Selasa, 20 Apr 2021,


22-desa-di-klaten-belum-punya-bumdesSosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang BUMDes di aula Kantor Camat Delanggu, Rabu (3/3/2021). (masal gurusinga/koranbernas.id)


Masal Gurusinga
22 Desa di Klaten Belum Punya BUMDes

SHARE

KORANBERNAS.ID, KLATEN -- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BUMDes memiliki peran penting menciptakan kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Mengingat pentingnya keberadaan badan usaha itu, pengurus BUMDes harus bisa menggali dan memanfaatkan potensi yang ada di desa masing-masing.


Harus juga disadari jika potensi masing-masing desa tidak semua sama. Dan potensi itu banyak jenisnya. Bisa berupa sumber daya alam, aset dan lain sebagainya.


Agar kedepannya BUMDes bisa berkembang dan maju, tentunya dibutuhkan sumber daya manusia yang handal. Selain itu komitmen bersama pengurus akan hakikat awal didirikannya BUMDes juga mempengaruhi.

Di Kabupaten Klaten, upaya memperkuat eksistensi BUMDes telah diterbitkan Perda Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pendirian dan Pengelolaan BUMDes. Sayangnya, hingga kini masih ada desa yang belum mendirikan BUMDes.


Ironisnya lagi, BUMDes yang telah berdiri pun tidak sedikit yang jalannya terseok-seok alias belum mendatangkan keuntungan dari unit usaha yang dijalankan.


Forum Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang BUMDes adalah salah satu strategi bagaimana memajukan dan mengembangkan BUMDes. Bertempat di aula Kantor Camat Delanggu, Rabu (3/3/2021), diselenggarakan sosialisasi dengan nara sumber pimpinan DPRD dan anggota DPRD. Tampak hadir Plt Camat Delanggu Joko Suparjo, kepala desa dan perwakilan serta direktur BUMDes di 16 desa di Kecamatan Delanggu.


Wakil Ketua DPRD Klaten, H Haryanto SPd, menjelaskan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang BUMDes terdiri dari 6 Bab dan 36 Pasal. Dalam perda tersebut, kata dia, tujuan diidirikannya BUMDes diantaranya meningkatkan ekonomi desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa dan membuka lapangan kerja.

"Sebagai contoh di Desa Sribit dan Karang. Di sana ada potensi sungai yang bisa dijadikan usaha budi daya ikan dengan keramba. Itu bisa dibuatkan kerja sama kedua desa," kata politisi Partai Gerindra itu.

Dua nara sumber lain yakni Dinda Permatasari (anggota DPRD dari Partai Golkar) dan Agus Tri Wibowo (dari PKS) menyampaikan materi penyertaan modal BUMDes sebagaimana tertuang dalam Bab 3 Perda Nomor 1 Tahun 2018.

Plt Camat Delanggu, Joko Suparjo, yang bertindak sebagai moderator mengatakan di wilayah Kecanatan Delanggu terdiri dari 16 desa dan semua desa sudah mendirikan BUMDes. Permasalahan di lapangan, kata dia, ada BUMDes yang sudah menghasilkan laba dan ada yang belum.

"Sekarang yang penting bagi kita bagaimana agar BUMDes ini bisa berkembang dan berjalan dengan baik," katanya.

Joko Sumiyanto, Ketua BUMDes Sribit, menjelaskan BUMDes yang dia pimpin mengelola unit usaha e-warung, toko dan penggilingan padi. Salah satu permasalahan yang dihadapi dan rutin terjadi yakni harga padi.

Menurut dia, ketika harga padi bagus petani justru tidak mau menjual ke BUMDes. Petani otomatis memilih menjual kepada yang berani membeli dengan harga tinggi agar untung.

Ditemui di tempat terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispernasdes), Joko Purwanto, mengatakan update data terbaru saat ini di Kabupaten Klaten sudah ada 369 BUMDes. Artinya, masih ada 22 desa yang belum memiliki BUMDes.

"Dari jumlah itu, 12 BUMDes kategori maju, 33 berkembang, 167 tumbuh dan 157 dasar," katanya, Kamis (4/3/2021) siang. (*)



SHARE


'

BERITA TERKAIT


Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini