Sabtu, 31 Jul 2021,


552-pegawai-terima-sk-kenaikan-pangkatSebanyak 552 pegawai terima SK Kenaikan Pangkat. (Endri Yarsana.koranbernas.id)


endri
552 Pegawai Terima SK Kenaikan Pangkat

SHARE

KORANBERNAS.ID--Sebanyak 552 Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung menerima kenaikan pangkat Jum’at (29/3/2019).


SK kenaikan Pangkat ini diserahkan secara simbolis oleh Bupati Temanggung H.M Al Khadzid di halaman Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

  • Jenang Gempol Jadi Daya Tarik Pasar Tani
  • Bagi Bukalapak, Berbisnis Ternyata Bukan Sekadar Untung

  • Pegawai yang menerima kenaikan pangkat menurut golongannya adalah Golongan III sebanyak 228 orang, Golongan II sebanyak 217 orang dan Golongan I sebanyak 107 orang.

    Menurut jenisnya terdiri dari 20 SK kenaikan pangkat Penyesuaian Ijazah dan sisanya kenaikan pangkat reguler.

  • Tidak Menyejahterakan Masyarakat, Keistimewaan Tidak Berarti
  • Akhirnya TPST Piyungan Dibuka

  • Bupati Temanggung H.M. AL Khadziq mengatakan, SK kenaikan pangkat ini diberikan kepada pegawai yang sudah memenuhi syarat.

    “Dengan kenaikan pangkat ini, harus disyukuri dengan cara meningkatkan disiplin kerja, semangat kerja, maupun meningkatkan kualitas pelayanan dalam bidang masing-masing,” katanya.

    Bupati juga mengharapkan setiap pegawai untuk berfikir lebih kreatif dan mampu berinovasi dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Perlu diketahui bahwa semakin tinggi jabatannya, maka harus dapat meningkatkan kompetensi manajerialnya, sedangkan kompetensi teknisnya dapat semakin berkurang.

    “Oleh karena itu menjadi tuntutan bagi bapak ibu dan kita semua untuk menciptakan gagasan baru yang akan merespon tuntutan masyarakat. Akan tetapi tetap harus berpegang pada asas efektifitas, efisiensi dan akuntablitas,” ujarnya.

    Menurut Bupati salah satu isyu strategis yang saat ini berkembang antara lain, budaya dan etika pelayanan yang berbelit-belit. Orientasi sistem dan manajemen pelayanan pada kekuasaan, membuat tradisi yang mengenalkan nilai-nilai, simbol, bahasa dan perilaku penyelenggara sebagai abdi masyarakat tidak berkembang.

    Untuk membuat sistem dan manajemen pelayanan publik berorientasi pada kepentingan masyarakat, lanjutnya, maka budaya dan etika pelayanan harus bisa diubah. Budaya tersebut harus melambangkan nilai-nilai simbol dan bahasa yang menempatkan masyarakat pengguna sebagai panglima. Sedangkan penyelenggara atau pemerintah sebagai abdi dan agen pelayanan.(SM)


    TAGS:

    SHARE



    '

    BERITA TERKAIT


    Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

    Tulis Komentar disini