diduga-korupsi-kades-baleharjo-ditahan-kejaksaanLurah Baleharjo, Kapanewon Wonosari, saat dieksekusi Kejaksanaan Negeri Wonosari, Rabu (29/7/2020). (sutaryono/koranbernas.id)


St Aryono

Diduga Korupsi, Kades Baleharjo Ditahan Kejaksaan

SHARE

KORANBERNAS.ID, GUNUNGKIDUL – Kejaksaan Negeri Wonosari, Gunungkidul, menahan AS, Lurah Desa Baleharjo, Kapanewon Wonosari, yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, Rabu (29/7/2020). Penahanan terhadap AS ini merupakan proses hukum tahap dua, yakni penyerahan dari penyidik ke penuntut umum.


Baca Lainnya :

Proses penahnan terhadap AS yang dikawal personil Kepolisian di Kantor Kejaksaan Negeri Gunungkidul ini diwarnai isak tangis istri AS. Lurah Baleharjo ini tidak memberikan banyak komentar. Kepada wartawan, AS hanya mengungkapkan bahwa dirinya sudah menyumbangkan sejumlah uang kepada negara sebanyak dua miliar rupiah.

"Negara sudah saya sumbang Rp 2 miliar. Tapi hari ini saya didzolimi oleh negara," katanya.


Baca Lainnya :

Kuasa Hukum Lurah Baleharjo, Kunto Nugroho Adnan, mengaku akan melakukan upaya penangguhan penahanan. Menurutnya, seluruh pihak harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Tentang sejumlah uang yang disumbangkan AS kepada negara sebanyak Rp 2 miliar, Kunto mengatakan bahwa uang tersebut adalah hasil tanah bengkok lurah yang digunakan untuk membangun balai kalurahan.

"Klien kami dicintai oleh warganya. Uang tanah bengkok tersebut digunakan untuk membangun kantor balai kalurahan, namun justru terjadi seperti ini," kata Kunto.

Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Koswara, mengatakan proses eksekusi tersebut dilakukan setelah perkara sudah selesai tahap dua, yakni penyerahan dari penyidik ke penuntut umum. Penahanan dari penuntut umum tersebut untuk proses pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Ini perkara lama, terkendala teknis pemberkasan. Dan sekarang sudah P21," ujar Koswara.

Dia menambahkan, Lurah Baleharjo diduga telah melakukan tindak pidana korupsi saat proses pembangunan Balai Kalurahan Baleharjo beberapa tahun yang lalu. Menurut Kajari, dari perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), akibat tindak pidana korupsi tersebut negara mengalami kerugian sejumlah Rp 350 juta.

"Bangunan tidak sesuai spesifikasi. Rekanan yang mengerjakan juga akan kita lakukan proses pengejaran," pungkas  Koswara. (eru)



SHARE

BERITA TERKAIT

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini