atas1

Ada Apa di Balik Booming Penduduk Lansia?

Rabu, 20 Mar 2019 | 14:46:49 WIB, Dilihat 522 Kali - Oleh Sholihul Hadi

SHARE


Ada Apa di Balik Booming Penduduk Lansia? Kunjungan kerja Komite III DPD RI ke Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Unit Budi Luhur Yogyakarta, Rabu (20/3/2019). (sholihul hadi/koranbernas.id)

Baca Juga : Puisi dan Geguritan Bertemu di Sastra Bulan Purnama


KORANBERNAS.ID – Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari DIY, Muhammad Afnan Hadikusumo, mengingatkan perlu ada semacam kewaspadaan di balik terjadinya booming penduduk lansia.

Diprediksi pada tahun 2025 disusul tahun-tahun berikutnya terjadi ledakan jumlah penduduk lansia hingga berkali-kali lipat. Ini semua tidak lepas dari efek baby booming yang terjadi di era 1970-an.

“Efek dari baby booming pada era 70-an, maka terjadi lansia booming. Para lansia ini perlu memperoleh perlindungan,” ujarnya saat mengadakan kunjungan kerja ke Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Unit Budi Luhur Yogyakarta, Rabu (20/3/2019).

Lebih jauh Afnan yang juga cucu tokoh Muhammadiyah sekaligus Pahlawan Nasional Ki Bagoes Hadikoesomo itu mengatakan, inilah salah satu alasan yang melatarbelakangi Komite III DPD RI berinisiatif merevisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Melalalui revisi UU tersebut diharapkan para lansia tetap bisa produktif dan memperoleh tempat terhormat di masyarakat.

Dia mencontohkan negara-negara lain seperti Jepang, Inggris, Singapura, tidak membiarkan lansia menganggur.

Mereka diberikan kesempatan bekerja misalnya sebagai pengatur antrean, petugas kebersihan bandara maupun hotel bahkan ada yang menjadi pramugari.

“Harapan kami pada 2025 tidak ada lansia telantar karena sudah ada payung hukumnya,” kata Afnan Hadikusumo.

Wakil Ketua Komite III DPD RI Dr Abdul Aziz Khafia SSi M Si didampingi anggotanya KH Ahmad Sadeli Karim Lc, Habib Abdurrahman Bahasyim SE MM, Ir H Abd Jabbar Toba, Hj Emilia Contessa dan Intsiawati Ayus SH MH memaparkan, penduduk lansia saat ini jumlahnya mencapai 24 juta jiwa atau 8 persen dari total penduduk Indonesia.

“Bappenas memprediksi pada 2020 jumlah penduduk lansia 30 juta jiwa, kemudian menjadi 16 persen pada 2035,” ujarnya.

Persoalannya adalah perhatian terhadap kesejahteraan lansia masih jauh tertinggal, setidaknya apabila dibandingkan negara lain Indonesia berada di peringkat 74 dari 90 negara yang disurvei.

Adapun ukuran perhatian itu dilihat dari aspek jaminan penghasilan, kesehatan, akses transportasi dan lain-lain.

“Tidak hanya di Indonesia, lansia juga menjadi masalah dunia. Mengingat komposisi penduduk tua berkembang pesat maka butuh perhatian,” paparnya.

Menyampaikan masukannya untuk DPD RI, Asisten Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat Setda DIY Ir Arofa Noor Indriani MS mengusulkan filosofi Jawa mikul dhuwur mendhem jero agar bisa masuk RUU tersebut.

Terjemahan dari filosofi tersebut adalah lansia berperan sebagai tutur (pemberi nasihat) wuwur (berkontribusi dari sisi ekonomi misalnya nyangoni cucu) serta sembur (petuah).

Pertimbangannya, orang tua memiliki kebaikan yang harus diangkat setinggi mungkin. Apabila tidak baik maka dikubur dalam-dalam.

“Kalau bisa filosofi ini dimasukkan undang-undang supaya lansia telantar diakui oleh keluarganya dan mendapatkan proteksi,” tuturnya mewakili Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Kepala Dinas Sosial DIY Drs Untung Sukaryadi MM mengakui tidak sedikit lansia di DIY merupakan mantan pejabat. Secara finansial mereka tidak telantar namun secara sosial kondisinya telantar.

Pihaknya sering melakukan razia lansia. Setelah melewati assessment ternyata mereka telantar karena tersingkirkan oleh warga dan masyarakat. Bahkan ada yang dieksploitasi oleh keluarganya.

Untung Sukaryadi kemudian bercerita tentang seorang lansia yang semasa hidupnya dia kenal kurang berinteraksi sosial. Ketika meninggal dunia tidak ada yang mengetahui, baru tiga hari kemudian diketahui. “Kasus semacam ini ada,” kata Untung.

Cerita lainnya, ada juga istri seorang mantan pejabat tinggi setelah menjadi lansia ikut di rumah anaknya. “Putranya bilang nek cerewet akan dimasukkan panti. Karena tertekan lansia itu mau bunuh diri. Itu realita,” kata dia.

Artinya, lansia memang rawan terkena tindak kekerasan fisik maupun lisan. “Mereka perlu dilindungi,” tambahnya.

Beruntung masyarakat dan Pemerintah DIY tetap menempatkan lansia sebagai orang terhormat sehingga relatif tidak banyak lansia tinggal di panti jompo. “Di DIY panti itu hanya alternatif terakhir. Diusahakan lansia harus kembali ke keluarga,” kata dia.

Persoalannya, karena faktor mental ada keluarga yang telanjur keenakan hidup tanpa disibukkan mengurus lansia, sehingga mereka menolak. Untuk menyadarkan keluarga itu, tidak ada cara lain kecuali disadarkan secara paksa.

Dalam kesempatan itu Rustiyadi dari Komda Lansia DIY yang diketuai GKR Hemas, juga menyampaikan masukan mengenai pentingnya perlindungan lansia.

Sedangkan perwakilan dari Dinas Kesehatan DIY mengatakan DIY memang dianggap sebagai wilayah nyaman bagi para lansia. Banyak rumah dibangun namun dibiarkan kosong karena baru akan ditempati pemiliknya setelah pensiun.

Artinya, jumlah lansia di DY angkanya tidak main-main. Apabila tidak dikelola secara baik akan menjadi beban kesejahteraan, sosial dan kesehatan.

Apalagi lansia umumnya rentan penyakit serta berisiko tinggi terkena penyakit tidak menular seperti hipertensi, stroke atau diabetes.

Saat ini dari 121 Puskesmas di DIY sejumlah 109 sudah melaksanakan program Puskesmas Sadar Lansia.

Harapannya, program jaminan layanan kesehatan khusus lansia yang sedang dirintis DIY bisa diangkat ke nasional. (sol)



Selasa, 19 Mar 2019, 14:46:49 WIB Oleh : Arie Giyarto 2154 View
Puisi dan Geguritan Bertemu di Sastra Bulan Purnama
Selasa, 19 Mar 2019, 14:46:49 WIB Oleh : Sholihul Hadi 397 View
Dua Korban Longsor Belum Ditemukan
Selasa, 19 Mar 2019, 14:46:49 WIB Oleh : Sholihul Hadi 440 View
Job Fair Solusi Kurangi Pengangguran di DIY

Tuliskan Komentar