. Alhamdulillah untuk tahun 2021, anggaran yang dialokasikan mencapai 133,7 miliar dan sampai dengan akhir Mei terealisasi 17 miliar,” kata Harda kepada wartawan di Sleman, Selasa (8/6/2021).


Adapun rinciannya menurut Harda, untuk bidang kesehatan mendapat alokasi Rp 92,9 miliar dan baru terealisasi Rp 9 miliar. Dari dana Rp 92,9 miliar ini, masing-masing untuk kegiatan penanganan Covid-19 sebesar Rp 56,8 miliar dan dukungan program vaksinasi Rp 36,1 miliar. Kemudian anggaran bidang penanganan dampak/dukungan ekonomi sebesar Rp 30,2 miliar, terealisasi Rp 7,9 miliar dan untuk bantuan sosial sebesar Rp 10,5 miliar dengan realisasi Rp 565 juta.

“Kendala dalam realisasi anggaran, yakni belum adanya juklak dan juknis sebagai pedoman untuk pengeluaran anggaran terutama insentif bagi vaksinator, meliputi tenaga medis di 26 puskesmas dan 2 rumah sakit," kata Harda.


Sementara itu Haris Sutarta, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman menyampaikan, target Pendapatan Asli Daerah 2021 sebesar Rp 721 miliar. Sampai dengan 31 Mei terealisir sebesar Rp 312,06 miliar atau 42,3 persen. Kondisi ini sesuai dengan apa yang direncanakan, meskipun jauh dari kondisi normal yang bisa mencapai Rp 1,1 triliun jika tidak dalam kondisi pandemi.


“Sleman kehilangan PAD sekitar 350 miliar karena pandemi,” katanya.


Disampaikan Haris, upaya pengoptimalan pendapatan ini dibantu asistensi dari KPK. Kegiatan ini sangat membantu terutama untuk membantu penyelesaian tunggakan, KPK memberi waktu 3 bulan untuk menyelesaikan urusan wajib pajak.

“Selain itu, melalui upaya pendataan obyek baru yang selama ini belum terdaftar wajib pajak. Sebab walaupun dalam kondisi Covid-19, ternyata banyak usaha baru terutama restoran. Cara jemput bola di lapangan dengan pekan pembayaran tingkat dusun juga mempermudah dan mendorong wajib pajak untuk tertib dalam melakukan pembayaran,” tutur Haris.

Untuk Pajak Bumi dan B, walaupun dalam kondisi pandemi jumlah kalurahan dan dusun yang lunas pajak sudah cukup banyak. Bahkan 1 kepanewon yakni Cangkringan sudah lunas PBB. Diungkapkan pula, sektor yang mengalami penurunan pajak secara drastis yaitu sektor Perhotelan, Restoran, Hiburan dan Pajak Penerangan jalan. (*)

 

 



SHARE


'

BERITA TERKAIT


Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini